Seperti Apa Rancangan APBN Jokowi di 2020? Simak Detailnya

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
15 July 2019 17:22
Jokowi membuka rapat terbatas dengan topik pagu indikatif anggaran 2020 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat terbatas dengan topik pagu indikatif anggaran 2020 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Ratas digelar satu hari setelah kepala negara menyampaikan visi pembangunan 2019-2024 sebagai presiden terpilih di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat.

"Kita semua harus bisa mengantisipasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah dengan dinamis," kata Jokowi mengawali kata pengantar dalam rapat terbatas.


Mantan Wali Kota Solo itu menginginkan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020 harus dapat beradaptasi dengan suasana perekonomian global yang dinamis.

"Kita jaga dengan sehat, inklusif, dan memperkuat daya saing kita. Oleh karena itu untuk pagu indikatif 2020 ada beberapa hal yang mau saya sampaikan," jelasnya.



Pertama, kas negara tahun depan diprioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan industri.

"Kedua, anggaran 5% di bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air," jelasnya.

"Dan juga yang paling penting, masalah stunting, gizi, dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan, program imunisasi itu betul-betul harus jadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia."

Foto: Presiden Jokowi memimpin Rapat Kabinet Terbatas tentang Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7) siang. (Twitter @Setkabgoid)


Ketiga, Jokowi meminta pembangunan infrastruktur kini lebih difokuskan untuk menyambungkan kegiatan dan sentra produksi baik itu di kawasan ekonomi khusus maupun pariwisata.

"Keempat, RAPBN 2020 harus mampu mengurangi kemiskinan. Saya melihat yang namanya PKH, dana desa, nantinya agar betul-betul bisa menyasar, termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro, UMKM," katanya.

"Terakhir, belanja pegawai sekali lagi semuanya harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat dan di daerah. Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja-belanja yang kurang produktif, dan pastikan semuanya tepat sasaran."

[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading