Rapor 5 Tahun Kabinet Jokowi

Ibu Sri Mulyani, Ini PR Anda Jika Jadi Menteri Keuangan Lagi

News - Anthony Kevin, CNBC Indonesia
11 July 2019 15:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Joko Widodo (Jokowi) dipastikan melenggang ke periode keduanya sebagai presiden pasca Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini memutuskan untuk menolak segala tuntutan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terkait dengan hasil pemilihan presiden (Pilpres) edisi 2019.

Kini, spekulasi mengenai kocok ulang (reshuffle) komposisi kabinet sudah menyeruak. Bahkan, ada sebuah pesan berantai yang beredar di aplikasi pesan instan (instant messenger) milik para pelaku pasar yang berisikan komposisi lengkap kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024.

Nah, salah satu nama yang disebut-sebut aman adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dirinya disebut-sebut masih akan diberi mandat untuk menjadi pengelola kas negara untuk lima tahun ke depan.


Sekedar mengingatkan, sebelum menjabat sebagai menteri keuangan di kabinet Jokowi, Sri Mulyani sempat juga menjabat sebagai menteri keuangan pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (periode satu).

Sejauh ini, kepemimpinan Sri Mulyani dalam periode keduanya sebagai menteri keuangan terbilang kurang oke. Ada kekurangan-kekurangan yang bisa didapati dari kepemimpinan menteri keuangan terbaik dunia tahun 2019 versi The Banker tersebut.


Seandainya benar terpilih lagi, kira-kira apa kebijakan yang harus diambil Sri Mulyani?

Tim Riset CNBC Indonesia akan menjabarkannya dalam artikel ini.

Kalau berbicara mengenai Kementerian Keuangan, rasanya yang paling pertama harus dibahas adalah penerimaan negara. Ya, salah satu fungsi utama Kementerian Keuangan adalah mengumpulkan penerimaan, baik yang berupa pajak maupun non-pajak, untuk kemudian disalurkan seefektif mungkin guna menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Sri Mulyani kembali ke Indonesia sebagai menteri keuangan pada Juli 2016 sehingga tidak fair jika menilai kinerjanya berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) periode 2016, lantaran dirinya baru menjabat selepas tengah tahun. Oleh karena itu, kinerja Sri Mulyani akan dievaluasi menggunakan data realisasi APBN/APBNP tahun 2017 dan 2018.

Pada tahun 2015 dan 2016 kala posisi menteri keuangan ditempati oleh Bambang Brodjonegoro, realisasi penerimaan negara tercatat masing-masing sebesar 85,6% dan 87,1% dari target. Sementara itu, realisasi belanja negara adalah masing-masing sebesar 91,1% dan 89,5% dari target.

Beralih ke era Sri Mulyani, pada tahun 2017 dan 2018 realisasi penerimaan negara tercatat melonjak menjadi masing-masing sebesar 96% dan 102,6% dari target. Sementara itu, realisasi belanja negara juga melonjak menjadi masing-masing sebesar 94,1% dan 99,7% dari target.


Sekilas, terlihat bahwa Sri Mulyani begitu capable dalam mendongkrak penerimaan negara bukan? Namun kalau diamati lebih jauh, terlihat jelas bahwa ada faktor keberuntungan yang menaungi kembalinya Sri Mulyani ke Indonesia.

Di era Sri Mulyani, penerimaan negara terdongkrak naik seiring dengan derasnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai informasi, pos PNBP didominasi oleh bagi hasil yang didapatkan pemerintah dari pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh badan usaha. Pada tahun 2018, realisasi PNBP bahkan mencapai 148,6% dari target.


Wajar jika realisasi PNBP meningkat deras di era Sri Mulyani. Pasalnya, harga komoditas andalan Indonesia yakni minyak mentah dan batu bara melesat di periode keduanya sebagai Menteri Keuangan.


Berdasarkan perhitungan kami, jika PNBP pada tahun 2017 dan 2018 diasumsikan hanya 100% dari target, maka realisasi penerimaan negara secara keseluruhan akan turun menjadi masing-masing sebesar 93% dan 95,5% dari target. Tak ada lagi ceritanya penerimaan negara melampaui 100% dari target seperti yang terjadi pada tahun 2018.

Lantas, Sri Mulyani tak boleh kelewat berbangga. Dirinya diuntungkan oleh melesatnya harga komoditas. Menteri keuangan terbaik dunia itu harus memutar otak untuk mendongkrak penerimaan pajak supaya kala harga komoditas jatuh, penerimaan negara secara keseluruhan tetap aman. Nah di sini, pemerintah jelas punya pekerjaan rumah yang tak ringan yakni meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB atau yang biasa dikenal dengan tax ratio memang merosot sejak tahun 2015. Tax ratio pernah tembus 13,7% yakni pada tahun 2014, namun kemudian terus menurun dalam kurun waktu 3 tahun berikutnya.

Pada tahun 2015, tax ratio Indonesia anjlok ke angka 11,6% sebelum kemudian kembali turun menjadi 10,8% pada tahun 2016. Pada tahun 2017, tax ratio kembali turun ke angka 10,7%. Pada tahun 2018, tax ratio tercatat berada di level 11,5%.

Jika dibandingkan dengan capaian negara-negara lain di kawasan regional maupun global, tax ratio Indonesia terbilang rendah. Hal ini bahkan diakui sendiri oleh Sri Mulyani.

"Tax ratio kita sekitar 11,5%, meningkat signifikan dibanding sebelumnya yang mana di bawah 11%, tapi ini tetap di bawah standar regional, serta standar global," kata Sri Mulyani pada Februari lalu dalam acara IndoGAS 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, dikutip dari detik finance.

Angka itu pun sejatinya merupakan tax ratio dalam arti luas. Jika dihitung dalam artian sempit (hanya memasukkan penerimaan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak/DJP), tax ratio pada tahun 2018 hanya menyentuh level 10,3%.

(LANJUT HALAMAN BERIKUTNYA)





(ank/dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading