Tenang, Harga BBM Tak Akan Naik di Tahun-Tahun 'Keramat' Ini
Taufan Adharsyah, CNBC Indonesia
03 July 2019 18:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Selepas rezim Orde Baru, ada tahun-tahun di mana masyarakat bisa bernapas lega. Pasalnya pada tahun-tahun tersebut, harga bahan bakar minyak (BBM) pasti tidak naik.
Tahun itu adalah tahun dimana pesta demokrasi terbesar, Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan.
Setidaknya itulah yang bisa dikatakan oleh sejarah. Pada tahun diadakannya pemilu, tak satupun pemimpin bangsa ini yang mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM.
Tengok saja mulai pemilu 1999. Tahun itu pucuk pimpinan Indonesia masih dipegang oleh Bacharuddin Jusuf Habibie. Saat itu harga Premium di tahan di level Rp 1.000/liter sementara Solar Rp 550/liter.
Berlanjut ke masa kepemimpinan Almarhum Abrurrachman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur. Sayangnya Presiden Gus Dur saat itu tidak sempat merasakan memimpin pada tahun pemilu karena sudah dilengserkan pada Juli 2001.
Namun penerusnya, Megawati Soekarnoputri kembali mengulangi sejarah. Pada tahun 2004 Megawati juga tidak menaikkan harga BBM. Kala itu Premium ditahan di level Rp 1.810/liter sedangkan Solar 1.890/liter.
Padahal Megawati punya riwayat menaikkan harga BBM setahun sekali sejak 2002 hingga 2003.
Megawati juga diketahui menjadi calon presiden dalam pemilu 2004, berpasangan dengan calon wakil presiden Hasyim Muzadi. Tandingannya adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla.
Pada masa kepemimpinan presiden SBY, dirinya juga tidak menaikkan harga BBM di tahun pemilu, yaitu 2009 dan 2014.
Pada tahun 2009, SBY menahan harga Premium di level Rp 6.000/liter dan Solar di Rp 5.500/liter. Harga BBM sudah setinggi itu karena sebelumnya SBY menaikkan harga hingga tiga kali sepanjang 2005-2008.
Setelah terpilih lagi pada pemilu 2009, SBY juga tidak menaikkan harga BBM di 2014.
Padahal pada pemilu 2014, SBY tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Tidak ada pula kader dari Partai Demokrat yang menjadi calon presiden.
Terakhir, Jokowi pun ikut mengulang sejarah. Pada tahun 2019, dimana Jokowi bersama Ma'ruf Amin harus melawan pasangan Parbowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilu, harga Premium tetap ditahan di level Rp 6.550/liter, sementara Solar tetap Rp 5.150/liter.
Menariknya, Jokowi sempat mewacanakan kenaikan harga Premium dari Rp 6.550/liter menjadi Rp 7.000/liter pada Oktober 2018 (enam bulan sebelum pemilu). Namun satu jam sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, Jokowi memutuskan untuk menunda kenaikan harga.
"Sesuai arahan bapak Presiden rencana kenaikan harga premium di Jamali menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda dan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan PT Pertamina," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/10/2018).
Alhasil harga Premium masih di level Rp 6.550/liter hingga saat ini.
Yah, mau bagaimanapun juga kenaikan harga BBM bukan kebijakan yang populis. Akan banyak pihak yang merasa pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil kala harga BBM dinaikkan. Elektabilitas calon presiden menjadi taruhannya.
Maklum, harga BBM erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga BBM seringkali diikuti oleh harga produk-produk lain. Selain itu, BBM merupakan komoditas peringkat dua yang berperan dalam tingkat kemiskinan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
TIM RISET CNBC INDONESIA
(taa/gus) Next Article Jokowi Bicara Perpanjangan Jabatan Presiden, Ini Katanya!
Tahun itu adalah tahun dimana pesta demokrasi terbesar, Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan.
Setidaknya itulah yang bisa dikatakan oleh sejarah. Pada tahun diadakannya pemilu, tak satupun pemimpin bangsa ini yang mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM.
Tengok saja mulai pemilu 1999. Tahun itu pucuk pimpinan Indonesia masih dipegang oleh Bacharuddin Jusuf Habibie. Saat itu harga Premium di tahan di level Rp 1.000/liter sementara Solar Rp 550/liter.
Berlanjut ke masa kepemimpinan Almarhum Abrurrachman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur. Sayangnya Presiden Gus Dur saat itu tidak sempat merasakan memimpin pada tahun pemilu karena sudah dilengserkan pada Juli 2001.
Namun penerusnya, Megawati Soekarnoputri kembali mengulangi sejarah. Pada tahun 2004 Megawati juga tidak menaikkan harga BBM. Kala itu Premium ditahan di level Rp 1.810/liter sedangkan Solar 1.890/liter.
Padahal Megawati punya riwayat menaikkan harga BBM setahun sekali sejak 2002 hingga 2003.
Megawati juga diketahui menjadi calon presiden dalam pemilu 2004, berpasangan dengan calon wakil presiden Hasyim Muzadi. Tandingannya adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla.
Pada masa kepemimpinan presiden SBY, dirinya juga tidak menaikkan harga BBM di tahun pemilu, yaitu 2009 dan 2014.
Pada tahun 2009, SBY menahan harga Premium di level Rp 6.000/liter dan Solar di Rp 5.500/liter. Harga BBM sudah setinggi itu karena sebelumnya SBY menaikkan harga hingga tiga kali sepanjang 2005-2008.
Setelah terpilih lagi pada pemilu 2009, SBY juga tidak menaikkan harga BBM di 2014.
Padahal pada pemilu 2014, SBY tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Tidak ada pula kader dari Partai Demokrat yang menjadi calon presiden.
Terakhir, Jokowi pun ikut mengulang sejarah. Pada tahun 2019, dimana Jokowi bersama Ma'ruf Amin harus melawan pasangan Parbowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilu, harga Premium tetap ditahan di level Rp 6.550/liter, sementara Solar tetap Rp 5.150/liter.
Menariknya, Jokowi sempat mewacanakan kenaikan harga Premium dari Rp 6.550/liter menjadi Rp 7.000/liter pada Oktober 2018 (enam bulan sebelum pemilu). Namun satu jam sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, Jokowi memutuskan untuk menunda kenaikan harga.
"Sesuai arahan bapak Presiden rencana kenaikan harga premium di Jamali menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda dan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan PT Pertamina," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/10/2018).
Alhasil harga Premium masih di level Rp 6.550/liter hingga saat ini.
Yah, mau bagaimanapun juga kenaikan harga BBM bukan kebijakan yang populis. Akan banyak pihak yang merasa pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil kala harga BBM dinaikkan. Elektabilitas calon presiden menjadi taruhannya.
Maklum, harga BBM erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga BBM seringkali diikuti oleh harga produk-produk lain. Selain itu, BBM merupakan komoditas peringkat dua yang berperan dalam tingkat kemiskinan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
TIM RISET CNBC INDONESIA
(taa/gus) Next Article Jokowi Bicara Perpanjangan Jabatan Presiden, Ini Katanya!
Most Popular