Kemenkeu Punya Utang Rp 1,9 T ke Lapindo? Ini Kata SKK Migas
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
26 June 2019 12:41
Jakarta, CNBC Indonesia - Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya mengakui memang mempunyai utang kepada pemerintah sebesar Rp 773,382 miliar. Utang ini berasal dari pinjaman yang diberikan pemerintah untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga terdampak luapan lumpur Sidoarjo yang diteken 10 Juli 2015.
Namun, Lapindo Cs mengklaim pihaknya juga memiliki piutang yang tertagih kepada pemerintah, dalam hal cost recovery.
Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher menjelaskan, hal tersebut bukan piutang Lapindo ke pemerintah, namun masuk dalam kategori unrecovered cost atas biaya investasi yang belum dikembalikan sesuai mekanisme kontrak bagi hasil (PSC) dari Wilayah Kerja (WK) Brantas.
"Unrecovered cost tersebut masih subject to be audit dan hanya bisa dibayarkan dari hasil operasi dengan jangka waktu sesuai kontrak WK Brantas," ujar Wisnu kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Rabu (26/6/2019).
Sebelumnya, Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya mengakui memang mempunyai utang kepada pemerintah. Namun, perusahaan tersebut juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa mereka mempunyai piutang yang lebih besar, yakni mencapai Rp 1,9 triliun.
Piutang tersebut berasal dari dana talangan kepada pemerintah melalui aset kedua perusahaan. Piutang diklaim juga telah diketahui oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat melakukan audit keuangan kepada kedua perusahaan tersebut pada Juni 2018.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Lapindo Mau Bayar Utang Pakai Aset? Kemenkeu: Nanti Dulu!
Namun, Lapindo Cs mengklaim pihaknya juga memiliki piutang yang tertagih kepada pemerintah, dalam hal cost recovery.
"Unrecovered cost tersebut masih subject to be audit dan hanya bisa dibayarkan dari hasil operasi dengan jangka waktu sesuai kontrak WK Brantas," ujar Wisnu kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Rabu (26/6/2019).
 Foto: Infografis/ 13 Tahun Menyembur, Lumpur Lapindo Sedot Rp 11 T Uang APBN/Aristya Rahadian krisabella |
Sebelumnya, Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya mengakui memang mempunyai utang kepada pemerintah. Namun, perusahaan tersebut juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa mereka mempunyai piutang yang lebih besar, yakni mencapai Rp 1,9 triliun.
Piutang tersebut berasal dari dana talangan kepada pemerintah melalui aset kedua perusahaan. Piutang diklaim juga telah diketahui oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat melakukan audit keuangan kepada kedua perusahaan tersebut pada Juni 2018.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Lapindo Mau Bayar Utang Pakai Aset? Kemenkeu: Nanti Dulu!
Most Popular