Luhut Sebut tak Tertutup Kemungkinan Prabowo Gabung Jokowi
Redaksi, CNBC Indonesia
25 June 2019 17:10
Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan perihal gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 di gedung MK, Kamis (25/6/2019) pukul 12.30 WIB.
Di saat perhatian publik tertuju kepada MK, tiba-tiba kabar perihal rekonsiliasi antara kedua kubu mengemuka. Dalam laporan utama Majalah Tempo edisi 24-30 Juni 2019, di kalangan internal Partai Gerakan Indonesia Raya selaku pengusung utama Prabowo-Sandi muncul istilah "212".
Istilah "212" yang dimaksud bukan mengacu kepada Aksi Bela Islam 2 Desember 2016, melainkan tawaran jabatan Jokowi-Amin terhadap Prabowo-Sandi. Perinciannya, dua kursi menteri, satu kursi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dua jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden.
Kabar itu juga disuarakan juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Faldo Maldini, via akun Youtube pribadi. Bahkan Faldo yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional menyebut tidak tertutup kemungkinan Prabowo mendapat jabatan di Wantimpres di era pemerintahan Jokowi-Amin 2019-2024.
Dilansir CNN Indonesia, juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, Arya Sinulingga, mengaku belum ada keputusan resmi ihwal kans Prabowo memperoleh jabatan di Wantimpres. Namun, kemungkinan itu bisa saja terjadi.
"Sangat wajar Pak Prabowo ditempatkan di Wantimpres. Beliau punya kecintaan terhadap bangsa Indonesia, akan sangat bisa membantu Pak Jokowi," kata Arya kepada CNN Indonesia seperti dikutip Selasa (25/6/2019).
"Komunikasi dengan kubu Prabowo-Sandi terus dilakukan, tujuannya rekonsiliasi, bisa bahas apa saja," lanjutnya menjelaskan perkembangan terkini.
Juru bicara BPN Prabowo-Sandi menegaskan sampai saat ini belum ada pembicaraan yang dilakukan oleh Prabowo dengan Jokowi. Apalagi soal bagi-bagi jabatan, termasuk posisi di Wantimpres.
"Belum ada deal soal Wantimpres atau Menteri. Pak Prabowo masih fokus di MK sampai 27 Juni besok," kata Andre yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra kepada CNN Indonesia.
Menurut Andre, tidak ada satupun pimpinan Partai Gerindra, termasuk Prabowo, yang datang menemui Jokowi ataupun pewakilannya untuk membahas kesepakatan terkait jabatan politik di pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tidak tertutup kemungkinan apabila koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi bergabung ke koalisi partai pendukung Jokowi-Amin. Kendati demikian, dia meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Jokowi.
"Kalau itu sih saya kira tanya presiden ya. Tapi pada dasarnya tak menutup kemungkinan-kemungkinan itu terjadi," kata Luhut kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Satu yang pasti, Luhut memastikan Jokowi sangat ingin mewujudkan rekonsiliasi dengan calon presiden nomor urut 02 tersebut.
Ia pun meminta agar semua pihak mendengar pidato Jokowi selepas Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan perihal gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 di gedung MK, Kamis (25/6/2019) pukul 12.30 WIB.
"Insya Allah akan mengajak supaya kita ramai-ramai membangun negara kita ini," kata Luhut.
Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nonaktif Puan Maharani juga tak menutup kemungkinan apabila koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi bergabung ke koalisi partai pendukung Jokowi-Amin.
"Saya rasa itu [koalisi dengan oposisi] harus dimulai dengan silaturahmi. Sekarang ini kami sama-sama menghormati proses-proses yang ada dan setelah ini kami akan lakukan silahturahmi-silaturahmi dalam rangka menuju bersama-sama membangun bangsa Indonesia," ujar Puan.
"Harus ada good will, niat baik dari kita bersama untuk mau membangun bangsa ini bersama dulu," lanjutnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Momen Jokowi Beri Gelar Kehormatan ke Prabowo, Luhut & Surya Paloh
Di saat perhatian publik tertuju kepada MK, tiba-tiba kabar perihal rekonsiliasi antara kedua kubu mengemuka. Dalam laporan utama Majalah Tempo edisi 24-30 Juni 2019, di kalangan internal Partai Gerakan Indonesia Raya selaku pengusung utama Prabowo-Sandi muncul istilah "212".
Istilah "212" yang dimaksud bukan mengacu kepada Aksi Bela Islam 2 Desember 2016, melainkan tawaran jabatan Jokowi-Amin terhadap Prabowo-Sandi. Perinciannya, dua kursi menteri, satu kursi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dua jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden.
 Foto: Suasana sidang sengketa Pilpres 2019 di gedung MK, beberapa waktu lalu. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
Dilansir CNN Indonesia, juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, Arya Sinulingga, mengaku belum ada keputusan resmi ihwal kans Prabowo memperoleh jabatan di Wantimpres. Namun, kemungkinan itu bisa saja terjadi.
"Sangat wajar Pak Prabowo ditempatkan di Wantimpres. Beliau punya kecintaan terhadap bangsa Indonesia, akan sangat bisa membantu Pak Jokowi," kata Arya kepada CNN Indonesia seperti dikutip Selasa (25/6/2019).
"Komunikasi dengan kubu Prabowo-Sandi terus dilakukan, tujuannya rekonsiliasi, bisa bahas apa saja," lanjutnya menjelaskan perkembangan terkini.
Juru bicara BPN Prabowo-Sandi menegaskan sampai saat ini belum ada pembicaraan yang dilakukan oleh Prabowo dengan Jokowi. Apalagi soal bagi-bagi jabatan, termasuk posisi di Wantimpres.
"Belum ada deal soal Wantimpres atau Menteri. Pak Prabowo masih fokus di MK sampai 27 Juni besok," kata Andre yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra kepada CNN Indonesia.
Menurut Andre, tidak ada satupun pimpinan Partai Gerindra, termasuk Prabowo, yang datang menemui Jokowi ataupun pewakilannya untuk membahas kesepakatan terkait jabatan politik di pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tidak tertutup kemungkinan apabila koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi bergabung ke koalisi partai pendukung Jokowi-Amin. Kendati demikian, dia meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Jokowi.
"Kalau itu sih saya kira tanya presiden ya. Tapi pada dasarnya tak menutup kemungkinan-kemungkinan itu terjadi," kata Luhut kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Satu yang pasti, Luhut memastikan Jokowi sangat ingin mewujudkan rekonsiliasi dengan calon presiden nomor urut 02 tersebut.
Ia pun meminta agar semua pihak mendengar pidato Jokowi selepas Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan perihal gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 di gedung MK, Kamis (25/6/2019) pukul 12.30 WIB.
"Insya Allah akan mengajak supaya kita ramai-ramai membangun negara kita ini," kata Luhut.
Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nonaktif Puan Maharani juga tak menutup kemungkinan apabila koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi bergabung ke koalisi partai pendukung Jokowi-Amin.
"Saya rasa itu [koalisi dengan oposisi] harus dimulai dengan silaturahmi. Sekarang ini kami sama-sama menghormati proses-proses yang ada dan setelah ini kami akan lakukan silahturahmi-silaturahmi dalam rangka menuju bersama-sama membangun bangsa Indonesia," ujar Puan.
"Harus ada good will, niat baik dari kita bersama untuk mau membangun bangsa ini bersama dulu," lanjutnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Momen Jokowi Beri Gelar Kehormatan ke Prabowo, Luhut & Surya Paloh
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular