Koalisi 02 Gabung ke Koalisi 01, JK: Tergantung Jokowi
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
25 June 2019 16:31
Jakarta, CNBC indonesia - Koalisi partai pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dilanda isu perpecahan. Ini tak lepas dari manuver demi manuver yang dilakukan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Bahkan ada indikasi kedua partai itu merapat ke koalisi partai pendukung capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Lantas, bagaimana tanggapan Wakil Presiden yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Amin Jusuf Kalla (JK)?
Menurut dia, situasi sekarang serupa dengan lima tahun lalu. Saat itu, Golkar, PAN, dan PPP, mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Namun, selepas Pilpres 2019, ketiga partai itu bergabung ke dalam pemerintahan.
"Jadi politik itu dinamis sekali. Karena itulah dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi. Hari ini berlawanan, tapi ujungnya juga bersamaan. Itu biasa aja dalam politik," ujar JK.
Politikus senior Partai Golkar itu lantas menjelaskan perihal efektivitas pemerintahan apabila koalisi partai pendukung Jokowi-Amin semakin gemuk. Menurut Jk, hal itu memang bisa memicu perdebatan di internal.
"Negara-negara lain juga. Pengalaman kita, kebijakan kabinet berbeda dengan partai-partai yang ada di DPR. Itu biasa saja. Ataupun pada ujungnya seperti PAN. Karena mendukung Prabowo, menteri PAN itu (mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur) di-reshuffle," kata JK.
Lebih lanjut, dia membenarkan bahwa kondisi sekarang adalah koalisi partai pendukung Prabowo-Sandi memberi sinyal merapat ke koalisi partai pendukung Jokowi-Amin. Namun, JK enggan berbicara banyak lantaran tidak akan masuk ke dalam pemerintahan mendatang.
"Saya tidak tahu itu lagi koalisi-koalisi itu. Itu tergantung ke Pak Jokowi sendiri," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tidak tertutup kemungkinan apabila koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi bergabung ke koalisi partai pendukung Jokowi-Amin. Kendati demikian, dia meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Jokowi.
"Kalau itu sih saya kira tanya presiden ya. Tapi pada dasarnya tak menutup kemungkinan-kemungkinan itu terjadi," kata Luhut kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Satu yang pasti, Luhut memastikan Jokowi sangat ingin mewujudkan rekonsiliasi dengan calon presiden nomor urut 02 tersebut.
Ia pun meminta agar semua pihak mendengar pidato Jokowi selepas Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan perihal gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 di gedung MK, Kamis (25/6/2019) pukul 12.30 WIB.
"Insya Allah akan mengajak supaya kita ramai-ramai membangun negara kita ini," kata Luhut.
Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) non-aktif Puan Maharani juga tak menutup kemungkinan apabila koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi bergabung ke koalisi partai pendukung Jokowi-Amin.
"Saya rasa itu [koalisi dengan oposisi] harus dimulai dengan silaturahmi. Sekarang ini kami sama-sama menghormati proses-proses yang ada dan setelah ini kami akan lakukan silahturahmi-silaturahmi dalam rangka menuju bersama-sama membangun bangsa Indonesia," ujar Puan.
"Harus ada good will, niat baik dari kita bersama untuk mau membangun bangsa ini bersama dulu," lanjutnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Prabowo: Keputusan Saya Gabung Presiden Jokowi Tidak Salah!
Bahkan ada indikasi kedua partai itu merapat ke koalisi partai pendukung capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Lantas, bagaimana tanggapan Wakil Presiden yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Amin Jusuf Kalla (JK)?
Menurut dia, situasi sekarang serupa dengan lima tahun lalu. Saat itu, Golkar, PAN, dan PPP, mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Namun, selepas Pilpres 2019, ketiga partai itu bergabung ke dalam pemerintahan.
Politikus senior Partai Golkar itu lantas menjelaskan perihal efektivitas pemerintahan apabila koalisi partai pendukung Jokowi-Amin semakin gemuk. Menurut Jk, hal itu memang bisa memicu perdebatan di internal.
"Negara-negara lain juga. Pengalaman kita, kebijakan kabinet berbeda dengan partai-partai yang ada di DPR. Itu biasa saja. Ataupun pada ujungnya seperti PAN. Karena mendukung Prabowo, menteri PAN itu (mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur) di-reshuffle," kata JK.
Lebih lanjut, dia membenarkan bahwa kondisi sekarang adalah koalisi partai pendukung Prabowo-Sandi memberi sinyal merapat ke koalisi partai pendukung Jokowi-Amin. Namun, JK enggan berbicara banyak lantaran tidak akan masuk ke dalam pemerintahan mendatang.
"Saya tidak tahu itu lagi koalisi-koalisi itu. Itu tergantung ke Pak Jokowi sendiri," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tidak tertutup kemungkinan apabila koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi bergabung ke koalisi partai pendukung Jokowi-Amin. Kendati demikian, dia meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Jokowi.
"Kalau itu sih saya kira tanya presiden ya. Tapi pada dasarnya tak menutup kemungkinan-kemungkinan itu terjadi," kata Luhut kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Satu yang pasti, Luhut memastikan Jokowi sangat ingin mewujudkan rekonsiliasi dengan calon presiden nomor urut 02 tersebut.
Ia pun meminta agar semua pihak mendengar pidato Jokowi selepas Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan perihal gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 di gedung MK, Kamis (25/6/2019) pukul 12.30 WIB.
"Insya Allah akan mengajak supaya kita ramai-ramai membangun negara kita ini," kata Luhut.
 Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki |
Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) non-aktif Puan Maharani juga tak menutup kemungkinan apabila koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi bergabung ke koalisi partai pendukung Jokowi-Amin.
"Saya rasa itu [koalisi dengan oposisi] harus dimulai dengan silaturahmi. Sekarang ini kami sama-sama menghormati proses-proses yang ada dan setelah ini kami akan lakukan silahturahmi-silaturahmi dalam rangka menuju bersama-sama membangun bangsa Indonesia," ujar Puan.
"Harus ada good will, niat baik dari kita bersama untuk mau membangun bangsa ini bersama dulu," lanjutnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Prabowo: Keputusan Saya Gabung Presiden Jokowi Tidak Salah!
Most Popular