Puan Sebut Revolusi Mental Berlanjut di 2020, Ada Manfaatnya?
Fikri Muhammad, CNBC Indonesia
25 June 2019 14:17
Jakarta, CNBC Indonesia - Revolusi Mental merupakan salah satu program utama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019. Program itu digadang-gadang semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang menghadapi tiga problem pokok, yaitu merosotnya wibawa negara, merebaknya intoleransi, dan melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional.
Namun, program itu bukannya tanpa kritik. Seperti yang dilayangkan tokoh reformasi yang juga pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.
"Menurut saya Revolusi Mental Pak Jokowi itu memang tidak jelas," ujar Amien saat menghadiri peluncuran buku berjudul 'Hijrah: Selamat Tinggal Revolusi Mental, Selamat Datang Revolusi Moral'.
Terlepas dari kritikan yang ada, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan program itu akan terus dilanjutkan di 2020. Kendati tidak memerinci detail anggaran, baik saat paparan maupun saat wawancara, dia menyebut anggaran untuk program itu sudah tersedia.
"Ya terus, masih terus," ujar Puan selepas menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Dalam kesempatan itu, Kemenko PMK mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 226.204.739.000. Perinciannya, Rp 136,3 miliar untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sedangkan sisanya Rp 89,2 miliar untuk program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
Politikus senior PDIP itu mengatakan, sudah banyak pengaruh positif dari program Revolusi Mental. Misalnya dari sisi pelayanan publik maupun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa pelayanan publik yang dimaksud?
"Ya banyak, sekarang seperti misalnya, kita harus jemput bola hal-hal yang memberikan pelayanan. Contoh, KTP. Sekarang kan bukan hanya kemudian bukan hanya mereka yang datang tapi kita juga harus datang ke daerah-daerah terpencil yang masyarakatnya belum punya e-KTP. Itu tentu saja Kemendagri harus melakukan terobosan-terobosan," kata Puan.
"Juga dengan pelayanan paspor sekarang kan Menkumham melakukan pembuatan paspor waktunya lebih singkat. Bahkan juga bisa online dan lain-lain sebagainyalah," lanjutnya.
Anggaran Kemenko
Selain Puan, rapat juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto, dan Menko Kemaritiman Letnan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.
Darmin mengatakan, Kemenko Perekonomian mengajukan pagu Rp 409,3 miliar di 2020. Nilai itu turun Rp 4,8 miliar dibandingkan tahun lalu.
"Turun bukan berarti kegiatan dan programnya turun. Ini sudah kita sesuaikan dengan pagu indikatif sesuai arahan presiden pada sidang jabinet, yaitu semua mendasarkan diri dari base line pagu 2018," kata Darmin.
Kemudian, Wiranto mengatakan, pagu yang diajukan Kemenko Polhukam Rp 282,7 miliar. Menurut dia, ada lima prioritas nasional Kemenko Polhukam, salah satunya untuk penguatan kemampuan pertahanan, diplomasi politik, dan kerja sama internasional.
Sedangkan Luhut mengatakan, Kemenko Kemaritiman mengajukan pagu Rp 244,5 miliar. Salah satu program yang jadi fokus Kemenko Kemaritiman adalah percepatan perundingan batas maritim yang disebut Luhut sebagai permasalahan serius yang harus diselesaikan.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Saat Susi Pudjiastuti Sindir Puan yang Tanam Padi Ujan-ujanan
Namun, program itu bukannya tanpa kritik. Seperti yang dilayangkan tokoh reformasi yang juga pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.
"Menurut saya Revolusi Mental Pak Jokowi itu memang tidak jelas," ujar Amien saat menghadiri peluncuran buku berjudul 'Hijrah: Selamat Tinggal Revolusi Mental, Selamat Datang Revolusi Moral'.
Terlepas dari kritikan yang ada, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan program itu akan terus dilanjutkan di 2020. Kendati tidak memerinci detail anggaran, baik saat paparan maupun saat wawancara, dia menyebut anggaran untuk program itu sudah tersedia.
"Ya terus, masih terus," ujar Puan selepas menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Dalam kesempatan itu, Kemenko PMK mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 226.204.739.000. Perinciannya, Rp 136,3 miliar untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sedangkan sisanya Rp 89,2 miliar untuk program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
 Foto: Detikcom |
 Foto: Presidential Palace Photographer/Agus Suparto/Handout via REUTERS |
Politikus senior PDIP itu mengatakan, sudah banyak pengaruh positif dari program Revolusi Mental. Misalnya dari sisi pelayanan publik maupun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa pelayanan publik yang dimaksud?
"Ya banyak, sekarang seperti misalnya, kita harus jemput bola hal-hal yang memberikan pelayanan. Contoh, KTP. Sekarang kan bukan hanya kemudian bukan hanya mereka yang datang tapi kita juga harus datang ke daerah-daerah terpencil yang masyarakatnya belum punya e-KTP. Itu tentu saja Kemendagri harus melakukan terobosan-terobosan," kata Puan.
"Juga dengan pelayanan paspor sekarang kan Menkumham melakukan pembuatan paspor waktunya lebih singkat. Bahkan juga bisa online dan lain-lain sebagainyalah," lanjutnya.
Anggaran Kemenko
Selain Puan, rapat juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto, dan Menko Kemaritiman Letnan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.
Darmin mengatakan, Kemenko Perekonomian mengajukan pagu Rp 409,3 miliar di 2020. Nilai itu turun Rp 4,8 miliar dibandingkan tahun lalu.
"Turun bukan berarti kegiatan dan programnya turun. Ini sudah kita sesuaikan dengan pagu indikatif sesuai arahan presiden pada sidang jabinet, yaitu semua mendasarkan diri dari base line pagu 2018," kata Darmin.
Kemudian, Wiranto mengatakan, pagu yang diajukan Kemenko Polhukam Rp 282,7 miliar. Menurut dia, ada lima prioritas nasional Kemenko Polhukam, salah satunya untuk penguatan kemampuan pertahanan, diplomasi politik, dan kerja sama internasional.
Sedangkan Luhut mengatakan, Kemenko Kemaritiman mengajukan pagu Rp 244,5 miliar. Salah satu program yang jadi fokus Kemenko Kemaritiman adalah percepatan perundingan batas maritim yang disebut Luhut sebagai permasalahan serius yang harus diselesaikan.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Saat Susi Pudjiastuti Sindir Puan yang Tanam Padi Ujan-ujanan
Most Popular