Edisi Khusus Weekend
Belanja Pendidikan Tertinggi Ke-2 ASEAN, SDM RI Kok Buruk?
Arif Gunawan, CNBC Indonesia
16 June 2019 09:54
Jakarta, CNBC Indonesia - Meski masih menghadapi problem seputar kualitas sumber daya manusia, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling berkomitmen memajukan pendidikan dengan alokasi belanja pemerintah terbesar kedua di Asia Tenggara.
Berdasarkan laporan Bank Dunia (World Bank) yang dirilis tahun lalu mengenai Indeks Sumber Daya Manusia (Human Capital Index) 2018, Indonesia menempati posisi ke-87 dari 157 negara dengan perolehan skor sebesar 0,53.
Artinya, setiap anak yang lahir di Indonesia hari ini memiliki 53% kesempatan bertumbuh, asalkan menyelesaikan pendidikannya dan memiliki akses penuh terhadap kesehatan. Capaian ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur dan Asia Pasifik, yang rata-rata membukukan skor sebesar 0,62.
Di Asia Tenggara, investasi SDM di Indonesia masih kalah dari Singapura (0,88), Vietnam (0,67), Malaysia (0,62), Thailand (0,60), dan Filipina (0,55). Indeks Sumber Daya Manusia menjelaskan perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan antar negara dengan memperhitungkan peluang survivalitas, kualitas dan kuantitas pendidikan, serta isu kesehatan.
"Investasi pemerintah pada sumber daya manusia merupakan kunci dari pertumbuhan dan produktivitas Indonesia," tutur Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Rodrigo Chaves pada Kamis (11/10/2018) di Nusa Dua, Bali.
Kabar ini jelas kurang menggembirakan karena Indonesia sebenarnya telah mengalokasikan seperlima belanjanya untuk memajukan sektor pendidikan sejak satu dekade lalu, setelah muncul amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013/PUU-VI/2008 mengenai itu.
Sebelumnya, ketentuan itu tercantum dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke-4 yang mengamanatkan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD demi memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Dari sisi alokasi belanja, Indonesia memang terbilang unggul dibandingkan dengan alokasi belanja di negara-negara lain di Asia Tenggara. Artinya, amanat konstitusi tersebut di atas kertas membuat pendidikan Indonesia maju jika belanja itu benar-benar efektif.
Sayangnya, 10 tahun sudah berlalu, dan indeks SDM kita masih kalah dibandingkan dengan rerata di Asia Pasifik. Salahnya di mana? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengingatkan mengenai ketidaktepatan realisasi belanja Pendidikan.
"Indonesia sudah memiliki fondasi yang bagus. Konstitusi kita meminta 20% Â anggaran untuk pendidikan, tetapi semenjak itu rasanya komunitas pendidikan tidak pernah duduk bersama memperbaiki strategi tata kelola dan efektivitasnya," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (7/5/2018).
Jika sinyalir Menteri Keuangan Terbaik versi FinanceAsia ini benar terjadi, maka tidak mengherankan jika belanja yang besar tersebut tidak lantas membuat indeks SDM kita meroket sejajar dengan negara-negara maju atau emerging market.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(ags/dru) Next Article SMA Negeri dan Swasta Terbaik di DKI Jakarta
Berdasarkan laporan Bank Dunia (World Bank) yang dirilis tahun lalu mengenai Indeks Sumber Daya Manusia (Human Capital Index) 2018, Indonesia menempati posisi ke-87 dari 157 negara dengan perolehan skor sebesar 0,53.
Artinya, setiap anak yang lahir di Indonesia hari ini memiliki 53% kesempatan bertumbuh, asalkan menyelesaikan pendidikannya dan memiliki akses penuh terhadap kesehatan. Capaian ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur dan Asia Pasifik, yang rata-rata membukukan skor sebesar 0,62.
"Investasi pemerintah pada sumber daya manusia merupakan kunci dari pertumbuhan dan produktivitas Indonesia," tutur Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Rodrigo Chaves pada Kamis (11/10/2018) di Nusa Dua, Bali.
Kabar ini jelas kurang menggembirakan karena Indonesia sebenarnya telah mengalokasikan seperlima belanjanya untuk memajukan sektor pendidikan sejak satu dekade lalu, setelah muncul amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013/PUU-VI/2008 mengenai itu.
Sebelumnya, ketentuan itu tercantum dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke-4 yang mengamanatkan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD demi memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Dari sisi alokasi belanja, Indonesia memang terbilang unggul dibandingkan dengan alokasi belanja di negara-negara lain di Asia Tenggara. Artinya, amanat konstitusi tersebut di atas kertas membuat pendidikan Indonesia maju jika belanja itu benar-benar efektif.
Sayangnya, 10 tahun sudah berlalu, dan indeks SDM kita masih kalah dibandingkan dengan rerata di Asia Pasifik. Salahnya di mana? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengingatkan mengenai ketidaktepatan realisasi belanja Pendidikan.
"Indonesia sudah memiliki fondasi yang bagus. Konstitusi kita meminta 20% Â anggaran untuk pendidikan, tetapi semenjak itu rasanya komunitas pendidikan tidak pernah duduk bersama memperbaiki strategi tata kelola dan efektivitasnya," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (7/5/2018).
Jika sinyalir Menteri Keuangan Terbaik versi FinanceAsia ini benar terjadi, maka tidak mengherankan jika belanja yang besar tersebut tidak lantas membuat indeks SDM kita meroket sejajar dengan negara-negara maju atau emerging market.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(ags/dru) Next Article SMA Negeri dan Swasta Terbaik di DKI Jakarta
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular