Jadi Presiden Dewan Keamanan PBB, Ini Tantangan Berat RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020 pada tahun lalu. Lantas, terhitung sejak 1 Mei 2019, Indonesia menjabat sebagai Presiden DK PBB.

Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Febrian Ruddyard, tantangan yang akan dihadapi Indonesia hingga masa jabatan berakhir pada Agustus 2019 tidaklah ringan.

"Disunity (perbedaan pandangan) di DK makin kencang. Kita dituntut bagaimana kita bisa menjembatani, mengalihkan pembahasan kepada isu-isu yang ada titik samanya," ujar Febrian dalam press briefing di kantor Kemenlu RI, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

"Pinggirkan dulu titik bedanya. Memang risikonya adalah tidak akan kuat, tidak seperti yang diharapkan masyarakat internasional. Tapi yang harus kita jaga adalah unity (persatuan) di DK," lanjutnya.

Foto: Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral​​​-Kemlu RI Febrian Ruddyard (CNBC Indonesia/Rehia Indrayanti Beru Sebayang)

Selain perbedaan pandangan, Febrian mengatakan tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah masalah ketidakpercayaan atau distrust, dan pandangan nasionalis yang bisa membuat anggotanya melupakan multilateralisme.

"Ini yang kita coba lakukan. Kita coba satukan unity di DK," ujar Febrian.

[Gambas:Video CNBC]


(miq/miq) Next Article Duh, PBB Mau Bangkrut Gara-gara 81 Negara Nunggak Iuran