Dari Migas Sampai Batu Bara, Menteri Rini & The Sexy Letters
Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
20 May 2019 12:30
2. Surat Pelepasan Aset Pertamina
Surat Menteri Rini lainnya yang sempat membikin heboh adalah suratnya kepada direksi Pertamina pada Juni 2018 lalu. Berdasar dokumen yang didapat CNBC Indonesia dari jajaran petinggi BUMN Migas, Rini menandatangani surat yang bertajuk "Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk Mempertahankan Kondisi Keuangan PT Pertamina (Persero) pada 29 Juni 2018.
Surat ini merupakan jawaban dari surat yang diajukan oleh Pertamina sebelumnya, tanggal 6 Juli 2018. Di mana Pertamina meminta persetujuan sang menteri untuk melakukan sejumlah aksi korporasi untuk menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan. Dalam surat tersebut, setidaknya ada 4 aksi korporasi yang bakal dilakukan Pertamina, termasuk menjual aset-asetnya ke pihak swasta.
Berikut rinciannya;
1. Share down aset aset hulu selektif (termasuk namun tidak terbatas pada participating interest, saham kepemilikan, dan bentuk lain) dengan tetap menjaga pengendalian Pertamina untuk aset-aset strategis dan mencari mitra kredibel dan diupayakan memperoleh nilai strategis lain, seperti akses ke aset hulu di negara lain.
2. Spin off bisnis RU Iv Cilacap dan Unit Bisnis RU V Balikpapan ke anak perusahaan dan potensi farm in mitra di anak perusahaan tersebut yang sejalan dengan rencana Refinery Development Master Plan (RDMP).
3. Investasi tambahan dalam rangka memperluas jaringan untuk menjual BBM umum dengan harga keekonomian, seperti Pertashop
4.Peninjauan ulang kebijakan perusahaan yang dapat berdampak keuangan secara signifikan dengan tidak mengurangi esensi dari tujuan awal. Dalam surat, Rini menulis direksi Pertamina diminta untuk melakukan kajian komprehensif sebelum melakukan aksi korporasi tersebut dan meminta persetujuan komisaris serta RUPS.
Akibat terbitnya surat ini, ribuan pegawai Pertamina turun ke jalan dalam hitungan hari.
Mereka ramai-ramai melakukan aksi dan protes atas terbitnya surat ini. Rini pun menegaskan bahwa suratnya itu bukanlah surat penjualan aset. "Seperti yang saya sampaikan di surat itu, bahwa kami memberikan fleksibilitas kepada direksi Pertamina untuk melihat, untuk mungkin bisa menurunkan kepemilikannya," kata Rini.
Tujuan persetujuan prinsip itu, kata Rini, salah satunya adalah untuk kepentingan memperkuat neraca keuangan Pertamina. "Dan itu ditekankan betul bahwa kontrolnya tetap harus ada di Pertamina," jelasnya. Selain itu, lanjutnya, proses penjualan asetnya pun harus melalui good governance dan transparan. "Itu aksi korporasi biasa, kalau korporasi tidak boleh jual beli kan aneh."
Saksikan video aksi ribuan pegawai Pertamina protes atas surat Rini di bawah ini
[Gambas:Video CNBC] (gus/wed)
Surat Menteri Rini lainnya yang sempat membikin heboh adalah suratnya kepada direksi Pertamina pada Juni 2018 lalu. Berdasar dokumen yang didapat CNBC Indonesia dari jajaran petinggi BUMN Migas, Rini menandatangani surat yang bertajuk "Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk Mempertahankan Kondisi Keuangan PT Pertamina (Persero) pada 29 Juni 2018.
 Foto: Ist |
Berikut rinciannya;
1. Share down aset aset hulu selektif (termasuk namun tidak terbatas pada participating interest, saham kepemilikan, dan bentuk lain) dengan tetap menjaga pengendalian Pertamina untuk aset-aset strategis dan mencari mitra kredibel dan diupayakan memperoleh nilai strategis lain, seperti akses ke aset hulu di negara lain.
3. Investasi tambahan dalam rangka memperluas jaringan untuk menjual BBM umum dengan harga keekonomian, seperti Pertashop
4.Peninjauan ulang kebijakan perusahaan yang dapat berdampak keuangan secara signifikan dengan tidak mengurangi esensi dari tujuan awal. Dalam surat, Rini menulis direksi Pertamina diminta untuk melakukan kajian komprehensif sebelum melakukan aksi korporasi tersebut dan meminta persetujuan komisaris serta RUPS.
Akibat terbitnya surat ini, ribuan pegawai Pertamina turun ke jalan dalam hitungan hari.
Mereka ramai-ramai melakukan aksi dan protes atas terbitnya surat ini. Rini pun menegaskan bahwa suratnya itu bukanlah surat penjualan aset. "Seperti yang saya sampaikan di surat itu, bahwa kami memberikan fleksibilitas kepada direksi Pertamina untuk melihat, untuk mungkin bisa menurunkan kepemilikannya," kata Rini.
Tujuan persetujuan prinsip itu, kata Rini, salah satunya adalah untuk kepentingan memperkuat neraca keuangan Pertamina. "Dan itu ditekankan betul bahwa kontrolnya tetap harus ada di Pertamina," jelasnya. Selain itu, lanjutnya, proses penjualan asetnya pun harus melalui good governance dan transparan. "Itu aksi korporasi biasa, kalau korporasi tidak boleh jual beli kan aneh."
Saksikan video aksi ribuan pegawai Pertamina protes atas surat Rini di bawah ini
[Gambas:Video CNBC] (gus/wed)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular