Pemilu 2019
Prabowo Ngotot Tolak Hasil Pemilu, Apa Kata Jokowi?
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
15 May 2019 20:39
Jakarta, CNBC Indonesia - Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai sikap lawannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 Prabowo Subianto yang terang-terangan menolak hasil hitung resmi KPU.
Usai menghadiri buka puasa di kediaman Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Rabu (15/5/2019), Jokowi pun buka suara ketika ditanya bagaimana sikapnya dalam merespons sikap Prabowo yang menolak hasil pemilu.
"Kita serahkan semuanya ke KPU, kepada penyelenggara. Yang punya kewenangan adalah KPU. Serahkan ke KPU," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, apabila ada kejanggalan yang tak dapat diterima, dapat dilaporkan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku, tanpa harus melontarkan pernyataan-pernyataan tertentu.
"Semuanya diatur konstitusi kita, semuanya diatur oleh UU. Kita semuanya diatur oleh peraturan KPU. Semua mekanismenya ada. Jadi semestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi," katanya.
"Kalau ada kecurangan Bawaslu, kalau sengketa yang lebih besar ke MK. Mekanisme itu sudah diatur. [...] Negara ini sudah aturan mainnya sudah jelas, konstitusinya jelas, UU-nya jelas, aturan hukumnya jelas, ikuti," tegasnya.
Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Said Didu menilai gelaran Pilpres 2019 dinodai dengan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Kecurangan terstruktur, Kata Said, terjadi karena dilakukan oleh lembaga yang miliki struktur dari pusat hingga daerah. Masif lantaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut mampu mempengaruhi pilihan masyarakat saat pemilu.
"Fakta ini susah dibantah. Kalau dikatakan terstruktur, dilakukan oleh lembaga yang memiliki struktur, dan itu kita tahu semua, BUMN, ASN, polisi, itu organsisasi-organisasi yang terstruktur. Kemudian masif adalah dilaksanakan dengan masif dan menyebar karena dilakukan melalui instruksi dan jelas," kata Said Didu.
Said Didu menjelaskan, kecurangan secara terstruktur sudah dimulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap yang tidak terselesaikan. Said juga menyebut BUMN dikerahkan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan menggelontorkan dana CSR di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong pemilih Prabowo-Sandiaga.
"Untuk dapat suara, Program Keluarga Harapan di suatu daerah turun empat hari sebelum Pilpres. Bantuan Dana Desa dipercepat. Ini sesitematis sekali penggunaan APBN," kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.
Untuk itu, Said Didu meminta agar segala kecurangan ini segera dihentikan. Sebab kecurangan mengancam kedaulatan Indonesia.
"Kalau cara-cara ini diteruskan, saya simpulkan bahwa siapa pun bisa jadi presiden asal disetujui raja kecurangan yaitu cukong-cukong penguasa. Bila demikian, kedaulatan negeri ini sudah terancam," ucap Said Didu.
Simak video terkait tahapan resmi penghitungan suara pemilu 2019 di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Prabowo: Ada yang Mau Pisahkan Saya dan Jokowi
Usai menghadiri buka puasa di kediaman Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Rabu (15/5/2019), Jokowi pun buka suara ketika ditanya bagaimana sikapnya dalam merespons sikap Prabowo yang menolak hasil pemilu.
"Kita serahkan semuanya ke KPU, kepada penyelenggara. Yang punya kewenangan adalah KPU. Serahkan ke KPU," kata Jokowi.
 Foto: Presiden Joko Widodo tiba di Palangkaraya untuk meninjau lokasi alternatif rencana pemindahan ibu kota. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman) |
Menurut Jokowi, apabila ada kejanggalan yang tak dapat diterima, dapat dilaporkan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku, tanpa harus melontarkan pernyataan-pernyataan tertentu.
"Semuanya diatur konstitusi kita, semuanya diatur oleh UU. Kita semuanya diatur oleh peraturan KPU. Semua mekanismenya ada. Jadi semestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi," katanya.
"Kalau ada kecurangan Bawaslu, kalau sengketa yang lebih besar ke MK. Mekanisme itu sudah diatur. [...] Negara ini sudah aturan mainnya sudah jelas, konstitusinya jelas, UU-nya jelas, aturan hukumnya jelas, ikuti," tegasnya.
Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Said Didu menilai gelaran Pilpres 2019 dinodai dengan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Kecurangan terstruktur, Kata Said, terjadi karena dilakukan oleh lembaga yang miliki struktur dari pusat hingga daerah. Masif lantaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut mampu mempengaruhi pilihan masyarakat saat pemilu.
"Fakta ini susah dibantah. Kalau dikatakan terstruktur, dilakukan oleh lembaga yang memiliki struktur, dan itu kita tahu semua, BUMN, ASN, polisi, itu organsisasi-organisasi yang terstruktur. Kemudian masif adalah dilaksanakan dengan masif dan menyebar karena dilakukan melalui instruksi dan jelas," kata Said Didu.
Said Didu menjelaskan, kecurangan secara terstruktur sudah dimulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap yang tidak terselesaikan. Said juga menyebut BUMN dikerahkan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan menggelontorkan dana CSR di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong pemilih Prabowo-Sandiaga.
"Untuk dapat suara, Program Keluarga Harapan di suatu daerah turun empat hari sebelum Pilpres. Bantuan Dana Desa dipercepat. Ini sesitematis sekali penggunaan APBN," kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.
Untuk itu, Said Didu meminta agar segala kecurangan ini segera dihentikan. Sebab kecurangan mengancam kedaulatan Indonesia.
"Kalau cara-cara ini diteruskan, saya simpulkan bahwa siapa pun bisa jadi presiden asal disetujui raja kecurangan yaitu cukong-cukong penguasa. Bila demikian, kedaulatan negeri ini sudah terancam," ucap Said Didu.
Simak video terkait tahapan resmi penghitungan suara pemilu 2019 di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Prabowo: Ada yang Mau Pisahkan Saya dan Jokowi
Most Popular