Produksi Loyo, Pertamina Masih Dapat Blok Terminasi?
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
13 May 2019 19:49
Jakarta, CNBC Indonesia- Kinerja lifting Pertamina yang belum maksimal sampai dengan 30 April 2019 membuat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mempertimbangkan untuk memberikan blok terminasi kepada BUMN migas tersebut.
"Ya, pastilah. Itu jadi pertimbangan kami," ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetijpto saat dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Adapun, sebelumnya, menurut Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizon Suardin, pemerintah masih akan tetap mempertimbangkan Pertamina untuk diberikan blok-blok baik terminasi maupun eksplorasi. Sebab, semuanya akan dievaluasi sesuai dengan yang diajukan dalam proposal Pertamina.
"Tidak seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri (ESDM Ignasius Jonan), misalnya seperti di Rokan, itu kan sifatnya komersil, semuanya komersil, jadi apa yang ada di atas kertas (proposal) itu yang kami evaluasi. Toh Pertamina juga perusahaan besar, punya bangsa," katanya ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Sebagai informasi, sebagai perusahaan pelat merah migas terbesar di Indonesia, kinerja PT Pertamina (Persero) selama kuartal I-2019 bisa dibilang jauh dari harapan.
Dari lima unit hulu Pertamina, hanya PT Pertamina Hulu Kaltim saja yang mampu mencapai realisasi lifting di atas target harian APBN, sedangkan sisanya memiliki rapor merah.
Dalam kunjungannya ke CNBC Indonesia, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan telah meminta keterangan dari pihak Pertamina terkait anjloknya produksi tersebut. Dari pertemuan tersebut, diketahui ada beberapa kendala yang dihadapi perusahaan.
"Kecepatan Pertamina dalam investasi dan keberanian, Pertamina kan BUMN kalau dia mengebor lalu tidak berhasil mereka takut dicatat kerugian negara," ujar Dwi, Jumat (10/5/2019).
Jika dilihat dari data rasio kesuksesan Pertamina lebih tinggi dibanding perusahaan migas lain. Tapi itu sebenarnya bukan hal yang harus dibanggakan. "Karena itu ngebornya di lokasi yang sudah pasti-pasti, tidak ada risiko," jelas Dwi.
Dwi menyadari keraguan dalam investasi ini, apalagi belakangan marak kasus pejabat-pejabat BUMN dipanggil aparat hukum karena kebijakan korporasi.
Sebagai solusinya, SKK Migas akan fokus mengejar WPNB (Work Plan and Budget) setiap kontraktor selama 3 bulan sekali. "Kami akan pro aktif beri warning kalau kinerja menurun, jadi ini akan jadi tantangan bagi kontraktor."
[Gambas:Video CNBC]
(gus/gus) Next Article Lifting 5 Blok Pertamina Jeblok, SKK Migas Kena Semprot Jonan
"Ya, pastilah. Itu jadi pertimbangan kami," ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetijpto saat dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/5/2019).
"Tidak seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri (ESDM Ignasius Jonan), misalnya seperti di Rokan, itu kan sifatnya komersil, semuanya komersil, jadi apa yang ada di atas kertas (proposal) itu yang kami evaluasi. Toh Pertamina juga perusahaan besar, punya bangsa," katanya ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Sebagai informasi, sebagai perusahaan pelat merah migas terbesar di Indonesia, kinerja PT Pertamina (Persero) selama kuartal I-2019 bisa dibilang jauh dari harapan.
Dari lima unit hulu Pertamina, hanya PT Pertamina Hulu Kaltim saja yang mampu mencapai realisasi lifting di atas target harian APBN, sedangkan sisanya memiliki rapor merah.
Dalam kunjungannya ke CNBC Indonesia, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan telah meminta keterangan dari pihak Pertamina terkait anjloknya produksi tersebut. Dari pertemuan tersebut, diketahui ada beberapa kendala yang dihadapi perusahaan.
"Kecepatan Pertamina dalam investasi dan keberanian, Pertamina kan BUMN kalau dia mengebor lalu tidak berhasil mereka takut dicatat kerugian negara," ujar Dwi, Jumat (10/5/2019).
Jika dilihat dari data rasio kesuksesan Pertamina lebih tinggi dibanding perusahaan migas lain. Tapi itu sebenarnya bukan hal yang harus dibanggakan. "Karena itu ngebornya di lokasi yang sudah pasti-pasti, tidak ada risiko," jelas Dwi.
Dwi menyadari keraguan dalam investasi ini, apalagi belakangan marak kasus pejabat-pejabat BUMN dipanggil aparat hukum karena kebijakan korporasi.
Sebagai solusinya, SKK Migas akan fokus mengejar WPNB (Work Plan and Budget) setiap kontraktor selama 3 bulan sekali. "Kami akan pro aktif beri warning kalau kinerja menurun, jadi ini akan jadi tantangan bagi kontraktor."
[Gambas:Video CNBC]
(gus/gus) Next Article Lifting 5 Blok Pertamina Jeblok, SKK Migas Kena Semprot Jonan
Most Popular