RI Bisa Contoh Malaysia: Ibu Kota Dibikin Petronas
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
07 May 2019 15:47
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sedang memikirkan skema pembiayaan yang tak membebani APBN dalam pemindahan ibu kota. Lantas, seperti apa modelnya?
Ditemui di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (7/5/2019), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan ada sejumlah skema pembiayaan yang dapat ditiru. Tidak terkecuali di Malaysia yang memindahkan ibu kota dari KL ke Putrajaya.
"Di Malaysia itu sistem sewa malah. Yang bikin itu Petronas, Pertamina-nya. Itu yang bikin baru kemudian pemerintah menyewa," kata JK.
"Tapi butuh waktu penyesuaian. Yang penting lokasinya memenuhi syarat. Jadi ini proses bukan mudah. Jadi harus melalui proses penelitian yang panjang dan sebagainya," lanjut politikus senior Partai Golkar itu.
Menurut dia, pemindahan ibu kota membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kira-kira 10 tahun hingga 20 tahun.
Kepindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa juga berpotensi berdampak kepada kegiatan bisnis. Sebab, interaksi cepat dengan pemerintahan adalah keniscayaan.
"Itu seperti tadi yang saya katakan. Apabila pindah ibu kota maka sistem otonomi yang lebih besar harus terjadi. Artinya sama dengan Amerika Serikat," kata JK.
"Kalau Anda mau bikin usaha di San Fransisco, California, tidak perlu izin Washington DC. Tapi kalau sekarang ini mau bikin usaha di tempat lain ada hal-hal lain yang harus minta persetujuan BKPM di Jakarta," lanjutnya.
Simak video terkait pemindahan ibu kota di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article 7 Arahan Jokowi Soal Ibu Kota Baru: Dari Desain Hingga Lahan
Ditemui di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (7/5/2019), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan ada sejumlah skema pembiayaan yang dapat ditiru. Tidak terkecuali di Malaysia yang memindahkan ibu kota dari KL ke Putrajaya.
"Di Malaysia itu sistem sewa malah. Yang bikin itu Petronas, Pertamina-nya. Itu yang bikin baru kemudian pemerintah menyewa," kata JK.
Menurut dia, pemindahan ibu kota membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kira-kira 10 tahun hingga 20 tahun.
Kepindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa juga berpotensi berdampak kepada kegiatan bisnis. Sebab, interaksi cepat dengan pemerintahan adalah keniscayaan.
"Itu seperti tadi yang saya katakan. Apabila pindah ibu kota maka sistem otonomi yang lebih besar harus terjadi. Artinya sama dengan Amerika Serikat," kata JK.
"Kalau Anda mau bikin usaha di San Fransisco, California, tidak perlu izin Washington DC. Tapi kalau sekarang ini mau bikin usaha di tempat lain ada hal-hal lain yang harus minta persetujuan BKPM di Jakarta," lanjutnya.
Simak video terkait pemindahan ibu kota di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article 7 Arahan Jokowi Soal Ibu Kota Baru: Dari Desain Hingga Lahan
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular