Jokowi Geram Masih Dengar Bisikan Soal Sengketa Lahan
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
03 May 2019 10:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas dengan topik pembahasan percepatan penyelesaian masalah pertanahan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Di depan para menteri Kabinet Kerja, Jokowi mendesak agar persoalan ini bisa segera diselesaikan. Apalagi, sengketa lahan kerap melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
"Ada yang membisiki atau menemui kepada saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah, baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun pemerintah," kata Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun mencontohkan kasus sengketa tanah yang terjadi, salah satunya antara masyarakat dan PT PI yang terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
"Saya kira ini bukan hanya di Kampar tapi di semua kabupaten kejadian-kejadian itu ada semuanya, dan saya minta segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memliki kepastian hukum," ujarnya.
Jokowi mengaku telah memerintahkan kepada sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk memberikan kepastian hukum dalam menangani persoalan lahan agar tidak terjadi sengketa.
"Saya pernah menyampaikan konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN. Kalau di tengahnya ada desa atau kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ. Berikan kepada masyarakat kampung desa. Kepastian hukum saya sampaikan. Kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan cabut ini seluruh konsensinya. Tegas, tegas," kata Jokowi.
Jokowi bahkan memastikan akan terus melanjutkan program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat. Pada 2024 - 2025, diharapkan seluruh tanah di berbagai wilayah Indonesia sudah tersertifikasi.
Simak video Prabowo yang siap menyerahkan lahannya di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Ambil Lahan Warga, Jokowi Ancam Cabut Izin Konsesi Perusahaan
Di depan para menteri Kabinet Kerja, Jokowi mendesak agar persoalan ini bisa segera diselesaikan. Apalagi, sengketa lahan kerap melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
"Ada yang membisiki atau menemui kepada saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah, baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun pemerintah," kata Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun mencontohkan kasus sengketa tanah yang terjadi, salah satunya antara masyarakat dan PT PI yang terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
"Saya kira ini bukan hanya di Kampar tapi di semua kabupaten kejadian-kejadian itu ada semuanya, dan saya minta segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memliki kepastian hukum," ujarnya.
Jokowi mengaku telah memerintahkan kepada sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk memberikan kepastian hukum dalam menangani persoalan lahan agar tidak terjadi sengketa.
"Saya pernah menyampaikan konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN. Kalau di tengahnya ada desa atau kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ. Berikan kepada masyarakat kampung desa. Kepastian hukum saya sampaikan. Kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan cabut ini seluruh konsensinya. Tegas, tegas," kata Jokowi.
Jokowi bahkan memastikan akan terus melanjutkan program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat. Pada 2024 - 2025, diharapkan seluruh tanah di berbagai wilayah Indonesia sudah tersertifikasi.
Simak video Prabowo yang siap menyerahkan lahannya di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Ambil Lahan Warga, Jokowi Ancam Cabut Izin Konsesi Perusahaan
Most Popular