Sri Mulyani Bicara Kenapa BUMN Kuasai Proyek Infrastruktur
Iswari Anggit, CNBC Indonesia
29 April 2019 19:22
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan di balik dominasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terhadap proyek infrastruktur.
Menurutnya, hal ini bermula dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar proyek mangkrak infrastruktur kembali dilanjutkan pembangunannya.
"Pertama ya, dulu proyek infrastruktur di Indonesia yang coba didorong Presiden Jokowi pada awal tahun beliau dipilih, dalam kondisi banyak yang stagnan, mangkrak, atau ada investor yang sudah menang tapi dia tidak melakukan [pembangunan]. Itu banyak alasannya, mungkin mereka kesulitan modal, hitungan yang tidak cocok dengan realitanya, sehingga waktu itu presiden meminta supaya itu segera diselesaikan," ujarnya dalam wawancara dengan Detik.com bertajuk; Blak-blakan Sri Mulyani Antara Dua Presiden, Senin (29/4/2019).
Lebih jauh lagi ia menjelaskan, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi mengapa banyak proyek mangkrak infrastruktur, maka pemerintah memutuskan BUMN-lah yang memgambil alih dan meneruskan pembangunan.
"Caranya BUMN yang harus mengambil resiko semuanya. Itulah yang menimbulkan persepsi BUMN menjadi sangat dominan."
Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah banyak mendengar masukkan agar melibatkan pihak swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur.
Karena sebagian besar pembangunan proyek infrastruktur sudah berjalan kembali, kini pemerintah terbuka terhadap masukkan tersebut. Salah satunya melalui public private partnership dan regulasi yang tidak memperbolehkan BUMN mengambil alih proyek dengan nilai di bawah Rp 500 miliar.
"Namun kemudian mendapatkan banyak masukkan seperti itu; 'eh jangan semuanya BUMN dong', makanya kemudian ada public private partnership, atau pihak swasta dilibatkan. Bahkan membuat aturan di bawah Rp 500 miliar BUMN tidak boleh ikut."
"Memang terasa juga di daerah, saya dengar ada kontraktor yang tidak bisa ikut dalam tender itu, mungkin persoalan BUMN, atau anak BUMN ikut dalam tender ini. Saya rasa masukkan pemerintah tidak menggunakan alatnya sendiri, atau BUMN-nya sendiri dalam infrastruktur merupakan masukkan yang baik. Dan memang itu diterima. Oleh karena itu presiden mengeluarkan beberapa instruksi untuk mengoreksi, BUMN juga mencoba membuat policy agar BUMN-nya tidak menguasai seluruh sektor."
(dru) Next Article Momen Sri Mulyani Pimpin Serah Terima Jenazah JB Sumarlin
Menurutnya, hal ini bermula dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar proyek mangkrak infrastruktur kembali dilanjutkan pembangunannya.
"Pertama ya, dulu proyek infrastruktur di Indonesia yang coba didorong Presiden Jokowi pada awal tahun beliau dipilih, dalam kondisi banyak yang stagnan, mangkrak, atau ada investor yang sudah menang tapi dia tidak melakukan [pembangunan]. Itu banyak alasannya, mungkin mereka kesulitan modal, hitungan yang tidak cocok dengan realitanya, sehingga waktu itu presiden meminta supaya itu segera diselesaikan," ujarnya dalam wawancara dengan Detik.com bertajuk; Blak-blakan Sri Mulyani Antara Dua Presiden, Senin (29/4/2019).
"Caranya BUMN yang harus mengambil resiko semuanya. Itulah yang menimbulkan persepsi BUMN menjadi sangat dominan."
Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah banyak mendengar masukkan agar melibatkan pihak swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur.
Karena sebagian besar pembangunan proyek infrastruktur sudah berjalan kembali, kini pemerintah terbuka terhadap masukkan tersebut. Salah satunya melalui public private partnership dan regulasi yang tidak memperbolehkan BUMN mengambil alih proyek dengan nilai di bawah Rp 500 miliar.
"Namun kemudian mendapatkan banyak masukkan seperti itu; 'eh jangan semuanya BUMN dong', makanya kemudian ada public private partnership, atau pihak swasta dilibatkan. Bahkan membuat aturan di bawah Rp 500 miliar BUMN tidak boleh ikut."
"Memang terasa juga di daerah, saya dengar ada kontraktor yang tidak bisa ikut dalam tender itu, mungkin persoalan BUMN, atau anak BUMN ikut dalam tender ini. Saya rasa masukkan pemerintah tidak menggunakan alatnya sendiri, atau BUMN-nya sendiri dalam infrastruktur merupakan masukkan yang baik. Dan memang itu diterima. Oleh karena itu presiden mengeluarkan beberapa instruksi untuk mengoreksi, BUMN juga mencoba membuat policy agar BUMN-nya tidak menguasai seluruh sektor."
(dru) Next Article Momen Sri Mulyani Pimpin Serah Terima Jenazah JB Sumarlin
Most Popular