Kebijakan Anies Vs Ahok soal PBB, Pilih Mana?

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
24 April 2019 09:51
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) 259.
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) 259/2015 tentang Pembebasan atas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rusunawa, dan Rusunami.

Anies mengeluarkan aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus 38/2019.

Dengan terbitnya aturan ini, maka Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-nya di bawah Rp 1 miliar akan kembali dikenakan PBB setelah sebelumnya digratiskan.


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya memang menggratiskan PBB orang pribadi dengan batasan NJOP maksimal sampai Rp 1 miliar, karena pengenaan PBB dianggap layaknya upeti zaman Belanda.


Kriteria rumah yang mendapatkan pembebasan PBB adalah Rusunawi yang dimiliki orang pribadi dan digunakan untuk rumah tinggal, dan rusunawa yang telah dilakukan pemecahan menjadi unit rumah susun dengan batasan NJOP maksimal Rp 1 miliar.

"Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud diberikan sebesar 100% dari PBB-P2 yang seharusnya terutang," demikian aturan yang ditetapkan Ahok saat menjabat Gubernur DKI periode November 2014-Mei 2017.

Sementara dari Perda yang dikeluarkan Anies Baswedan, ada beberapa klausul baru. Salah satunya, yakni Pasal 2A di mana PBB yang gratis tak lagi diberlakukan jika ada perubahan objek pajak yang mengalami perubahan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib pajak badan.

Dengan kata lain maka adanya peralihan, seperti contohnya penjualan rumah dan bangunan, maka pembeli baru wajib membayar PBB. Bahkan, Anies juga menyisipkan klausul pembebasan PBB hanya berlaku sampai 31 Desember 2019.

"Wajib pajak orang pribadi yang telah diberikan pembebasan PBB-P2 untuk tahun pajak sampai dengan tahun 2018 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diberikan pembebasan PBB-P2."


Artinya, pada 2020 seluruh masyarakat yang punya rumah dan bangunan serta wajib pajak badan yang NJOP-nya mencapai Rp 1 miliar bisa dibebankan PBB lagi.

Meski demikian, saat ditemui di Balai Kota, Anies menegaskan akan tetap menggratiskan PBB meskipun revisi payung hukum telah dikeluarkan.


Bahkan, tak menutup kemungkinan akan ada beberapa klasifikasi masyarakat yang tak perlu membayar PBB.


Jadi, Anda pilih mana?
(tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading