Capai 15% Target, Investasi Migas RI Masih Loyo di Q1 2019
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
22 April 2019 10:50
Jakarta, CNBC Indonesia- Investasi hulu migas masih belum sesuai harapan. Kuartal I-2019 ini diawali dengan capaian US$ 2,22 miliar atau baru 15% dari target tahun ini mencapai US$ 14,7 miliar.
Angka investasi ini masih anaudited, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher menyebut, jika dibandingkan dengan Kuartal I 2018, yang sebesar US$ 2,01 miliar, berarti ada peningkatan sekitar 10%.
"Beberapa kegiatan masih dalam progres, utamanya pemboran, pemeliharaan fasilitas, dan kegiatan operasi lainnya, sehingga biayanya belum dibebankan. Di Kuartal II ini di harapkan akan lebih baik figures-nya," ujar Wisnu melalui keterangan resminya, Senin (22/4/2019).
Tetapi, rupanya, menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, melihat realisasi investasi dalam rezim cost recovery memang tidak bisa hanya utuh melalui angka saja.
Lebih lanjut, Arcandra menjelaskan, sampai saat ini masih banyak blok migas di Indonesia yang menggunakan skema cost recovery, yang merupakan skema yang membebankan biaya produksi kembali kepada pemerintah, sehingga hal ini menuntut pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat.
Arcandra mencontohkan, sebuah KKKS mengajukan perencanaan awal dalam satu tahun akan mencadangkan modal sebesar US$ 10 miliar untuk kegiatan hulu migas, hal ini dituangkan dalam proposal rencana pengembangan atau plan of development (POD). Pasca proposal ini diserahkan kepada pemerintah, maka pemerintah akan melakukan evaluasi.
Ternyata dalam evaluasi, lanjut Arcandra, pemerintah menemukan aspek-aspek yang perlu dihemat atau tidak perlu dilakukan. Sehingga, kata Arcandra bisa saja pemerintah mengambil keputusan untuk memotong budget rencana investasi tersebut.
Hal tersebut lah yang menurut Arcandra menjadi langkah strategis pemerintah untuk bisa mengurangi beban keuangan negara untuk membayar kembali kegiatan operasi, dan akhirnya berdampak pada realisasi investasi yang kerap kali disebut tak capai target.
"Persoalan realisasi itu tidak melulu bahwa serapan tidak baik. Dalam pelaksanaannya memang Pemerintah dan SKK selalu melakukan evaluasi," tutur Wakil Komisaris Utama Pertamina ini, ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Kamis (18/4/2019) malam.
Ia menambahkan, "Apabila dalam perencanaan yang diajukan perusahaan masih bisa dilakukan penghematan maka kami akan cut untuk bisa menghemat beban negara."
"Jadi, realisasi investasi yang lebih kecil dari perencanaan awal sebenarnya mengindikasikan hal yang positif. Tandanya kerja operasi blok migas tersebut lebih efisien," pungkas Arcandra.
Simak paparan SKK Migas soal lifting migas di bawah ini
[Gambas:Video CNBC]
(gus) Next Article Wih, RI Punya 42 Proyek Migas Senilai Rp 600 T Sampai 2027!
Angka investasi ini masih anaudited, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher menyebut, jika dibandingkan dengan Kuartal I 2018, yang sebesar US$ 2,01 miliar, berarti ada peningkatan sekitar 10%.
"Beberapa kegiatan masih dalam progres, utamanya pemboran, pemeliharaan fasilitas, dan kegiatan operasi lainnya, sehingga biayanya belum dibebankan. Di Kuartal II ini di harapkan akan lebih baik figures-nya," ujar Wisnu melalui keterangan resminya, Senin (22/4/2019).
Lebih lanjut, Arcandra menjelaskan, sampai saat ini masih banyak blok migas di Indonesia yang menggunakan skema cost recovery, yang merupakan skema yang membebankan biaya produksi kembali kepada pemerintah, sehingga hal ini menuntut pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat.
Arcandra mencontohkan, sebuah KKKS mengajukan perencanaan awal dalam satu tahun akan mencadangkan modal sebesar US$ 10 miliar untuk kegiatan hulu migas, hal ini dituangkan dalam proposal rencana pengembangan atau plan of development (POD). Pasca proposal ini diserahkan kepada pemerintah, maka pemerintah akan melakukan evaluasi.
Ternyata dalam evaluasi, lanjut Arcandra, pemerintah menemukan aspek-aspek yang perlu dihemat atau tidak perlu dilakukan. Sehingga, kata Arcandra bisa saja pemerintah mengambil keputusan untuk memotong budget rencana investasi tersebut.
Hal tersebut lah yang menurut Arcandra menjadi langkah strategis pemerintah untuk bisa mengurangi beban keuangan negara untuk membayar kembali kegiatan operasi, dan akhirnya berdampak pada realisasi investasi yang kerap kali disebut tak capai target.
"Persoalan realisasi itu tidak melulu bahwa serapan tidak baik. Dalam pelaksanaannya memang Pemerintah dan SKK selalu melakukan evaluasi," tutur Wakil Komisaris Utama Pertamina ini, ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Kamis (18/4/2019) malam.
Ia menambahkan, "Apabila dalam perencanaan yang diajukan perusahaan masih bisa dilakukan penghematan maka kami akan cut untuk bisa menghemat beban negara."
"Jadi, realisasi investasi yang lebih kecil dari perencanaan awal sebenarnya mengindikasikan hal yang positif. Tandanya kerja operasi blok migas tersebut lebih efisien," pungkas Arcandra.
Simak paparan SKK Migas soal lifting migas di bawah ini
[Gambas:Video CNBC]
(gus) Next Article Wih, RI Punya 42 Proyek Migas Senilai Rp 600 T Sampai 2027!
Most Popular