Anggaran Pertahanan RI Terkecil Kedua di Asia, Tapi...
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
31 March 2019 13:11
Jokowi, sang kandidat nomor urut 01 sekaligus petahana (incumbent), menegaskan bahwa anggaran pertahanan yang ada saat ini sudah memadai. Pemerintah memang harus memilih prioritas, dan saat ini fokus utama adalah pembangunan infrastruktur.
Jika kondisi ekonomi sudah membaik, Jokowi berjanji untuk memberikan perhatian lebih kepada anggaran pertahanan. "Suatu saat jika kondisi ekonomi sudah baik, kita bisa beri anggaran untuk bangun alutsista ke depan lebih baik," ujarnya.
Meski anggaran pertahanan Indonesia relatif kecil dibandingkan negara-negara Asia, bukan berarti Jokowi abai terhadap ancaman kedaulatan wilayah Indonesia. Salah satu contohnya adalah saat kasus konflik wilayah di Laut China Selatan mencuat pada 2016 lalu.
China memang terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan dengan berbagai negara, termasuk Indonesia. China mengklaim sebagian wilayah kedaulatan negara lain berdasarkan klaim bahwa sejak ribuan tahun lalu pelaut Negeri Panda sudah berkelana hingga ke wilayah-wilayah tersebut.
Jokowi tidak diam. Pada 2017, pemerintah menambah anggaran pertahanan hingga mencapai 0,81% PDB. Naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 0,79% PDB. Salah satu pertimbangan kala itu adalah untuk menjaga kedaulatan negara di Laut China Selatan.
"Untuk kedaulatan Indonesia, saya tidak mau kompromi," tegas Jokowi saat itu, mengutip Reuters.
Agak sulit untuk membuat kesimpulan yang menyenangkan semua pihak terkait isu anggaran pertahanan. Di satu sisi, Prabowo benar bahwa anggaran pertahanan Indonesia sangat kecil sehingga bisa menyulitkan kala Indonesia harus mempertahankan kedaulatannya.
Namun di sisi lain, Jokowi juga sudah menunjukkan bahwa sejauh ini Republik Indonesia masih eksis meski dengan anggaran pertahanan yang tidak sampai 1% PDB. Bahkan Jokowi juga mampu menunjukkan ketegasan kala bersinggungan dengan isu kedaulatan negara seperti di Laut China Selatan.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
Jika kondisi ekonomi sudah membaik, Jokowi berjanji untuk memberikan perhatian lebih kepada anggaran pertahanan. "Suatu saat jika kondisi ekonomi sudah baik, kita bisa beri anggaran untuk bangun alutsista ke depan lebih baik," ujarnya.
Meski anggaran pertahanan Indonesia relatif kecil dibandingkan negara-negara Asia, bukan berarti Jokowi abai terhadap ancaman kedaulatan wilayah Indonesia. Salah satu contohnya adalah saat kasus konflik wilayah di Laut China Selatan mencuat pada 2016 lalu.
Jokowi tidak diam. Pada 2017, pemerintah menambah anggaran pertahanan hingga mencapai 0,81% PDB. Naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 0,79% PDB. Salah satu pertimbangan kala itu adalah untuk menjaga kedaulatan negara di Laut China Selatan.
"Untuk kedaulatan Indonesia, saya tidak mau kompromi," tegas Jokowi saat itu, mengutip Reuters.
Agak sulit untuk membuat kesimpulan yang menyenangkan semua pihak terkait isu anggaran pertahanan. Di satu sisi, Prabowo benar bahwa anggaran pertahanan Indonesia sangat kecil sehingga bisa menyulitkan kala Indonesia harus mempertahankan kedaulatannya.
Namun di sisi lain, Jokowi juga sudah menunjukkan bahwa sejauh ini Republik Indonesia masih eksis meski dengan anggaran pertahanan yang tidak sampai 1% PDB. Bahkan Jokowi juga mampu menunjukkan ketegasan kala bersinggungan dengan isu kedaulatan negara seperti di Laut China Selatan.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular