Kenaikan Gaji PNS 'Cuma' Dua Kali di Era Jokowi, Apa Benar?

News - Taufan Adharsyah, CNBC Indonesia
20 March 2019 13:10
Kenaikan Gaji PNS 'Cuma' Dua Kali di Era Jokowi, Apa Benar?
Jakarta, CNBC Indonesia - Pada Maret 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2019 tentang gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam aturan tersebut, gaji PNS resmi dinaikkan sekitar 5% yang jumlahnya bervariasi tergantung golongan dan lama masa bakti.

Dengan begini, selama masa kepemimpinan Jokowi periode 2014-2019, sudah dua kali gaji PNS mengalami peningkatan. Kali pertama dalah pada tahun 2015, yang mana kala itu gaji PNS meningkat sekitar 5% juga.


Tapi ternyata tidak semua pihak senang atas kenaikan gaji PNS di era Jokowi. Pasalnya memang jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi agaknya cukup jarang menaikkan gaji PNS.

Selama periode 2005-2014, atau 10 tahun masa kepemimpinan SBY, hampir setiap tahun PNS menikmati yang namanya kenaikan gaji. Bahkan pada tahun 2007, kenaikan gaji tertinggi mencapai 21%. Hanya di tahun 2006 saja SBY absen meneken peraturan kenaikan gaji PNS.

Namun perlu diingat bahwa kondisi ekonomi pada periode tersebut memang berbeda. Pada periode 2004-2014, tingkat inflasi nasional jauh lebih tinggi dibanding periode 2015-2018.

Bila dirata-rata, tingkat inflasi pada era SBY I ( 2005-2009) mencapai 8,82% YoY, sedangkan era SBY II (2010-2014) menyentuh angka 6,34%. Bahkan inflasi tertinggi pada era SBY berada di posisi 17,11%, yaitu pada tahun 2005.



Bandingkan dengan inflasi pada saat Jokowi memegang kekuasaan (2015-2018) yang rata-ratanya hanya sebesar 3,27%. Paling tinggi juga hanya 3,35% pada tahun 2015.

Artinya memang tekanan untuk menaikkan gaji terbilang jauh lebih rendah pada periode Jokowi.

Pasalnya kenaikan gaji sejatinya merupakan instrumen untuk melakukan penyesuaian tingkat pendapatan terhadap keadaan ekonomi saat itu.

Jika harga-harga kebutuhan menjulang tinggi secara nasional, maka sudah seharusnya instrumen ekonomi seperti penyesuaian gaji dilakukan. Sebaliknya, saat inflasi tetap dijaga pada tingkat yang rendah, maka urgensi penyesuaian pendapatan juga relatif rendah.

Selain itu, perlu diingat pula bahwa pada masa Jokowi, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) alias gaji ke-14 mulai diberlakukan.

Berbeda dengan gaji ke-13 yang diberikan sekitar Juli-Agustus, THR merupakan upah yang diberikan menjelang hari raya Idul Fitri, yang jadwalnya selalu berubah-ubah tiap tahunnya.

Mulai 2018, besaran THR yang diberikan adalah sejumlah gaji pokok beserta tunjangan lainnya.

Bila dihitung-hitung, pemberian THR akan serupa nilainya dengan menaikkan gaji sebesar 7,6% per tahun.



TIM RISET CNBC INDONESIA


(taa/dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading