Urus Transportasi Jabodetabek, Jokowi Bikin Lembaga Baru?
19 March 2019 13:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat terbatas dengan agenda pembahasan pengelolaan transportasi wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Ini merupakan kali ketiga kepala negara menggelar rapat terbatas terkait hal tersebut. Saat ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla ditunjuk Jokowi untuk mengkoordinasikan pengintegrasian sistem transportasi di wilayah tersebut.
Dari hasil rapat, muncul kemungkinan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memiliki kewenangan lebih dalam mengatur sistem transportasi di wilayah perkotaan dan daerah agar lebih terintegrasi.
"Sebenarnya ada harapan dari Presiden bahwa BPTJ itu bisa ngapa-ngapain," ungkap Kepala BPTJ Bambang Prihartono usai rapat.
Saat ini, BPTJ memang masih berada di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan berfungsi mengkoordinasikan dan sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan, hingga pengembangan wilayah Jabodetabek.
Sesuai arahan kepala negara, Bambang menyebut, hasil rapat terbatas mengarah pada pembentukan suatu entitas baru yang bisa mengintegrasikan sistem transportasi di wilayah perkotaan maupun daerah.
"Karena entitas ini harus bisa fleksibel, jangan entitas ini terikat sama regulasi yang ada, karena transportasi ini kan wilayah. Perlu ada satu entitas baru dalam rangka mengintegrasikan antar moda antarwilayah," jelasnya.
Meski demikian, Bambang menegaskan hal tersebut masih dalam pembicaraan. Namun, Presiden memberikan tenggat waktu tiga bulan untuk menyelesaikan persoalan integrasi moda antarwilayah itu.
"Tadi belum putus karena masih akan dibahas oleh Pak Wapres. Jadi ada wacana yang mengerjakan itu, yang mengelola Pemprov DKI Jakarta. Cuma nanti dilihat dulu aspek UU dan segala macamnya," katanya.
"Presiden minta waktunya tiga bulan, dari sekarang jadi baru Juni," ungkap Bambang.
Simak video terkait transportasi Jabodetabek di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq)
Ini merupakan kali ketiga kepala negara menggelar rapat terbatas terkait hal tersebut. Saat ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla ditunjuk Jokowi untuk mengkoordinasikan pengintegrasian sistem transportasi di wilayah tersebut.
Dari hasil rapat, muncul kemungkinan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memiliki kewenangan lebih dalam mengatur sistem transportasi di wilayah perkotaan dan daerah agar lebih terintegrasi.
"Sebenarnya ada harapan dari Presiden bahwa BPTJ itu bisa ngapa-ngapain," ungkap Kepala BPTJ Bambang Prihartono usai rapat.
 Foto: Kepala BPTJ Bambang Prihartono (CNBC Indonesia) |
Saat ini, BPTJ memang masih berada di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan berfungsi mengkoordinasikan dan sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan, hingga pengembangan wilayah Jabodetabek.
Sesuai arahan kepala negara, Bambang menyebut, hasil rapat terbatas mengarah pada pembentukan suatu entitas baru yang bisa mengintegrasikan sistem transportasi di wilayah perkotaan maupun daerah.
"Karena entitas ini harus bisa fleksibel, jangan entitas ini terikat sama regulasi yang ada, karena transportasi ini kan wilayah. Perlu ada satu entitas baru dalam rangka mengintegrasikan antar moda antarwilayah," jelasnya.
 Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto |
Meski demikian, Bambang menegaskan hal tersebut masih dalam pembicaraan. Namun, Presiden memberikan tenggat waktu tiga bulan untuk menyelesaikan persoalan integrasi moda antarwilayah itu.
"Tadi belum putus karena masih akan dibahas oleh Pak Wapres. Jadi ada wacana yang mengerjakan itu, yang mengelola Pemprov DKI Jakarta. Cuma nanti dilihat dulu aspek UU dan segala macamnya," katanya.
"Presiden minta waktunya tiga bulan, dari sekarang jadi baru Juni," ungkap Bambang.
Simak video terkait transportasi Jabodetabek di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq)
