Jokowi, Emak-emak, dan Kemiskinan Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Tak terhitung sudah berapa kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan 'wejangan' khusus kepada para penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH merupakan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan sudah dilakukan sejak 2007.

Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 34 triliun atau naik hingga dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, karena dana yang diterima bantuan diputuskan untuk ditingkatkan.

Pada saat penyerahan bantuan sosial PKH di berbagai daerah, kepala negara tak pernah bosan untuk mengingatkan agar penggunaan dana PKH bisa digunakan dengan sebaik-baiknya.
Pada pertengahan Januari, di GOR Ciracas, Jakarta Timur misalnya. Di depan ratusan penerima PKH, Jokowi mengingatkan agar penggunaan dana PKH tidak disalahgunakan.

"Misalnya beli telur, ikan, buku, seragam anak, beli sepatu untuk sekolah. Tidak boleh untuk beli rokok, meskipun suami yang minta," kata Jokowi.

Kemudian di pertengahan Februari, pada saat penyerahan bantuan PKH kepada warga Depok, Jawa Barat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta dana PKH tidak dipergunakan untuk keperluan konsumtif.

"Uang yang ada di saldo itu tidak boleh beli rokok. Kalau ketahuan, kartunya kita cabut. Hati-hati. Janjian sejak awal dulu," tegasnya.

Terbaru, saat menyerahkan bantuan kepada 1.200 penerima PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di Bangka Belitung, seakan tak pernah bosan, Jokowi kembali memberikan wejangan khusus kepada penerima PKH.

"Kita tidak ingin anak-anak kita ini kurang gizi, anak kita ini stunting, kerdil. Enggak boleh. Anak-anak kita harus kita beri gizi sebanyak banyaknya agar sehat, pintar, cerdas, dan bisa sekolah," kata Jokowi.

"Jangan sampai PKH untuk beli ininya ibu [baju] atau untuk beli ini [make up]. Tidak boleh, tidak boleh," jelasnya menirukan dengan bahasa non verbal.

Lantas, apa yang menjadi alasan utama Jokowi sering kali bersikap seperti itu di depan para penerima PKH?

Kekhawatiran Jokowi terbilang wajar, Pasalnya, kenaikan alokasi PKH tak hanya berasal dari dana melainkan juga kepada keluarga penerima manfaat yang mencapai 10 juta keluarga, dari yang sebelumnya 6 juta keluarga.

Bantuan tetap setiap keluarga yang bergulir akan diberikan sebesar Rp 550.000 per tahun, sementara kepada peserta PKH sebesar Rp 1 juta per keluarga per tahun.

Namun, pada tahun ini pemerintah memasukkan beberapa komponen tambahan seperti bantuan kepada ibu hamil atau balita Rp 2,4 juta. Adapun yang memiliki anak SD sederajat Rp 900.0000 dan anak SMP sederajat Rp 1,5 juta.

Tak hanya itu, pemerintah pun memberikan bantuan tambahan kepada anak SMA atau SMK sederajat sebesar Rp 2 juta. Sementara untuk penyandang disabilitas berat dan lansia, masing-masing sebesar Rp 2,4 juta..

"Sekarang di 2019, penerima PKH dulu semuanya sama Rp 1,8 juta sekarang paling maksimal dapat Rp 9,6 juta karena ibu hamil, anaknya ada, lansia ada," kata Jokowi.

Harapan pemerintah melalui penyaluran dana tersebut, yakni mengurangi angka kemsikinan dan ketimpangan yang masih mengkhawatirkan meski sudah mencatatkan capaian positif dalam beberapa tahun terakhir.

(miq/miq) Next Article Jangan Bangga Dulu Angka Kemiskinan 9%, Jokowi Masih Punya PR