Belum 100% Rakyat RI Dapat Akses Aman Air Minum
01 March 2019 17:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah era Jokowi-JK menargetkan akses aman air minum tercapai 100% pada 2019. Namun, target tersebut gagal tercapai.
Hingga akhir 2018, baru mencapai 72% rakyat Indonesia yang mendapatkan akses aman air minum.
Demikian data yang disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Jumat (1/3/2019).
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga, menyebut tahun ini akses aman air minum akan ditingkatkan menjadi sekitar 76%. Artinya, angka itu belum memenuhi target RPJMN 2015-2019.
"Kita harapkan, masyarakat yang belum tersentuh akses air bersih tidak 28% lagi, jadi 24%. Diharapkan angkanya jadi 76%," ungkapnya, di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (1/3/2019).
Adapun target 100% dalam RPJMN 2015-2019, baru bisa direalisasikan dalam 5 tahun ke depan. Itu pun dengan catatan harus ada akses yang dibangun lewat jaringan pipa dan non perpipaan, dan membutuhkan dana yang tidak sedikit.
"Untuk mencapai tujuan itu, artinya dimungkinan untuk membuat akses sanitasi lebih besar. Kita bakal berkolaborasi dengan organisasi, swasta, kemudian CSR dengan perusahaan besar," urainya.
Sementara itu, dalam waktu dekat Kementerian PUPR juga akan membangun proyek pengolahan air limbah Jakarta. Danis menyebut, proyek ini merupakan bagian proyek strategis nasional (PSN).
"Instalasi air limbah ada yang lokal komunal dan perkotaan, yang cukup besar dan merupakan PSN adalah instalasi pengolahan air limbah Jakarta," imbuhnya.
Proyek ini dinamakan Jakarta Sewerage System yang akan menangani pengolahan limbah domestik di 15 zona (termasuk Zona yang sudah beroperasi). Adapun rencana pembangunan awal dilakukan pada Zona 1 dan 6.
Kedua zona ini diharapkan dapat beroperasi pada 2022. Zona 1 akan melayani wilayah pusat dan utara dan Zona 6 akan melayani wilayah barat. Total biaya proyek di Zona 1 adalah Rp 8,1 triliun, sedangkan pengembangan Zona 6 akan membutuhkan biaya sebesar Rp 5 triliun.
Zona 1 merupakan pembangunan sistem pengolahan limbah terpusat yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sistem perpipaan, dan sambungan rumah, dengan cakupan wilayah seluas 4.901 Ha. IPAL Zona 1 akan dibangun di Pluit dengan kapasitas rata-rata 198.000 m3 per hari.
Adapun nilai investasinya mencapai Rp 69,6 triliun dengan skema pendanaan dari APBN, KPBU dan B2B. "Insya Allah tahun ini dimulai dengan proses tender sekitar Mei akan segera dilaksanakan," pungkasnya. (wed/wed)
Hingga akhir 2018, baru mencapai 72% rakyat Indonesia yang mendapatkan akses aman air minum.
Demikian data yang disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Jumat (1/3/2019).
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga, menyebut tahun ini akses aman air minum akan ditingkatkan menjadi sekitar 76%. Artinya, angka itu belum memenuhi target RPJMN 2015-2019.
"Kita harapkan, masyarakat yang belum tersentuh akses air bersih tidak 28% lagi, jadi 24%. Diharapkan angkanya jadi 76%," ungkapnya, di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (1/3/2019).
Adapun target 100% dalam RPJMN 2015-2019, baru bisa direalisasikan dalam 5 tahun ke depan. Itu pun dengan catatan harus ada akses yang dibangun lewat jaringan pipa dan non perpipaan, dan membutuhkan dana yang tidak sedikit.
"Untuk mencapai tujuan itu, artinya dimungkinan untuk membuat akses sanitasi lebih besar. Kita bakal berkolaborasi dengan organisasi, swasta, kemudian CSR dengan perusahaan besar," urainya.
Sementara itu, dalam waktu dekat Kementerian PUPR juga akan membangun proyek pengolahan air limbah Jakarta. Danis menyebut, proyek ini merupakan bagian proyek strategis nasional (PSN).
"Instalasi air limbah ada yang lokal komunal dan perkotaan, yang cukup besar dan merupakan PSN adalah instalasi pengolahan air limbah Jakarta," imbuhnya.
Proyek ini dinamakan Jakarta Sewerage System yang akan menangani pengolahan limbah domestik di 15 zona (termasuk Zona yang sudah beroperasi). Adapun rencana pembangunan awal dilakukan pada Zona 1 dan 6.
Kedua zona ini diharapkan dapat beroperasi pada 2022. Zona 1 akan melayani wilayah pusat dan utara dan Zona 6 akan melayani wilayah barat. Total biaya proyek di Zona 1 adalah Rp 8,1 triliun, sedangkan pengembangan Zona 6 akan membutuhkan biaya sebesar Rp 5 triliun.
Zona 1 merupakan pembangunan sistem pengolahan limbah terpusat yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sistem perpipaan, dan sambungan rumah, dengan cakupan wilayah seluas 4.901 Ha. IPAL Zona 1 akan dibangun di Pluit dengan kapasitas rata-rata 198.000 m3 per hari.
Adapun nilai investasinya mencapai Rp 69,6 triliun dengan skema pendanaan dari APBN, KPBU dan B2B. "Insya Allah tahun ini dimulai dengan proses tender sekitar Mei akan segera dilaksanakan," pungkasnya. (wed/wed)
