Rizal Ramli & Kartu 'Receh' Jokowi yang Tak Pecahkan Masalah

News - Iswari Anggit, CNBC Indonesia
26 February 2019 08:02
Rizal Ramli & Kartu 'Receh' Jokowi yang Tak Pecahkan Masalah
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo, yang juga merupakan calon presiden nomor urut 01, menyampaikan tiga kartu "sakti" yang menjadi unggulan programnya bila terpilih kembali.

Ketiga kartu yang diumumkan dalam Pidato Konvensi Kerakyatan di SICC, Sentul, Bogor, Minggu (24/2/2019) lalu di antaranya Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar - Kuliah, dan Kartu Pra Kerja.



Namun, ekonom senior Rizal Ramli menilai program Jokowi itu tidak menyelesaikan akar masalah.


"Kami tidak setuju cara-cara recehan yang hanya memberi gula-gula tapi tidak pecahkan masalah," ujar Rizal Ramli dalam jumpa pers di Kawasan Tebet, Senin (25/2/2019).


Misalnya saja dalam dunia pendidikan. Menurut Rizal Ramli, saat ini peringkat pendidikan Indonesia versi UNESCO menurun. Pada tahun 2014, pendidikan Indonesia memegang peringkat 49, kini merosot menjadi peringkat 62, dari total 70 negara. Padahal, anggaran pendidikan yang tercurah terbilang besar.

Mantan menteri koordinator bidang perekonomian tersebut menegaskan masalah pendidikan Indonesia bukan besar-kecilnya anggaran, melainkan adanya inefisiensi dan para pelajarnya tidak memiliki semangat berkompetisi.

"Anggaran pendidikan kita besar Rp 440 triliun, tapi banyak inefisiensi dan tidak ada semangat kompetisi. Jadi bukan uang."

"Saya sarankan, Rp 20 triliun diberikan hadiah sebagai beasiswa 1 tahun, untuk lomba apa saja. Saya percaya anak Indonesia pintar-pintar, hebat-hebat, kalau dikasih hadiah 1 tahun beasiswa anak Indonesia punya semangat berkompetisi. Saya yakin kualitas pendidikan kita yang rendah berdasarkan UNESCO, meningkat lebih tinggi."

Rizal Ramli & Kartu 'Receh' Jokowi yang Tak Pecahkan MasalahFoto: Ekonom Rizal Ramli di acara Forum Tebet (Forte) (CNBC Indonesia/Iswari Anggit)

Selain masalah inefesiensi dan kurangnya semangat berkompetisi, Rizal Ramli juga menjelaskan biaya pendidikan di Indonesia mahal. Hal ini tentu memberatkan negara jika harus menanggung beban biaya pendidikan sepenuhnya.

Oleh karena itu, pria yang juga pernah menjabat sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman ini menyarankan agar pemerintah meniru kebijakan di negara maju, terkait pemberian lahan pada perguruan tinggi.

Dengan demikian, perguruan tinggi diharapkan mampu berkembang, bahkan sampai membuat kota tersendiri, dan pendapatan yang dihasilkannya tidak dikenai pajak. Nantinya, pendapatan inilah yang bisa dimanfaatkan untuk biaya riset maupun beasiswa.



"Caranya, seperti di negara maju ada UU universitas diberi tanah negara, di luar Pulau Jawa [misalnya] 100 ribu hektar, kembangin kota sendiri, tapi pendapatannya bebas pajak, jadi bisa kasih biaya riset sendiri dan mental pengajarnya bukan birokrat."

"Jadi daripada cara recehan begitu, [lebih baik] bikin UU pemberian tanah untuk universitas, kemudian pembebasan pajak untuk pendapatannya, jadi bisa biaya riset sendiri, beasiswa mahasiswa, dosen-dosennya intelek, bukan birokrat atau PNS yang ngomong apa saja takut."


Saksikan penjelasan Jokowi mengenai kartu barunya berikut ini.

[Gambas:Video CNBC]

(prm)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading