Pemerintah Siapkan Formula Baru PPN Pertanian
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
20 February 2019 08:21
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tengah menyiapkan formula baru terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertanian. Ia mengatakan formula itu tengah dikaji dengan Kementerian Keuangan yang bentuknya bisa diterapkan dalam regulasi baru yang akan rampung dalam waktu dekat.
Pembahasan mengenai PPN pertanian itu kembali mengemuka, berawal dari putusan Mahkamah Agung No 70P/ HUM/2014 yang membatalkan sebagian pasal dalam PP No 31 tahun 2007 mengenai barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dari yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Pada putusan MA tersebut dinyatakan penyerahan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan oleh pengusaha kena pajak (PKP) dikenai PPN. Dulu sebelum adanya putusan MA, statusnya dibebaskan dari pengenaan pajak. Salah satu hasil perkebunan yang batal dibebaskan PPN adalah kelapa sawit.
"Kita sedang mencari rumusan untuk memisahkan antara kelapa sawit dengan yang lain," kata Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekomonian, Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Dijelaskan Darmin, pemerintah memang menempuh sejumlah cara agar keberadaan kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertanian tidak semakin membebani petani. Ia mengatakan putusan Mahkamah Agung memang sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap sehingga tidak bisa lagi mengajukan banding.
"Makanya itu saya bilang belum rumusan belum tuntas tapi prinsipnya begitu (akan dipisahkan)," tuturnya.
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Rofianto Kurniawan menyatakan saat ini Kementerian Keuangan masih mengkaji rencana penghapusan PPN pertanian tersebut. Kajian itu masih akan menganalisis lebih jauh bagaimana formula yang tepat untuk memberikan solusi kepada petani.
"Masih dikaji dampaknya, kira-kira seperti apa, kami akan mengacu ke putusan MA. Kami berikan solusi ke petani, jadi kebijakan seperti apa yang akan kami tempuh, akan kami lihat lagi, analisis," kata Rofianto saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Namun, Rofianto masih enggan mengelaborasi lebih lanjut mengenai komoditas apa saja yang seharusnya dibebaskan PPN-nya mengingat Kementerian Keuangan masih memperdalam kajiannya.
"Harus ada definisinya mengenai produk pertanian seperti apa, nanti kebijakannya seperti apa, itu masih mau kami rapatkan, perdalam lagi sebelum regulasinya kami terbitkan," tuturnya.
Saksikan video mengenai rencana Kementerian Keuangan mengkaji ulang pajak avtur berikut ini.
[Gambas:Video CNBC]
(prm) Next Article RI Buka Peluang Seluruh Ekspor Jasa Bebas PPN 0%?
Pembahasan mengenai PPN pertanian itu kembali mengemuka, berawal dari putusan Mahkamah Agung No 70P/ HUM/2014 yang membatalkan sebagian pasal dalam PP No 31 tahun 2007 mengenai barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dari yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Pada putusan MA tersebut dinyatakan penyerahan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan oleh pengusaha kena pajak (PKP) dikenai PPN. Dulu sebelum adanya putusan MA, statusnya dibebaskan dari pengenaan pajak. Salah satu hasil perkebunan yang batal dibebaskan PPN adalah kelapa sawit.
Dijelaskan Darmin, pemerintah memang menempuh sejumlah cara agar keberadaan kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertanian tidak semakin membebani petani. Ia mengatakan putusan Mahkamah Agung memang sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap sehingga tidak bisa lagi mengajukan banding.
"Makanya itu saya bilang belum rumusan belum tuntas tapi prinsipnya begitu (akan dipisahkan)," tuturnya.
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Rofianto Kurniawan menyatakan saat ini Kementerian Keuangan masih mengkaji rencana penghapusan PPN pertanian tersebut. Kajian itu masih akan menganalisis lebih jauh bagaimana formula yang tepat untuk memberikan solusi kepada petani.
 Foto: infografis/infografis 5 tujuan ekspor sawit indonesia 2018/Aristya Rahadian Krisabella |
"Masih dikaji dampaknya, kira-kira seperti apa, kami akan mengacu ke putusan MA. Kami berikan solusi ke petani, jadi kebijakan seperti apa yang akan kami tempuh, akan kami lihat lagi, analisis," kata Rofianto saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Namun, Rofianto masih enggan mengelaborasi lebih lanjut mengenai komoditas apa saja yang seharusnya dibebaskan PPN-nya mengingat Kementerian Keuangan masih memperdalam kajiannya.
"Harus ada definisinya mengenai produk pertanian seperti apa, nanti kebijakannya seperti apa, itu masih mau kami rapatkan, perdalam lagi sebelum regulasinya kami terbitkan," tuturnya.
Saksikan video mengenai rencana Kementerian Keuangan mengkaji ulang pajak avtur berikut ini.
[Gambas:Video CNBC]
(prm) Next Article RI Buka Peluang Seluruh Ekspor Jasa Bebas PPN 0%?
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular