Bela Pertamina, Menteri Rini Usul Hapus PPN Demi Avtur Murah
13 February 2019 18:24
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil jajaran menteri perekonomiannya siang ini ke Istana, untuk membahas mahalnya tiket pesawat, salah satu yang disinggung dalam pembahasan kali ini adalah harga avtur yang sempat disebut biang kerok mahalnya tiket pesawat.
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memaparkan bahwa terkait avtur sebenarnya harga Indonesia tidak jauh beda dengan Singapura. "Cuma ada perbedaan paling utama pajak, di kita kan kena PPN di sana tidak kena," ujarnya di Istana, Rabu (13/2/2019).
Untuk itu, sedang diusulkan ke Kementerian Keuangan, sambil merinci struktur biaya maskapai, untuk bisa menurunkan harga tiket. Usulannya sendiri adalah dihapus, "Dihapus," katanya saat ditanya wartawan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan Kementerian Keuangan masih mengkaji soal usulan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur. Hingga saat ini memang belum ada keputusan dari pemerintah terkait PPN avtur.
"Kita tidak memutuskan sesuatu apalagi mengenai harga avtur, kita lebih banyak masih berdiskusi saja, belum ada keputusan apa-apa. [Terkait PPN] ya coba dipelajari memang, dikaji oleh Kemenkeu," ujar Darmin di kantornya, Rabu (13/2/2019).
Darmin menjelaskan, prinsip PPN terhadap barang apapun termasuk avtur, memang hanya berlaku untuk proses perdagangan dan penggunaan di dalam negeri. Akan tetapi, PPN tidak berlaku bagi proses ekspor barang apapun termasuk avtur. Jadi, jika pihak asing membeli suatu barang dari Indonesia, mereka bisa mengklaim ke kantor pajak untuk pengembalian PPN.
"Artinya, yang dalam negeri merasa; loh kok dia [asing] tidak membayar PPN, kita bayar. Tapi ya prinsip dari PPN memang begitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya apa, CPO [Crude Palm Oil/ minyak sawit mentah], kalau jual di dalam negeri kena PPN, tapi kalau kamu mengekspor itu boleh restitusi, minta diganti PPN-nya. Karena pada dasarnya PPN itu tidak dikenakan ke orang luar. Itu pada dasarnya."
Meskipun demikian, ketika ditanya apakah benar PPN avtur Indonesia lebih tinggi jika dibanding negara lain, Darmin hanya menjawab PPN di Indonesia sebenarnya sama saja. Bahkan, menurut Darmin PPN di negara-negara Eropa jauh lebih tinggi ketimbang Indonesia.
"PPN kita sama saja untuk avtur atau apapun. PPN itu tergantung mau dibandingkan negara mana, kalau Eropa ya lebih tinggi dari kita," tandasnya.
Saksikan video Menteri Keuangan Sri Mulyani kaji soal usulan PPN Avtur di bawah ini
[Gambas:Video CNBC]
Dampak Harga Avtur
Harga tiket pesawat yang naik akibat harga avtur yang mahal memang membuat kalangan pebisnis mengeluh. Salah satunya adalah pengusaha hotel, Hariyadi Sukamdani yang sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) buka suara.
Menurut Hariyadi kenaikan harga tiket berdampak pada bisnis di sejumlah hotel dan restoran yang menurun 20-40 persen dari pertengahan Januari sampai dengan kemarin. Ini juga ditambah dengan penerapan aturan bagasi berbayar yang membuat masyarakat
"Mulai terimbas sekali adanya harga avtur yang mahal dan kenaikan tiket pesawat. Mulai 20-40 persen dan di awal pertengahan Januari sampai dengan kemarin ini penurunannya," kata Hariyadi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).
Hariyadi pun meminta jika memang kenyataannya harga avtur mahal sebaiknya dibuka kompetisi. Sehingga tidak hanya Pertamina saja tapi semua produsen avtur. (gus/gus)
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memaparkan bahwa terkait avtur sebenarnya harga Indonesia tidak jauh beda dengan Singapura. "Cuma ada perbedaan paling utama pajak, di kita kan kena PPN di sana tidak kena," ujarnya di Istana, Rabu (13/2/2019).
Untuk itu, sedang diusulkan ke Kementerian Keuangan, sambil merinci struktur biaya maskapai, untuk bisa menurunkan harga tiket. Usulannya sendiri adalah dihapus, "Dihapus," katanya saat ditanya wartawan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan Kementerian Keuangan masih mengkaji soal usulan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur. Hingga saat ini memang belum ada keputusan dari pemerintah terkait PPN avtur.
"Kita tidak memutuskan sesuatu apalagi mengenai harga avtur, kita lebih banyak masih berdiskusi saja, belum ada keputusan apa-apa. [Terkait PPN] ya coba dipelajari memang, dikaji oleh Kemenkeu," ujar Darmin di kantornya, Rabu (13/2/2019).
Darmin menjelaskan, prinsip PPN terhadap barang apapun termasuk avtur, memang hanya berlaku untuk proses perdagangan dan penggunaan di dalam negeri. Akan tetapi, PPN tidak berlaku bagi proses ekspor barang apapun termasuk avtur. Jadi, jika pihak asing membeli suatu barang dari Indonesia, mereka bisa mengklaim ke kantor pajak untuk pengembalian PPN.
"Artinya, yang dalam negeri merasa; loh kok dia [asing] tidak membayar PPN, kita bayar. Tapi ya prinsip dari PPN memang begitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya apa, CPO [Crude Palm Oil/ minyak sawit mentah], kalau jual di dalam negeri kena PPN, tapi kalau kamu mengekspor itu boleh restitusi, minta diganti PPN-nya. Karena pada dasarnya PPN itu tidak dikenakan ke orang luar. Itu pada dasarnya."
Meskipun demikian, ketika ditanya apakah benar PPN avtur Indonesia lebih tinggi jika dibanding negara lain, Darmin hanya menjawab PPN di Indonesia sebenarnya sama saja. Bahkan, menurut Darmin PPN di negara-negara Eropa jauh lebih tinggi ketimbang Indonesia.
"PPN kita sama saja untuk avtur atau apapun. PPN itu tergantung mau dibandingkan negara mana, kalau Eropa ya lebih tinggi dari kita," tandasnya.
Saksikan video Menteri Keuangan Sri Mulyani kaji soal usulan PPN Avtur di bawah ini
[Gambas:Video CNBC]
Dampak Harga Avtur
Harga tiket pesawat yang naik akibat harga avtur yang mahal memang membuat kalangan pebisnis mengeluh. Salah satunya adalah pengusaha hotel, Hariyadi Sukamdani yang sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) buka suara.
Menurut Hariyadi kenaikan harga tiket berdampak pada bisnis di sejumlah hotel dan restoran yang menurun 20-40 persen dari pertengahan Januari sampai dengan kemarin. Ini juga ditambah dengan penerapan aturan bagasi berbayar yang membuat masyarakat
"Mulai terimbas sekali adanya harga avtur yang mahal dan kenaikan tiket pesawat. Mulai 20-40 persen dan di awal pertengahan Januari sampai dengan kemarin ini penurunannya," kata Hariyadi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).
Hariyadi pun meminta jika memang kenyataannya harga avtur mahal sebaiknya dibuka kompetisi. Sehingga tidak hanya Pertamina saja tapi semua produsen avtur. (gus/gus)
