Soal Anggaran Bocor, Moeldoko: Klaim Prabowo Tak Berdasar
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
08 February 2019 17:31
Jakarta, CNBC Indonesia - Ragam pendapat pemerintah silih berganti atas tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut telah terjadi kebocoran anggaran sebesar 25% atau Rp 500 triliun per tahun.
Presiden Joko Widodo pun telah buka suara mengenai hal ini, dengan menantang agar tudingan ini langsung dilaporkan kepada pihak-pihak berwajib, selama ada bukti akurat.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru tak memungkiri, bahwa memang kerap terjadi kebocoran pada anggaran negara. Namun, persentasenya tak seperti yang disebut oleh Prabowo Subianto.
Kali ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang ikut mengomentari tudingan tersebut. Menurut dia, apa yang disebutkan oleh pasangan Sandiaga Uno itu sangat tidak mendasar.
"Kita punya lembaga, antara lain BPK, KPK, saya juga punya instrumen hukum yang mengawasi dengan baik. Kita juga punya BPKP," kata Moeldoko, Jumat (8/2/2019).
"Jadi jangan memberikan pandangan yang menurut saya tidak mendasari atas itu semuanya," jelas bekas Panglima TNI tersebut.
Moeldoko menegaskan, anggaran negara hampir setiap tahunnya diaudit oleh otoritas pemeriksa keuangan negara. Apabila ada yang ganjal, maka akan tercermin dari predikat yang disematkan oleh otoritas, dalam hal ini BPK.
Apabila memang ada kebocoran, bukan tidak mungkin Presiden Joko Widodo tinggal diam. Namun, Moeldoko menegaskan bahwa tudingan tersebut tak memiliki dasar yang jelas.
"Kalau menjurus pada pelanggaran prosedur, administrasi, apalagi pidana, proses gak ada cerita. Kan ada opini [dari BPK]. Ada prosedur yang dilanggar? Di mana? Jadi ada langkah-langkahnya, tidak akan kita biarkan. Seandainya ada kebocoran," tegasnya.
Saksikan video Jokowinomics vs Prabowonomic di bawah ini :
[Gambas:Video CNBC]
(dob) Next Article Heboh Jokowi-Prabowo, Jubir: Presiden Tolak Wacana 3 Periode!
Presiden Joko Widodo pun telah buka suara mengenai hal ini, dengan menantang agar tudingan ini langsung dilaporkan kepada pihak-pihak berwajib, selama ada bukti akurat.
"Kita punya lembaga, antara lain BPK, KPK, saya juga punya instrumen hukum yang mengawasi dengan baik. Kita juga punya BPKP," kata Moeldoko, Jumat (8/2/2019).
"Jadi jangan memberikan pandangan yang menurut saya tidak mendasari atas itu semuanya," jelas bekas Panglima TNI tersebut.
Moeldoko menegaskan, anggaran negara hampir setiap tahunnya diaudit oleh otoritas pemeriksa keuangan negara. Apabila ada yang ganjal, maka akan tercermin dari predikat yang disematkan oleh otoritas, dalam hal ini BPK.
Apabila memang ada kebocoran, bukan tidak mungkin Presiden Joko Widodo tinggal diam. Namun, Moeldoko menegaskan bahwa tudingan tersebut tak memiliki dasar yang jelas.
"Kalau menjurus pada pelanggaran prosedur, administrasi, apalagi pidana, proses gak ada cerita. Kan ada opini [dari BPK]. Ada prosedur yang dilanggar? Di mana? Jadi ada langkah-langkahnya, tidak akan kita biarkan. Seandainya ada kebocoran," tegasnya.
Saksikan video Jokowinomics vs Prabowonomic di bawah ini :
[Gambas:Video CNBC]
(dob) Next Article Heboh Jokowi-Prabowo, Jubir: Presiden Tolak Wacana 3 Periode!
Most Popular