Propaganda Rusia, Jokowi-Maruf: Prabowo Pakai Konsultan Asing
Donald Banjarnahor, CNBC Indonesia
06 February 2019 17:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf menjelaskan maksud pernyataan propaganda Rusia yang dilontarkan Jokowi pada pekan lalu. Propaganda Rusia tersebut berarti ada konsultan asing yang digunakan oleh rival politik untuk kepentingan Pilpres 2019.
"Contoh saja, soal konsultan asing. Di media sosial sudah ada buktinya keberadaan orang asing di belakang BPN. Propaganda Rusia itu yang dimaksud adalah konsultan asing yang dipakai. Dan kita tahu, beliau lebih tahu, konsultannya bukan satu atau dua saja. Dari negara lain juga ada," ujar Erick Thohir, Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf lewat siaran pers, Rabu (6/2/2019).
Pernyataan Erick tersebut dilontarkan untuk meluruskan semua permasalahan itu sehingga bisa dipahami yang sebenarnya terjadi. Salah satunya adalah persoalan Jokowi disebut-sebut sedang panik akibat elektabilitas makin mepet sehingga memakai strategi menyerang.
Erick berangkat dari pernyataan pihak Prabowo-Sandi yang berusaha menggoreng seakan-akan Jokowi panik karena selisih elektabilitas kedua pasangan itu makin mengecil.
Fakta yang ada, tuturnya, berdasarkan hasil riset lembaga survei resmi dan diakui KPU, selisih suara kedua pasangan minimal 20%. Hanya ada dua lembaga survei yang menyatakan selisihnya sudah berkurang. Yakni lembaga Media Survei Nasional (Median) dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).
"Kita harus lihat track record. Kita harus berkaca pada lembaga survei yang asosiasinya masuk ke KPU. Jadi, lembaga survei yang diakui KPU itu memberi data kedua paslon itu bedanya masih 20%," kata Erick, pengusaha pendiri Grup Usaha Mahaka itu.
Sebagai pengingat, tuturnya, pada 2014, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memutuskan untuk mengeluarkan Jaringan Suara Indonesia (JSI) serta Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dari keanggotaan Persepi. Pangkal masalahnya, kedua lembaga tak bisa mempertanggungjawabkan publikasi hasil hitung cepat Pilpres 2014 bahwa Prabowo-Hatta unggul dengan selisih 1%-2% suara.
Nah, lanjut Erick, kalaupun survei Median dan Puskaptis itu hendak diakui, jika dihitung rata-rata selisih elektabilitas kedua pasangan calon, masih di angka 15-18%.
"Intinya, kalau dikatakan Jokowi panik karena survei, jawabannya tidak," kata Erick, yang diketahui sukses menginisiasi penyelenggaraan turnamen sepakbola Piala Presiden itu.
Kedua, soal terminologi ofensif. Erick mengaku bahwa dirinya pernah bicara bahwa Tim Jokowi-KH Ma'ruf sudah saatnya ofensif. Pernyataan dikeluarkan saat rapat koordinasi tim hukum TKN, yang dihadiri Yusril Ihza Mahendra. Konteks ofensif itu adalah pihak Jokowi-Ma'ruf sering dilaporkan ke Bawaslu tanpa data akurat oleh pihak lawan.
"Jadi saya katakan, sudah selayaknya tim hukum kita ofensif melaporkan dengan fakta dan data," katanya
Menurutnya jadui masalahnya kemudian karena pihak lawan langsung memelintir. Ketika tim hukum melakukan pelaporan berdasarkan data dan fakta yang ditindaklanjuti secara serius oleh aparat, langsung diisukan telah terjadi kriminalisasi.
"Mereka tak bisa membedakan kriminalisasi dengan penegakan atas fakta hukum. Ini perlu saya tegaskan supaya fair dulu ya," imbuhnya.
Jokowi sendiri, dalam beberapa hari terakhir, sebenarnya hanya menyampaikan isi hatinya. Bahwa isu yang ada selama ini sebenarnya terbalik-balik. Ketika sebagai petahana Jokowi dituduh melakukan kriminalisasi, yang terjadi sebenarnya adalah Jokowi dizalimi. Yakni dengan dicap sebagai antek asing, PKI, antek aseng, dan lain-lain. Dan semua penzaliman itu sudah dimulai sejak 2014 dengan terbitnya Obor Rakyat.
Simak video Jokowinomics vs Prabowonomics di bawah ini:
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article 3 Kegagalan Jokowi di Sektor Ekonomi Menurut Prabowo-Sandiaga
"Contoh saja, soal konsultan asing. Di media sosial sudah ada buktinya keberadaan orang asing di belakang BPN. Propaganda Rusia itu yang dimaksud adalah konsultan asing yang dipakai. Dan kita tahu, beliau lebih tahu, konsultannya bukan satu atau dua saja. Dari negara lain juga ada," ujar Erick Thohir, Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf lewat siaran pers, Rabu (6/2/2019).
Pernyataan Erick tersebut dilontarkan untuk meluruskan semua permasalahan itu sehingga bisa dipahami yang sebenarnya terjadi. Salah satunya adalah persoalan Jokowi disebut-sebut sedang panik akibat elektabilitas makin mepet sehingga memakai strategi menyerang.
 Foto: Istimewa Agus Suparto via CNBC Indonesia |
Fakta yang ada, tuturnya, berdasarkan hasil riset lembaga survei resmi dan diakui KPU, selisih suara kedua pasangan minimal 20%. Hanya ada dua lembaga survei yang menyatakan selisihnya sudah berkurang. Yakni lembaga Media Survei Nasional (Median) dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).
"Kita harus lihat track record. Kita harus berkaca pada lembaga survei yang asosiasinya masuk ke KPU. Jadi, lembaga survei yang diakui KPU itu memberi data kedua paslon itu bedanya masih 20%," kata Erick, pengusaha pendiri Grup Usaha Mahaka itu.
Sebagai pengingat, tuturnya, pada 2014, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memutuskan untuk mengeluarkan Jaringan Suara Indonesia (JSI) serta Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dari keanggotaan Persepi. Pangkal masalahnya, kedua lembaga tak bisa mempertanggungjawabkan publikasi hasil hitung cepat Pilpres 2014 bahwa Prabowo-Hatta unggul dengan selisih 1%-2% suara.
Nah, lanjut Erick, kalaupun survei Median dan Puskaptis itu hendak diakui, jika dihitung rata-rata selisih elektabilitas kedua pasangan calon, masih di angka 15-18%.
"Intinya, kalau dikatakan Jokowi panik karena survei, jawabannya tidak," kata Erick, yang diketahui sukses menginisiasi penyelenggaraan turnamen sepakbola Piala Presiden itu.
Kedua, soal terminologi ofensif. Erick mengaku bahwa dirinya pernah bicara bahwa Tim Jokowi-KH Ma'ruf sudah saatnya ofensif. Pernyataan dikeluarkan saat rapat koordinasi tim hukum TKN, yang dihadiri Yusril Ihza Mahendra. Konteks ofensif itu adalah pihak Jokowi-Ma'ruf sering dilaporkan ke Bawaslu tanpa data akurat oleh pihak lawan.
 Foto: Istimewa Agus Suparto via CNBC Indonesia |
"Jadi saya katakan, sudah selayaknya tim hukum kita ofensif melaporkan dengan fakta dan data," katanya
Menurutnya jadui masalahnya kemudian karena pihak lawan langsung memelintir. Ketika tim hukum melakukan pelaporan berdasarkan data dan fakta yang ditindaklanjuti secara serius oleh aparat, langsung diisukan telah terjadi kriminalisasi.
"Mereka tak bisa membedakan kriminalisasi dengan penegakan atas fakta hukum. Ini perlu saya tegaskan supaya fair dulu ya," imbuhnya.
Jokowi sendiri, dalam beberapa hari terakhir, sebenarnya hanya menyampaikan isi hatinya. Bahwa isu yang ada selama ini sebenarnya terbalik-balik. Ketika sebagai petahana Jokowi dituduh melakukan kriminalisasi, yang terjadi sebenarnya adalah Jokowi dizalimi. Yakni dengan dicap sebagai antek asing, PKI, antek aseng, dan lain-lain. Dan semua penzaliman itu sudah dimulai sejak 2014 dengan terbitnya Obor Rakyat.
Simak video Jokowinomics vs Prabowonomics di bawah ini:
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article 3 Kegagalan Jokowi di Sektor Ekonomi Menurut Prabowo-Sandiaga
Most Popular