Capaian Mantap Sri Mulyani dalam Reformasi Birokrasi Kemenkeu
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
31 January 2019 13:32
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan capaian reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia mengatakan, lagi-lagi kementerian yang dipimpinnya menjadi yang nomor satu.
"Pada 2017 kami mendapatkan indeks reformasi birokrasi 84,84, jauh lebih tinggi dari kementerian lainnya. Kami memang sudah biasa jadi juara," ujarnya sambil diiringi tawa dan tepuk tangan dari tamu yang hadir dalam acara di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), di Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Tidak hanya itu, di 2018, lanjutnya, Kementerian Keuangan mampu mempertahankan predikat A untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LAKIN), dan mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk 60 kantor vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan.
"Kemenpan RB berikan predikat 60 kantor wilayah vertikal kementerian keuangan telah masuk dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Terima kasih untuk itu," tuturnya.
Bendahara Negara pun menuturkan, maksud ia menyampaikan hal tersebut yakni untuk menunjukkan, reformasi birokrasi adalah suatu keharusan bagi seluruh kementerian dan lembaga yang memahami bahwa institusi publik yang menentukan tingkat kemajuan suatu bangsa dan tulang punggung bagi suatu negara untuk terus maju berkembang.
Ia menyampaikan, reformasi birokrasi di Indonesia kurang lebih melibatkan 4,5 juta aparatur sipil negara (ASN) baik di pusat maupun daerah, dan 87 kementerian/lembaga, serta 542 pemerintah daerah.
"Oleh karena itu, seluruh tanggung jawab tidak mungkin oleh Kemenpan RB sendiri. Ini adalah suatu kerja bersama yang harus menunjukkan kepemimpinan dari 4,5 juta aparatur sipil negara (ASN), 87 kementerian/lembaga, dan 542 pemerintah daerah," pungkasnya.
(dru) Next Article Momen Sri Mulyani Pimpin Serah Terima Jenazah JB Sumarlin
"Pada 2017 kami mendapatkan indeks reformasi birokrasi 84,84, jauh lebih tinggi dari kementerian lainnya. Kami memang sudah biasa jadi juara," ujarnya sambil diiringi tawa dan tepuk tangan dari tamu yang hadir dalam acara di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), di Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Tidak hanya itu, di 2018, lanjutnya, Kementerian Keuangan mampu mempertahankan predikat A untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LAKIN), dan mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk 60 kantor vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan.
 Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani (CNBC Indonesia/Anastasia Arvirianty) |
Bendahara Negara pun menuturkan, maksud ia menyampaikan hal tersebut yakni untuk menunjukkan, reformasi birokrasi adalah suatu keharusan bagi seluruh kementerian dan lembaga yang memahami bahwa institusi publik yang menentukan tingkat kemajuan suatu bangsa dan tulang punggung bagi suatu negara untuk terus maju berkembang.
Ia menyampaikan, reformasi birokrasi di Indonesia kurang lebih melibatkan 4,5 juta aparatur sipil negara (ASN) baik di pusat maupun daerah, dan 87 kementerian/lembaga, serta 542 pemerintah daerah.
"Oleh karena itu, seluruh tanggung jawab tidak mungkin oleh Kemenpan RB sendiri. Ini adalah suatu kerja bersama yang harus menunjukkan kepemimpinan dari 4,5 juta aparatur sipil negara (ASN), 87 kementerian/lembaga, dan 542 pemerintah daerah," pungkasnya.
(dru) Next Article Momen Sri Mulyani Pimpin Serah Terima Jenazah JB Sumarlin
Most Popular