Serangan Ekonomi dari Prabowo-Sandi yang Bikin Jokowi Terusik

Persoalan tidak adanya kepastian hukum juga menjadi salah satu topik hangat dalam debat perdana. Perizinan yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah, dianggap masih membuat pelaku usaha kesulitan dalam mengajukan izin berusaha.

Akibatnya, penciptaan lapangan pekerjaan pun tidak bertambah. Padahal, produk hukum yang jelas akan membuat investor tidak berpikir dua kali untuk melakukan investasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Kami akan melakukan sinkronisasi penyelarasan sehingga tidak bertabrakan dengan peraturan di daerah. Ini suit, tapi harus dilakukan supaya ada kepastian hukum,” tegas Prabowo.

“Bagaimana investasi meningkat, kalau kepastian hukum dipertanyakan. UKM sulit berkembang, banyak UKM menanyakan kepastian hukum,” kata Sandiaga Uno.

Merespons hal tersebut, Jokowi tak memungkiri bahw hal ini memang tengah di atas oleh pemerintah. Namun, bukan berarti selama memimpin pemerintahan tidak ada langkah konkret yang dilakukan mengatasi persoalan kepastian hukum.

“Pemerintah, kami ingin semuanya sederhana. Seperti kita bangun OSS [online single submission]. Jika Pak Prabowo dan Pak Sandi mau berusaha, datang ke OSS. Tunggu 2 jam, izin-izinnya keluar dan bapak bisa mulai usaha,” kata Jokowi.

“Ini yang kami lakukan, memperbaiki sistem, menyederhanakan sistem, sehingga tidak ada korupsi,” kata mantan Walikota Solo itu.

(dru)

Pages

Next