Jakarta, CNBC Indonesia - Debat perdana calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mengangkat tema hukum, hak asasi manusia (HAM), terorisme, dan korupsi.
Dalam debat yang digelar di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019), kedua pasangan calon yakni
Joko WIdodo - Ma'ruf Amin dan
Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno saling beradu visi dan misi dalam program penegakan hukum serta upaya menanggulangi korupsi.
Namun, tak jarang keduanya menyinggung masalah perekonomian Indonesia. Mulai dari kepastian hukum untuk berusaha, gaji para birokrat yang dianggap masih terlalu kecil, sampai dengan kebijakan beda pendapat terkait dengan kebijakan impor.
Berikut beberapa isu ekonomi yang mengemuka dalam debat perdana Pilpres 2019, seperti dikutip CNBC Indonesia, Jumat (18/1/2019).
NEXT >>>
Dalam sesi debat mengenai tema korupsi, Prabowo menyebut akar masalah yang membuat masih maraknya terjadi korupsi adalah lantaran penghasilan yang diterima para pegawai negeri sipil (PNS) belum realistis.
“Kalau saya memimpin, saya akan perbaiki kualitas birokrat dengan realistis. Uangnya dari mana? Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang di 10%, bahkan lebih rendah, dikembalikan ke 16%. Berarti kita mungkin dapat US$ 60 miliar,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, perbaikan kualitas penghasilan para hak abdi negara dibutuhkan, agar tidak mudah menerima godaan yang pada akhirnya memicu tindak korupsi. Hal ini, untuk mengantisipasi para PNS tidak merusak kredibilitas pemerintah.
“Saya akan perbaiki gaji semua pejabat birokrat, bahkan semua pegawai negeri dengan kami tingkatkan signifikkan, perbaiki kualitas hidup dia,” tegasnya.
Merespons hal tersebut, Jokowi sebagai incumbent merasa gaji yang diterima para PNS sudah jauh lebih dari cukup. Apalagi, sudah ada berbagai insentif yang diberikan pemerintah untuk mensejahterakan PNS.
“Kita tau gaji sudah cukup, dengan tambahan tukin yang sudah besar. Yang penting perampingan birokrasi,” katanya.
Mendengar jawaban mantan Gubernur DKI itu, Prabowo pun menjawab. “Tetapi ada ketakutan birokrat akan masa depan mereka. Disitulah terjadi sikap ragu-ragu, tidak kuat mendapat godaan, tawaran dari swasta,” katanya.
Persoalan tidak adanya kepastian hukum juga menjadi salah satu topik hangat dalam debat perdana. Perizinan yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah, dianggap masih membuat pelaku usaha kesulitan dalam mengajukan izin berusaha.
Akibatnya, penciptaan lapangan pekerjaan pun tidak bertambah. Padahal, produk hukum yang jelas akan membuat investor tidak berpikir dua kali untuk melakukan investasi di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami akan melakukan sinkronisasi penyelarasan sehingga tidak bertabrakan dengan peraturan di daerah. Ini suit, tapi harus dilakukan supaya ada kepastian hukum,” tegas Prabowo.
“Bagaimana investasi meningkat, kalau kepastian hukum dipertanyakan. UKM sulit berkembang, banyak UKM menanyakan kepastian hukum,” kata Sandiaga Uno.
Merespons hal tersebut, Jokowi tak memungkiri bahw hal ini memang tengah di atas oleh pemerintah. Namun, bukan berarti selama memimpin pemerintahan tidak ada langkah konkret yang dilakukan mengatasi persoalan kepastian hukum.
“Pemerintah, kami ingin semuanya sederhana. Seperti kita bangun OSS [online single submission]. Jika Pak Prabowo dan Pak Sandi mau berusaha, datang ke OSS. Tunggu 2 jam, izin-izinnya keluar dan bapak bisa mulai usaha,” kata Jokowi.
“Ini yang kami lakukan, memperbaiki sistem, menyederhanakan sistem, sehingga tidak ada korupsi,” kata mantan Walikota Solo itu.
Di debat perdana, Prabowo pun mengaku kebingungan dengan kebijakan impor yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, terjadi beda pendapat antara kementerian lembaga untuk mengeksekusi kebijakan tersebut.
“Pak Jokowi yang saya hormati, bahwa di antara menteri-menteri bapak bersebrangan, ada yang katakan ketersediaan beras cukup, tapi ada yang impor beras. Kami tanya ke bapak, termasuk Dirut Bulog katanya cukup, tapi Mendag bapak izinkan impor,” kata Prabowo.
“Bagaimana bapak bisa menjamin pejabat yang bekerja untuk bapak benar-benar tidak punya kepentingan pribadi dan bisnis dalam impor?,” tanya Prabowo.
Jokowi menyatakan perbedaan itu adalah dinamika dalam pemerintahan. Dalam memimpin rapat, dia mengaku mendengar pandangan dari para menteri, termasuk yang ingin mengimpor maupun tidak. "Tapi kalau sudah diputuskan yang harus dijalankan," ujar Jokowi.
