Tsunami PHK, Siapkah RI Menghadapi Revolusi Industri 4.0?
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
17 January 2019 13:42
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah harus segera bersiap menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Indikasinya mulai terlihat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 50 ribu karyawan bank di Indonesia sejak 2016 yang dinilai karena akumulasi beberapa faktor di antaranya efisiensi dan disrupsi teknologi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan strategi mengenai hal tersebut melalui penguatan program vokasi.
Ia tidak menampik, beberapa pekerjaan yang akan hilang karena digantikan oleh robot atau otomatisasi, tapi juga akan tetap ada bidang pekerjaan yang tidak tergantikan oleh mesin di masa depan seperti tenaga ahli di bidang teknologi informasi, guru, dokter hingga arsitek.
"Jadi vokasi itu kita harapkan bisa menciptakan keahlian tinggi dan spesfik, bahkan di vokasi kita sendiri harus ada perubahan kurikulum supaya lebih adaptif apa yang menjadi kebutuhan pasar di masa depan," tutur Bambang di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Hal lain yang juga ditekankan Bambang adalah pentingnya bidang vokasi yang spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan industri. "Sebagai contoh tadi tenaga IT dari India, sudah bisa dikategorikan tinggi dan spefisik, karena dia memang dibutuhkan oleh market. Levelnya tidak hanya dibutuhkan perusahaan di India tapi juga oleh perusahaan di seluruh dunia," jelas Bambang.
[Gambas:Video CNBC]
Pendapat sama yang juga diutarakan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit. Ia menilai, pemerintah seharusnya memetakan lebih lanjut mengenai jenis-jenis pekerjaan seperti apa yang dibutuhkan di masa depan.
"Ini yang harus dibuat, artinya main power plan, sehingga dalam rangka mendidik orang kita sudah tahu apa yang diharapkan," kata Anton, kepada CNBC Indonesia, Rabu (17/1/2019) di Gedung Apindo, Jakarta.
Terkait disrupsi, kata Anton, pengusaha mau tidak mau harus menyikapinya dengan pelbagai strategi yang tepat. Sebab, bila tidak, perusahaan akan ketinggalan, terkikis era disrupsi digital tersebut.
"Ini mau tidak mau harus menyikapinya, kalau tidak ketinggalan betul, sebagian pekerjaan memang akan diambil alih oleh robot, tetapi ada pekerja yang mungkin tetap tidak bisa diambil robot, pertama di sektor riil, ini yang harus dipetakan," tegas dia.
Di era Revolusi Industri 4.0, pemerintah mengakui saat ini yang masih menjadi tantangan besarnya adalah mendorong ekspor yang memang saat ini didominasi sebagian besar oleh sumber daya alam seperti sawit dan batubara. Ke depan, semua itu akan diarahkan ke industri manufaktur yang punya nilai tambah yang lebih tinggi.
(miq/miq) Next Article Soal Tsunami PHK di Perbankan, Menaker: Masih Relatif Kecil!
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan strategi mengenai hal tersebut melalui penguatan program vokasi.
"Jadi vokasi itu kita harapkan bisa menciptakan keahlian tinggi dan spesfik, bahkan di vokasi kita sendiri harus ada perubahan kurikulum supaya lebih adaptif apa yang menjadi kebutuhan pasar di masa depan," tutur Bambang di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Hal lain yang juga ditekankan Bambang adalah pentingnya bidang vokasi yang spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan industri. "Sebagai contoh tadi tenaga IT dari India, sudah bisa dikategorikan tinggi dan spefisik, karena dia memang dibutuhkan oleh market. Levelnya tidak hanya dibutuhkan perusahaan di India tapi juga oleh perusahaan di seluruh dunia," jelas Bambang.
[Gambas:Video CNBC]
Pendapat sama yang juga diutarakan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit. Ia menilai, pemerintah seharusnya memetakan lebih lanjut mengenai jenis-jenis pekerjaan seperti apa yang dibutuhkan di masa depan.
"Ini yang harus dibuat, artinya main power plan, sehingga dalam rangka mendidik orang kita sudah tahu apa yang diharapkan," kata Anton, kepada CNBC Indonesia, Rabu (17/1/2019) di Gedung Apindo, Jakarta.
Terkait disrupsi, kata Anton, pengusaha mau tidak mau harus menyikapinya dengan pelbagai strategi yang tepat. Sebab, bila tidak, perusahaan akan ketinggalan, terkikis era disrupsi digital tersebut.
"Ini mau tidak mau harus menyikapinya, kalau tidak ketinggalan betul, sebagian pekerjaan memang akan diambil alih oleh robot, tetapi ada pekerja yang mungkin tetap tidak bisa diambil robot, pertama di sektor riil, ini yang harus dipetakan," tegas dia.
Di era Revolusi Industri 4.0, pemerintah mengakui saat ini yang masih menjadi tantangan besarnya adalah mendorong ekspor yang memang saat ini didominasi sebagian besar oleh sumber daya alam seperti sawit dan batubara. Ke depan, semua itu akan diarahkan ke industri manufaktur yang punya nilai tambah yang lebih tinggi.
"Dengan Revolusi Industri 4.0 maka yang harus didorong adalah inovasi, dan inovasi produk, sehingga nantinya produk kita akan punya nilai tambah yang lebih tinggi dan relatif lebih unik, kalau sudah seperti itu nantinya produk kita akan lebih kompetitif secara ekspor, tidak lagi kita bergantung kepada sawit, batubara dan minyak untuk mendapatkan devisa," pungkas Bambang.
 Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
(miq/miq) Next Article Soal Tsunami PHK di Perbankan, Menaker: Masih Relatif Kecil!
Most Popular