Prabowo Sebut BUMN Bangkrut, Jokowi: Bicara Pakai Data

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
16 January 2019 12:13
Prabowo Sebut BUMN Bangkrut, Jokowi: Bicara Pakai Data
Jakarta, CNBC, Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diambang kebangkrutan.

Lantas, bagaimana respons kepala negara terkait hal itu?

"Kalau kita bicara yang penting, satu pakai data. Untuk berbicara, pakai data," ungkap Jokowi usai memberikan sambutan dalam acara Wirausaha ASN di SICC Sentul, Jawa Barat, Rabu (16/1/2019).


Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan memang kerap kali membeberkan satu per satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terancam bangkrut.
Prabowo Sebut BUMN Bangkrut, Jokowi: Bicara Pakai DataFoto: Anderan Kristianto


Misalnya, seperti Garuda Indonesia, Pertamina, sampai dengan PLN. Hal ini diklaim karena pengelolaan perusahaan pelat merah yang salah di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu melihat dengan cara pandang yang berbeda. "Yang kedua jangan pesimislah. Kalau ada yang belum baik, ya banyak yang belum baik," kata Presiden.

"Tapi kita harus optimis, kita perbaiki. Kita perbaiki, kita perbaiki. Itu tugas kita," jelasnya.

Sebelumnya, Istana telah buka suara mengenai kritikan pedas pasangan Sandiaga Salahuddin Uno itu. Menurutnya, tidak benar jika pemerintahan Jokowi justru membuat BUMN bangkrut.

"Pemerintah justru sangat fokus dalam mengelola BUMN sehingga peranannya pun semakin meningkat bagi perekonomian," kata Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika Selasa (15/1/2019).

"Peranan BUMN dapat terlihat dari beberapa hal, seperti penyerapan tenaga kerja dan dividen. Lebih dari itu, peranan BUMN diarahkan untuk pelayanan publik," jelasnya.

Sepanjang 2018, sambung dia, kinerja BUMN kian positif. Bahkan, Erani mengatakan, aset BUMN melonjak dari Rp 4,57 triliun menjadi Rp 7,81 triliun pada 2018.

Sementara itu, laba BUMN melonjak dari Rp 148 triliun menjadi Rp 218 triliun di 2018. Adapun Pajak dan deviden BUMN naik dari Rp 218 triliun menjadi Rp 260 triliun pada 2018.

Erani menjelaskan, secara umum kinerja keuangan Garuda Indonesia pun menunjukan perbaikan. Sepanjang Januari - September 2018, pendapatan usaha naik 3,5% year on year (yoy) menjadi US$ 3,21 miliar.

"Tekanan terhadap keuangan Garuda Indonesia terutama karena selisih nilai tukar mencapai US$ 52,32 juta, naik dari US$16,03 juta pada periode Januari-September 2017," kata Erani.

Sementara itu, kondisi PLN menurut data sepanjang Januari - Juni 2018 mencatatkan pendapatan usaha naik 7,43 persen (yoy). Pada periode yang sama, laba sebelum pajak PLN mencapai Rp 1,83 triliun.

"Angka tersebut sudah mengkalkulasi kerugian nilai tukar sekitar Rp11,57 triliun," jelas Erani.

Tak hanya itu, Erani menegaskan bahwa peranan BUMN semakin meningkat. Pertamina misalnya, telah menjamin tercapainya bahan bakar minyak satu harga di seluruh Indonesia.

"Selain itu, pada 2018 Pertamina telah mengambil alih kelola Blok Mahakam, Blok Rokan, dan blok terminasi lainnya yang sebelumnya dikelola oleh asing," katanya.

Adapun untuk PLN, mampu meningkatkan rasio elektrifikasi hingga mencapai 98,3 persen sampai akhir 2018.

"Jadi, hajat publik yang menjadi mandat konstitusi dikerjakan dengan baik oleh BUMN. Perlu dipahami, mandat utama BUMN adalah pelayanan publik, bukan semata mendorong laba," tegas Erani.





(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading