Apa Benar Puluhan Ribu Kontraktor Gulung Tikar Gegara BUMN?
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
08 January 2019 19:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Kontraktor swasta nasional yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mengklaim puluhan ribu kontraktor kecil atau tepatnya 40.000 yang bernaung di Gapensi gulung tikar.
Salah satu alasan yang diklaim menjadi penyebab ribuan kontraktor gulung tikar, lantaran keberpihakan pemerintah yang cenderung memberikan peluang lebih kepada kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Usai rapat terbatas di Istana Negara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia membantah, bahwa pemerintah memberikan keistimewaan kepada perusahaan pelat merah.
"Kalau BUMN besar, kita punya 10 sampai 11.000 paket selama satu tahun. Yang paket besar itu cuma 150-an. Lainnya itu paket menengah dan kecil yang tidak pernah disentuh oleh BUMN," tegas Basuki, Selasa (8/1/2019).
Basuki mengutarakan, pemerintah telah menerbitkan surat edaran tentang batasan nilai proyek pembangunan infrastruktur di bawah Rp 100 miliar, yang memang tidak boleh untuk dikerjakan BUMN.
"Sekarang Rp 100 miliar ke atas. Kalau Perpresnya itu Rp 50 miliar ke atas. Tapi mereka berkomitmen untuk tidak bermai di bawah Rp 100 miliar, mereka sudah ikuti kecuali yang kecil-kecil mau mati itu, seperti Istaka. Karena mereka tidak punya equity," jelasnya.
Basuki mengaku akan mengundang Gapensi untuk membicarakan hal ini. Sebab, ditegaskan dia, seluruh perusahaan pelat merah telah berkomitmen untuk tidak ikut menggarap proyek yang semestinya diperuntukkan untuk kontraktor kecil.
"Kepresnya malah Rp 50 miliar. Tapi dengan Kepmen, saya imbau untuk Rp 100 miliar ke atas diambil . Itupun dilihat dari paket," katanya
(dru) Next Article 5 Tahun Membangun Negeri
Salah satu alasan yang diklaim menjadi penyebab ribuan kontraktor gulung tikar, lantaran keberpihakan pemerintah yang cenderung memberikan peluang lebih kepada kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Usai rapat terbatas di Istana Negara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia membantah, bahwa pemerintah memberikan keistimewaan kepada perusahaan pelat merah.
 Foto: Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono (Cnbc Indonesia/Iswari Anggit) |
"Kalau BUMN besar, kita punya 10 sampai 11.000 paket selama satu tahun. Yang paket besar itu cuma 150-an. Lainnya itu paket menengah dan kecil yang tidak pernah disentuh oleh BUMN," tegas Basuki, Selasa (8/1/2019).
"Sekarang Rp 100 miliar ke atas. Kalau Perpresnya itu Rp 50 miliar ke atas. Tapi mereka berkomitmen untuk tidak bermai di bawah Rp 100 miliar, mereka sudah ikuti kecuali yang kecil-kecil mau mati itu, seperti Istaka. Karena mereka tidak punya equity," jelasnya.
Basuki mengaku akan mengundang Gapensi untuk membicarakan hal ini. Sebab, ditegaskan dia, seluruh perusahaan pelat merah telah berkomitmen untuk tidak ikut menggarap proyek yang semestinya diperuntukkan untuk kontraktor kecil.
"Kepresnya malah Rp 50 miliar. Tapi dengan Kepmen, saya imbau untuk Rp 100 miliar ke atas diambil . Itupun dilihat dari paket," katanya
(dru) Next Article 5 Tahun Membangun Negeri
Most Popular