Subsidi BBM APBN 2018 Jebol, Ini Pembelaan Kemenkeu
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
02 January 2019 18:37
Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis realisasi kinerja APBN 2018. Untuk pos belanja terjadi peningkatan, terutama untuk pos subsidi energi yang jebol dari kuota yang ditargetkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan untuk total subsidi, baik subsidi energi maupun non energi, mencapai Rp 216,8 triliun atau 138% lebih tinggi ketimbang kuota APBN yang hanya Rp 156,2 triliun.
"Subsidi lebih tinggi dari yang dianggarkan karena ada perubahan policy subsidi energi terutama BBM," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Rabu (2/1/2019).
Realisasi subsidi energi 2018 menyentuh Rp 153,5 triliun, melonjak 162% dari alokasi APBN 2018 yang semula ditetapkan hanya Rp 94,5 triliun. Adapun rpeincian subsidi energi adalah sebagai berikut:
- Subsidi BBM dan LPG Rp 97 triliun, capai 207% dibanding alokasi APBN yang Rp 46,9 triliun
- Subsidi Listrik Rp 56,5 triliun, capai 118% dari alokasi APBN 2018 yang Rp 47,7 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani memaparkan bengkaknya subsidi ini bukan tanpa alasan. Perubahan terutama karena adanya perubahan kebijakan subsidi dari Rp 500 per liter jadi Rp 2.000 per liter untuk solar.
"Tujuannya untuk menyeimbangkan antara stabilitas harga, daya beli masyarakat, kemudian ekonomi, dan badan usaha bisa stabil untuk bisa lakukan kegiatan," jelasnya.
Selain tambahan subsidi solar, faktor lain yang bikin subsidi meleset adalah fluktuasi harga minyak dunia yang juga menyeret ICP (Indonesian Crude Price) patokan harga minyak nasional.
Lalu, ia melanjutkan, ada juga pembayaran utang subsidi ke BUMN. "Kita menambah kurang bayar hasil audit yang Rp 12 triliun untuk Pertamina, makanya tadi ini semua gabungan yang menyebabkan realisasi subsidi seperti yang disampaikan Bu Menteri tadi. Listrik juga kita bayar sekitar Rp 5 triliun dan sebagian lainnya kami lunasi di 2019."
(gus/gus) Next Article Ekonomi Politik BBM
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan untuk total subsidi, baik subsidi energi maupun non energi, mencapai Rp 216,8 triliun atau 138% lebih tinggi ketimbang kuota APBN yang hanya Rp 156,2 triliun.
"Subsidi lebih tinggi dari yang dianggarkan karena ada perubahan policy subsidi energi terutama BBM," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Rabu (2/1/2019).
- Subsidi BBM dan LPG Rp 97 triliun, capai 207% dibanding alokasi APBN yang Rp 46,9 triliun
- Subsidi Listrik Rp 56,5 triliun, capai 118% dari alokasi APBN 2018 yang Rp 47,7 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani memaparkan bengkaknya subsidi ini bukan tanpa alasan. Perubahan terutama karena adanya perubahan kebijakan subsidi dari Rp 500 per liter jadi Rp 2.000 per liter untuk solar.
"Tujuannya untuk menyeimbangkan antara stabilitas harga, daya beli masyarakat, kemudian ekonomi, dan badan usaha bisa stabil untuk bisa lakukan kegiatan," jelasnya.
Selain tambahan subsidi solar, faktor lain yang bikin subsidi meleset adalah fluktuasi harga minyak dunia yang juga menyeret ICP (Indonesian Crude Price) patokan harga minyak nasional.
Lalu, ia melanjutkan, ada juga pembayaran utang subsidi ke BUMN. "Kita menambah kurang bayar hasil audit yang Rp 12 triliun untuk Pertamina, makanya tadi ini semua gabungan yang menyebabkan realisasi subsidi seperti yang disampaikan Bu Menteri tadi. Listrik juga kita bayar sekitar Rp 5 triliun dan sebagian lainnya kami lunasi di 2019."
(gus/gus) Next Article Ekonomi Politik BBM
Most Popular