Rupiah Anjlok Buat Subsidi BBM Bengkak, Ini Penjelasan Menkeu

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia

26 October 2023 07:25

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan APBNKITA edisi Oktober 2023. (Tangkapan Layar Youtube Ministry of Finance Republic of Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pemerintah tengah bersiap menghadapi tekanan subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) akibat tekanan terus meningginya kurs dolar terhadap rupiah. Termasuk nilai kompensasinya.

Sri Mulyani menjelaskan, tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) itu akan memengaruhi pembengkakan subsidi dan kompensasi BBM, karena besarannya sudah jauh di atas asumsi APBN 2023. Dalam asumsi APBN 2023 sebesar Rp 14.800 sedangkan realisasi kurs rupiah year to date menurutnya telah mencapai Rp 15.171 per dolar AS.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menekankan pentingnya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi supaya tekanan biaya subsidi yang harus pemerintah kucurkan dari APBN untuk subsidi dan kompensasi bisa dikendalikan di tengah tren pelemahan kurs saat ini.

"Meskipun anda lihat sekarang kursnya di Rp 15.800, Rp 15.700 ini ytd (year to date) kita average dari awal tahun sampai sekarang Rp 15.171, jadi nanti kebutuhan subsidi kompensasi dihitungnya berdasarkan tadi realisasi perbulannya yang nanti diaudit BPKP. Faktor ketiga adalah volume yang perlu dikendalikan," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, dikutip Kamis (26/10/2023).

Baca:

Sri Mulyani Kantongi PNBP Rp451 T, Sukses Lampaui Target

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menambahkan, khusus untuk faktor harga minyak mentah dunia yang saat ini terus naik akibat dampak dari perang Israel-Palestina, dan sebelumnya perang Ukraina-Rusia, belum terlalu memengaruhi level ukuran harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP).

Isa memaparkan, ini karena ICP sendiri hingga September 2023 yang pemerintah gunakan secara rerata masih sebesar US$ 77,7 per barel, jauh lebih rendah dari asumsi APBN 2023 yang mencapai US$ 90 per barel. Untuk itu, dari sisi ini Kementerian Keuangan menurutnya belum melihat akan terjadi lonjakan subsidi dan kompensasi BBM.

"Tapi kalau kita tidak kendalikan, lebih kemungkinan akan ada di atas (alokasi). Jadi kemungkinan kenaikan subsidi dan kompensasi terutama karena kurs dan konsumsi kita, itu yang perlu kita waspadai," ucap Isa.

Realisasi belanja subsidi dan kompensasi untuk bahan bakar minyak atau BBM sendiri hingga September 2023 telah mencapai Rp 95,4 triliun dengan porsi sebesar Rp 10,6 triliun per bulan untuk total volume yang sudah sebanyak 11,79 juta kiloliter BBM bersubsidi dan kompensasinya untuk 11,48 juta kiloliter yang sudah dibayarkan.

Baca:

Pemerintah Siapkan BLT El Nino, Seorang Dapat Rp200 Ribu

Sementara itu, subsidi LPG 3kg totalnya telah mencapai Rp 46,7 triliun dengan besaran per bulan ialah Rp 5,2 triliun dengan total volume Rp 5,4 juta. Sedangkan untuk subsidi dan kompensasi listrik telah mencapai Rp 77,9 triliun dengan nilai per bulannya Rp 8,7 triliun untuk 39,5 juta pelanggan dalam bentuk subsidi dan dalam bentuk kompensasi 48,2 juta.

Dengan demikian, total subsidi dan kompensasi energi yang telah APBN biayai mencapai Rp 219,8 triliun. Sebagaimana diketahui alokasi anggaran untuk kebutuhan subsidi dan kompensasi energi sepanjang tahun ini Rp 336,7 triliun, terdiri dari nilai subsidi Rp 210,7 triliun dan kompensasi Rp 126 triliun.