BPN Prabowo Beberkan Masalah Ekonomi di Era Jokowi

Dalam kesempatan itu, Hashim menjawab pertanyaan CNBC Indonesia perihal masalah-masalah utama dalam perekonomian Indonesia saat ini di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Masalah itu merentang dari infrastruktur hingga nilai tukar rupiah.

Foto: Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo saat mengunjungi PT Trans Digital Media, Kamis (20/12/2018) (CNBC Indonesia/Muhammad Iqbal)

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak mulai memerintah pada 2014 gencar membangun infrastruktur mulai dari pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan hingga bendungan.

Terbaru, Jokowi meresmikan tujuh ruas Jalan Tol Trans Jawa di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kamis (20/12/2018). Peresmian tujuh ruas itu membuat Jakarta hingga Surabaya tersambung melalui jalan tol.

Baca: Klaim Tol Trans Jawa, Jokowi Dinilai Tak Hargai Pendahulu

Namun, Hashim menilai ada beragam masalah dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Ia mengambil contoh dari penggunaan semen. Selama empat tahun, menurut Hashim, pertumbuhan produksi semen hanya berkisar pada 10%.

Padahal seyogianya produksi semen melonjak seiring kebutuhan pembangunan infrastruktur. Mengapa demikian? Dia menuding pemicu utama adalah banjir impor semen asal China. "Banyak pabrik semen rugi besar. Keberpihakan di mana?," ujar Hashim.

Foto: Infografis/POTRET INDUSTRI SEMEN INDONESIA/Aristya Rahadian Krisabella

Beberapa waktu lalu ramai di media menyebut Prabowo ingin menghentikan impor. Hashim menilai pernyataan itu diplintir oleh sejumlah media. "Pas mau panen keran impor dibuka? Petani datang ke kita karena marah," katanya.

[Gambas:Video CNBC]
Hashim juga mengkritik perbedaan data lintas kementerian terkait produksi pangan. "Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) bilang produksi cukup, mendag (Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita) bilang gak cukup, Kepala Bulog bilang cukup. Ini harus kita benahi," ujarnya.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga turut menjadi perhatian Prabowo-Sandiaga. Hashim menggambarkan pada 2014, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp 11.700 per US$. Sedangkan sekarang nilainya berada pada level Rp 14.400 per US$.

Baca: Mohon Maaf, Rupiah Tak Beri Kado Akhir Pekan Buat Indonesia

Tekanan terhadap nilai tukar juga disebabkan neraca perdagangan yang buruk. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan November mengalami defisit US$ 2,05 miliar dengan perincian nilai ekspor US$ 14,83 miliar dan impor US$ 16,88 miliar.



Sejatinya masih ada sejumlah permasalahan ekonomi di Indonesia menurut Prabowo-Sandiaga. Menurut Hashim, inti dari semua masalah itu berada pada tax ratio terhadap produk domestik bruto (PDB).

Saat ini, tax ratio Indonesia berada pada level 9,8% terhadap PDB. Tax ratio Indonesia lebih rendah dibandingkan negara tetangga macam Thailand (11%) atau bahkan sesama emerging market, yaitu India 20%.

Baca: Top! Penerimaan Pajak Tumbuh Double Digit, Tertinggi 7 Tahun

Apabila tax ratio dalam diperbaiki, Hashim meyakini penerimaan pajak bisa berlipat. "APBN tidak defisit, BPJS (Kesehatan) penuh uang, Indonesia kaya raya. Problem hampir solve (terselesaikan)," kata Hashim.

Dalam memperbaiki tax ratio, dia menyatakan Prabowo-Sandiaga telah berdiskusi dengan Bank Dunia. Kuncinya ada pada teknologi informasi dan kecerdasan buatan. "Kenapa belum dilaksanakan? Resistensi birokrasi," ujar Hashim.

[Gambas:Video CNBC]