'Regulasi Turut Pengaruhi Tingginya Harga Beras'

Samuel Pablo, CNBC Indonesia
14 December 2018 19:06
Pengusaha penggilingan padi takut memegang stok beras.
Foto: Foto: Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium di Komplek Pergudangan Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengamat pertanian sekaligus penasehat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Prof. Husein Sawit mengatakan harga beras yang masih tinggi saat ini terjadi karena regulasi yang terlalu represif dan tidak sesuai mekanisme pasar.

Husein menjelaskan, distribusi beras idealnya pasti mengalir dari satu daerah ke daerah lain kalau harga beras sedang tinggi. Dengan adanya integrasi pasar, beras pasti akan bergerak.

"Sekarang perdagangan antar waktu antar pulau ini agak seret. Salah satunya karena kebijakan pemerintah yang membuat pengusaha penggilingan padi takut memegang stok. Sehingga stok itu sekarang kecil sekali, padahal biasanya mereka gunakan stok itu untuk meredam kenaikan harga," jelas Husein usai diskusi di House of Rice, Jumat (14/12/2018).

Saat ini, hanya Badan Urusan Logistik (Bulog) yang diperbolehkan meredam kenaikan harga. Padahal, stok Bulog hanya sekitar 2 juta ton. Realisasi operasi pasar hanya 3 ribu ton dari target 15 ribu ton per hari.


"Proyeksi saya pengadaan dalam negeri Bulog hanya 1,6 juta ton, sementara pengadaan luar negeri 1,8 juta ton. Artinya 53% dari beras Bulog itu impor," katanya.

Dia menambahkan, instrumen kebijakan yang muncul saat ini seperti Satgas Pangan serta pengadaan beras Bulog yang dilakukan sepanjang tahun didasarkan pada asumsi yang salah bahwa produksi padi ada dimana-mana dan setiap saat panen. Dengan demikian, seolah-olah ada yang bermain dalam industri perberasan, yang disebut mafia.


"Tapi kok ternyata harganya ga turun-turun? Nah, pada saat BPS mengoreksi bahwa ada 32% overestimate produksi, seharusnya asumsi-asumsi yang tadi itu tidak perlu lagi kita gunakan, seperti pendekatan aparat. Itu tidak ramah bagi pasar, bagi pelaku usaha. Serahkan kembali ke mekanisme pasar," tegasnya.

"Sekarang yang beroperasi itu bukan mekanisme pasar, tapi semua itu mekanisme hukum. Semua ketakutan. Sekitar 40-60% penggilingan padi kecil tutup. Tindakan represif membuat rantai distribusi semakin berat," tambahnya.
(ray) Next Article Terus Blusukan ke Pasar, Jokowi tak Ingin ada Kenaikan Harga

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular