Pembelaan Tim Jokowi Soal Kritik Utang Prabowo-Sandi
Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia
10 December 2018 17:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arif Budimanta mengklaim kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran semakin baik. Alhasil, kondisi perekonomian Indonesia semakin kuat secara fundamental.
Arif yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) memaparkan beberapa indikator kinerja penerimaan negara yang terus membaik. Hingga akhir Oktober 2018, realisasi penerimaan perpajakan sudah lebih dari Rp 1.160 triliun atau 71,73% dari target.
"Sampai sekarang pajak masih memiliki porsi terbesar dari total penerimaan kita. Karena itu, capaian tersebut menjadi sangat penting," papar Arif dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia seperti dikutip, Senin (10/12/2018).
Arif juga merespons kritik Sandiaga Uno, Calon Wakil Presiden RI dan Prabowo Calon Presiden RI tentang keinginan pasangan Prabowo-Sandi membangun tanpa utang apabila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
"Defisit keseimbangan primer di APBN juga kian menyempit. Kondisi ini, membuktikan bahwa fundamental APBN kian kuat. Jika pada 2015 defisitnya masih Rp 142,5 triliun, maka pada 2017 menjadi Rp 124,4 triliun. Sedangkan pada Oktober 2018 tersisa Rp 23 triliun," kata Arif.
"Mestinya Sandiaga sebagai calon wakil presiden berbicara lebih komprehensif dan fundamental, tidak parsial hanya soal besaran utang. Penurunan tajam pada defisit keseimbangan primer kan menunjukkan fundamental APBN kita yang makin baik," kata Arif.
Arif mengungkapkan juga, utang secara konstitusional masih sangat aman. Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan jumlah pinjaman pemerintah dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Sementara saat ini di bawah 30%. Secara komprehensif, soal utang juga bisa dilihat dari sisi pemanfaatannya. Selama ini, jalan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak tampak jelas untuk kesejahteraan rakyat," klaim Arif.
(dru/miq) Next Article Ribut-ribut Soal Pembangunan Tanpa Utang Prabowo vs Jokowi
Arif yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) memaparkan beberapa indikator kinerja penerimaan negara yang terus membaik. Hingga akhir Oktober 2018, realisasi penerimaan perpajakan sudah lebih dari Rp 1.160 triliun atau 71,73% dari target.
"Sampai sekarang pajak masih memiliki porsi terbesar dari total penerimaan kita. Karena itu, capaian tersebut menjadi sangat penting," papar Arif dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia seperti dikutip, Senin (10/12/2018).
Arif juga merespons kritik Sandiaga Uno, Calon Wakil Presiden RI dan Prabowo Calon Presiden RI tentang keinginan pasangan Prabowo-Sandi membangun tanpa utang apabila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
 Foto: Anastasia Arvirianty |
"Mestinya Sandiaga sebagai calon wakil presiden berbicara lebih komprehensif dan fundamental, tidak parsial hanya soal besaran utang. Penurunan tajam pada defisit keseimbangan primer kan menunjukkan fundamental APBN kita yang makin baik," kata Arif.
Arif mengungkapkan juga, utang secara konstitusional masih sangat aman. Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan jumlah pinjaman pemerintah dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Sementara saat ini di bawah 30%. Secara komprehensif, soal utang juga bisa dilihat dari sisi pemanfaatannya. Selama ini, jalan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak tampak jelas untuk kesejahteraan rakyat," klaim Arif.
(dru/miq) Next Article Ribut-ribut Soal Pembangunan Tanpa Utang Prabowo vs Jokowi
Most Popular