Terungkap! 4 Jurus Sri Mulyani Kelola Utang di Tahun Politik

Iswari Anggit, CNBC Indonesia
04 December 2018 11:22
Salah satunya adalah dengan menetapkan utang di tahun politik ini sebesar Rp 359,25 triliun.
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf saat Acara WCCE di Bali (CNBC Indonesia/Exist In Exist)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Salah satunya adalah dengan menetapkan utang di tahun politik ini sebesar Rp 359,25 triliun.

Dalam siaran pers yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (3/12/2018), dijelaskan strategi untuk memenuhi APBN 2019.

"Pembiayaan tersebut direncanakan akan dipenuhi dari utang dalam denominasi valuta asing (valas) dan dalam denominasi rupiah, baik berupa surat berharga negara (SBN) maupun pinjaman," begitu isi siaran pers Kemenkeu.



Nah, untuk lebih jelasnya, berikut akan dijabarkan strategi pemerintah dalam memenuhi APBN 2019:

1. Melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) dan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), masing-masing akan diadakan 24 kali. Komposisi SUN (70% hingga 75% dari SBN Bruto) dan SBSN (25% hingga 30% dari SBN Bruto) masih bisa disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.

2. Penerbitan SBN ritel. Penerbitan SBN ini ritel bisa menggunakan metode bookbuilding dan metode private placement. Target SBN ritel berada dalam kisaran 22% sampai 24% dari SBN bruto.

3. Penerbitan SBN valas yang ditargetkan dalam kisaran 14% hingga 17% dari SBN bruto.

4. Pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Pinjaman itu berfungsi sebagai pelengkap, baik dalam bentuk pinjaman program maupun pinjaman proyek.
Terungkap! 4 Jurus Sri Mulyani Kelola Utang di Tahun PolitikFoto: Menteri Keuangan Sri Mulyani di Indonesia Banking Expo 2018 (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Pada tahun 2019, Indonesia akan mendapat bantuan pinjaman dari beberapa mitra lembaga multilateral, seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, yang ditujukan untuk pembangunan daerah terkena bencana alam di Lombok dan Sulawesi Tengah.

Dalam pers rilis tersebut, Kemenkeu meyakinkan kalau penyusunan strategi di atas telah dilandasi oleh kebijakan pembiayaan utang, yang akan dikelola secara hati-hati (prudent) dan akuntabel.

(miq/miq) Next Article Utang RI Rp 4.418,3 Triliun dan Curhatan Sri Mulyani

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular