Trump-Xi Jinping Damai, Sri Mulyani: Masih ada Ketidakpastian

News - Monica Wareza & Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
03 December 2018 10:06
Trump dan Xi sepakat menangguhkan pengenaan tarif baru dalam 90 hari di tengah peningkatan eskalasi perang dagang.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penilaian terkait kesepakatan gencatan senjata Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Trump dan Xi sepakat menangguhkan pengenaan tarif baru dalam 90 hari di tengah peningkatan eskalasi perang dagang.

"Dalam 90 hari kita harapkan ada kesepakatan dalam fundamental dalam kesepakatan perdagangan," ujar Sri Mulyani dalam acara CEO Networking 2018 di The Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Senin (3/12/2018).


Menurut dia, Indonesia harus memanfaatkan sekaligus mengantisipasi risiko dari ketidakpastian itu. Sebab, sifat kesepakatan temporer, yaitu 90 hari. Apalagi, OECD sudah merevisi pertumbuhan ekonomi global dari 3,9% menjadi 3,5%.


"Tahun depan global growth tidak sekuat tahun ini, maka kita perlu untuk jamin domestic demand kita cukup kuat dan resilient," kata Sri Mulyani.

Domestic demand yang dimaksud Sri Mulyani adalah konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Ia memaparkan, sejauh ini APBN 2018 tergolong baik. Akan tetapi, harga komoditas global mengalami penurunan. Hal itu akan memicu penurunan permintaan dalam negeri.
AS-China Sepakat, Sri Mulyani: Masih ada KetidakpastianFoto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi panel “The Role of Finance for Women’s Economic Empowerment” di Buenos Aires. Ist

Indonesia, menurut Sri Mulyani, sudah mengalami dampak dari penurunan harga komoditas. Kekhawatiran bertambah lantaran pelemahan nilai tukar.

"Tapi sekarang Anda akan berhadapan dengan demand side. Dalam mengelola APBN, kita juga hadapi tidak semuanya neraca maupun arus pendapatan ada kepastian. Kita bisa proyeksi tapi yang kita hadapi setiap hari adalah real time," ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pada tahun depan, situasi ekonomi bisa lebih stabil. Untuk itu, pemerintah menyesuaikan kebijakan di mana defisit APBN dirancang 1,8% terhadap PDB, belanja lebih dari Rp 2.400 triliun, dan berbagai kebijakan perpajakan sebagai insentif.

"Semuanya diharapkan untuk bisa maintain strong domestic demand," kata Sri Mulyani.

(miq/ray)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading