Dapat Kenaikan Bonus dari Jokowi, Mentan Amran: Alhamdulillah
Raydion Subiantoro, CNBC Indonesia
23 November 2018 15:12
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengucap syukur ketika mendengar kabar bahwa ia bersama tiga menteri lain mendapatkan kenaikan bonus dari Presiden Joko Widodo.
Seperti dikutip dari setkab.go.id, Jumat (23/11/2018), empat kementerian yang mendapat tunjangan kinerja adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Penetapan tukin tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden, yaitu nomor 119-122 Tahun 2018, yang diteken secara serentak oleh Jokowi pada 14 November 2018.
Khusus untuk menteri, melalui empat beleid itu Jokowi memberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di masing-masing kementerian yang dipimpinnya, dan diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.
Selain Amran, menteri yang mendapatkan kenaikan tukin yaitu Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto dan Menhub Budi Karya Sumadi.
Dengan demikian, tiap menteri akan menerima Rp 49,86 juta per bulan setara 150% dari tunjangan tertinggi atau kelas jabatan 17, yakni Rp 33,24 juta per bulan. Maka Jika ditotal, tiap menteri akan menerima Rp 1,14 miliar untuk 23 bulan terhitung sejak Januari 2017.
"Alhamdulillah," kata Amran ketika berkunjung ke kantor Transmedia, Jumat (23/11/2018).
Amran terus-menerus mengucapkan syukur ketika ditanya mengenai apakah kenaikan tukin tersebut menjadi semacam bonus atas kinerja Kementan.
"Alhamdulillah," ujar Amran berkali-kali sambil tersenyum.
Sementara itu, ekonom dan Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto mempertanyakan urgensi Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan kinerja 4 kementerian itu.
Beberapa waktu belakangan, Kementan mendapat sorotan akibat kebijakan impor beras dan impor jagung yang dieksekusi Pemerintah. Hal ini juga diiringi oleh perubahan terhadap perhitungan data produksi yang dikoordinasi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang mengoreksi data versi Kementerian Pertanian.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut semestinya berdasarkan kinerja yang ditunjukkan oleh kementerian terkait. Sementara, 4 kementerian yang mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja justru tidak menunjukkan performa meyakinkan.
"Kan kementerian-kementerian ini sedang disorot. Misalnya sektor perindustrian, sekarang kontribusi malah 20% di bawah PDB. Lalu perdagangan yang lebih parah, terus defisit dan melebar pula defisitnya. Kalau dapat kenaikan, harus ditunjukkan dulu kinerjanya."
(ara/ara) Next Article Jokowi Naikkan Tunjangan, 4 Menteri Ketiban Rezeki Nomplok
Seperti dikutip dari setkab.go.id, Jumat (23/11/2018), empat kementerian yang mendapat tunjangan kinerja adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Penetapan tukin tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden, yaitu nomor 119-122 Tahun 2018, yang diteken secara serentak oleh Jokowi pada 14 November 2018.
Selain Amran, menteri yang mendapatkan kenaikan tukin yaitu Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto dan Menhub Budi Karya Sumadi.
Dengan demikian, tiap menteri akan menerima Rp 49,86 juta per bulan setara 150% dari tunjangan tertinggi atau kelas jabatan 17, yakni Rp 33,24 juta per bulan. Maka Jika ditotal, tiap menteri akan menerima Rp 1,14 miliar untuk 23 bulan terhitung sejak Januari 2017.
"Alhamdulillah," kata Amran ketika berkunjung ke kantor Transmedia, Jumat (23/11/2018).
Amran terus-menerus mengucapkan syukur ketika ditanya mengenai apakah kenaikan tukin tersebut menjadi semacam bonus atas kinerja Kementan.
"Alhamdulillah," ujar Amran berkali-kali sambil tersenyum.
Sementara itu, ekonom dan Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto mempertanyakan urgensi Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan kinerja 4 kementerian itu.
Beberapa waktu belakangan, Kementan mendapat sorotan akibat kebijakan impor beras dan impor jagung yang dieksekusi Pemerintah. Hal ini juga diiringi oleh perubahan terhadap perhitungan data produksi yang dikoordinasi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang mengoreksi data versi Kementerian Pertanian.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut semestinya berdasarkan kinerja yang ditunjukkan oleh kementerian terkait. Sementara, 4 kementerian yang mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja justru tidak menunjukkan performa meyakinkan.
"Kan kementerian-kementerian ini sedang disorot. Misalnya sektor perindustrian, sekarang kontribusi malah 20% di bawah PDB. Lalu perdagangan yang lebih parah, terus defisit dan melebar pula defisitnya. Kalau dapat kenaikan, harus ditunjukkan dulu kinerjanya."
(ara/ara) Next Article Jokowi Naikkan Tunjangan, 4 Menteri Ketiban Rezeki Nomplok
Most Popular