RI & Malaysia Sepakati Strategi Lawan Diskriminasi CPO
Raydion Subiantoro, CNBC Indonesia
08 November 2018 19:24
Jakarta, CNBC Indonesia - Industri minyak sawit mentah (crude palm oil/CPIO) di dunia dihantam penurunan harga dan sulitnya akses pasar.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat membuka 5th Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Malaysia, Kamis (8/11/2018).
"Saat ini, situasi pasar kelapa sawit menghadapi tantangan berupa penurunan harga CPO dalam pasar global sekaligus isu keberlanjutan yang membuat produk CPO sulit mendapatkan akses masuk ke negara utama tujuan ekspor," ujarnya melalui siaran pers.
"Saya percaya, momen ini menjadi penting bagi CPOPC untuk memainkan peran sebagai forum negara penghasil kelapa sawit untuk mengkoordinasikan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut," ujar Darmin.
Adapun dalam ministrial meeting tersebut, Malaysia secara resmi sebagai ditetapkan sebagai chairman CPOPC terhitung mulai 1 Januari 2019, menggantikan Indonesia.
Disamping itu, Kolombia juga ditetapkan sebagai negara anggota CPOPC.
"Sangat penting bagi CPOPC untuk memperluas keanggotaannya guna memperkuat posisi daya tawar sekaligus kerjasama dengan negara produsen kelapa sawit lainnya" tambah Darmin.
Sementar aitu, CPOPC memutuskan beberapa langkah strategis dalam mempertahankan daya tawar ditengah tantangan pasar global, yaitu mendorong keberpihakan terhadap petani kelapa sawit yang berkontribusi besar dalam produksi.
Indonesia dan Malaysia juga memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan implementasi good agricultural practices (GAP) dan program peremajaan sawit.
Adapun, untuk mengatasi kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit yang cukup diskriminatif bagi negara penghasil kelapa sawit, CPOPC mengambil beberapa langkah strategis, antara lain :
• Negara anggota CPOPC tidak akan berpartisipasi dalam workshop terkait Indirect Land Use Change (ILUC) yang merupakan bagian dari European Union's Renewable Energy Directive II (RED II) karena dinilai sangat diskriminatif terhadap produk kelapa sawit di pasar Uni Eropa.
• CPOPC terus mengadopsi prinsip-prinsip Suistanable Development Goals (SDGs) sebagai salah satu pendorong komitmen keberlanjutan yang lebih baik di industri kelapa sawit guna menyeimbangkan keuntungan ekonomi dan sosial dengan lingkungan.
(ray/dru) Next Article Berlumur Minyak CPO, Potret Pekerja Penguras Kapal di Priok
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat membuka 5th Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Malaysia, Kamis (8/11/2018).
"Saat ini, situasi pasar kelapa sawit menghadapi tantangan berupa penurunan harga CPO dalam pasar global sekaligus isu keberlanjutan yang membuat produk CPO sulit mendapatkan akses masuk ke negara utama tujuan ekspor," ujarnya melalui siaran pers.
"Saya percaya, momen ini menjadi penting bagi CPOPC untuk memainkan peran sebagai forum negara penghasil kelapa sawit untuk mengkoordinasikan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut," ujar Darmin.
Adapun dalam ministrial meeting tersebut, Malaysia secara resmi sebagai ditetapkan sebagai chairman CPOPC terhitung mulai 1 Januari 2019, menggantikan Indonesia.
Disamping itu, Kolombia juga ditetapkan sebagai negara anggota CPOPC.
"Sangat penting bagi CPOPC untuk memperluas keanggotaannya guna memperkuat posisi daya tawar sekaligus kerjasama dengan negara produsen kelapa sawit lainnya" tambah Darmin.
Sementar aitu, CPOPC memutuskan beberapa langkah strategis dalam mempertahankan daya tawar ditengah tantangan pasar global, yaitu mendorong keberpihakan terhadap petani kelapa sawit yang berkontribusi besar dalam produksi.
Indonesia dan Malaysia juga memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan implementasi good agricultural practices (GAP) dan program peremajaan sawit.
Adapun, untuk mengatasi kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit yang cukup diskriminatif bagi negara penghasil kelapa sawit, CPOPC mengambil beberapa langkah strategis, antara lain :
• Negara anggota CPOPC tidak akan berpartisipasi dalam workshop terkait Indirect Land Use Change (ILUC) yang merupakan bagian dari European Union's Renewable Energy Directive II (RED II) karena dinilai sangat diskriminatif terhadap produk kelapa sawit di pasar Uni Eropa.
• CPOPC terus mengadopsi prinsip-prinsip Suistanable Development Goals (SDGs) sebagai salah satu pendorong komitmen keberlanjutan yang lebih baik di industri kelapa sawit guna menyeimbangkan keuntungan ekonomi dan sosial dengan lingkungan.
(ray/dru) Next Article Berlumur Minyak CPO, Potret Pekerja Penguras Kapal di Priok
Most Popular