Kementerian PUPR Lelang Proyek Rp 32,61 T
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
06 November 2018 17:48
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melelang 3.926 paket senilai Rp 32,61 triliun pada November 2018 ini. Paket tersebut masuk lelang dini guna percepatan realisasi kegiatan tahun 2019 mendatang.
Jumlah tersebut adalah 39% dari 80% Pagu Pengadaan Kementerian PUPR. Paket lelang dini tersebut terdiri dari:
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyebut pada tahun 2019, dari total alokasi Rp 110,7 triliun, sebesar 84,6% atau senilai Rp 75,73 triliun merupakan belanja modal.
Sedangkan sekitar 16,2% meliputi belanja barang yang mayoritasnya berkarakter modal.
Basuki menegaskan, penganggaran dilakukan secara efektif dan efisien mengacu pada value for money. Sejalan dengan itu, pelelangan dilakukan secara adil, tidak diskrimatif dan bersaing.
"Pokja juga harus kredibel/profesional, dapat dipercaya, cepat dan jangan takut melangkah. Keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019," katanya melalui siaran pers, Selasa (6/11/2018).
"ULP/Pokja harus bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal, dan sesuai harga pasar," katanya.
Basuki juga meminta seluruh jajaran bawahannya menjauhi praktik koruptif, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Kabinet.
"Bahwa praktik-praktik proyek yang di-ijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap, modus kongkalikong dengan vendor dan lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi," pungkasnya.
(ray) Next Article 'Tidak Mungkin yang Jadi Menteri itu Robot'
Jumlah tersebut adalah 39% dari 80% Pagu Pengadaan Kementerian PUPR. Paket lelang dini tersebut terdiri dari:
- 4 paket di Sekretariat Jenderal
- 66 paket di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA)
- 3.446 paket di Ditjen Bina Marga, 84 paket di Ditjen Cipta Karya
- 314 paket di Ditjen Penyediaan Perumahan
- 5 paket di Ditjen Pembiayaan Perumahan
- 7 paket di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyebut pada tahun 2019, dari total alokasi Rp 110,7 triliun, sebesar 84,6% atau senilai Rp 75,73 triliun merupakan belanja modal.
Sedangkan sekitar 16,2% meliputi belanja barang yang mayoritasnya berkarakter modal.
Basuki menegaskan, penganggaran dilakukan secara efektif dan efisien mengacu pada value for money. Sejalan dengan itu, pelelangan dilakukan secara adil, tidak diskrimatif dan bersaing.
"Pokja juga harus kredibel/profesional, dapat dipercaya, cepat dan jangan takut melangkah. Keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019," katanya melalui siaran pers, Selasa (6/11/2018).
"ULP/Pokja harus bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal, dan sesuai harga pasar," katanya.
Basuki juga meminta seluruh jajaran bawahannya menjauhi praktik koruptif, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Kabinet.
"Bahwa praktik-praktik proyek yang di-ijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap, modus kongkalikong dengan vendor dan lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi," pungkasnya.
(ray) Next Article 'Tidak Mungkin yang Jadi Menteri itu Robot'
Most Popular