Istana tak Membantah ada Usulan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta, CNBC Indonesia - BPJS Kesehatan diproyeksi mengalami defisit hingga Rp 16 triliun sampai akhir tahun ini. Salah satu usulan yang mengemuka adalah kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan.

Terkait hal itu, Istana Kepresidenan dalam hal ini Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika tidak membantah bahwa ada usulan untuk menaikkan iuran peserta.

"Ya itu salah satu yang akan dibicarakan antara Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Maka perlu dianalisis dan kalkulasi dengan matang, ketika diambil sebagai keputusan betul-betul sesuai prioritas di lapangan," katanya di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Hanya saja, sejauh ini arah kebijakan menuju keputusan menaikkan iuran belum menjadi pilihan utama. "Belum ada pembicaraan. Usulan tentu ada," ujarnya.

Baca: Urai Persoalan BPJS, Menkes Coba Cari Solusi Jangka Panjang

Terlepas dari masalah defisit, Erani mengklaim masih ada catatan positif BPJS Kesehatan sejak program itu digulirkan. Sebab, hanya dalam waktu relatif singkat, akses asuransi kesehatan sampai pada level menuju keseluruhan penduduk Indonesia.

Dia menyebutkan, sampai September 2018, sudah sebanyak 203 juta penduduk dapat terlayani BPJS Kesehatan. Jumlah itu setara dengan 75% dari total penduduk Indonesia.

"Ini percepatan luar biasa. Saya kira satu hal yang perlu kita pahami adalah setiap tahun ada penambahan jumlah penduduk yang mendapatkan akses dari asuransi kesehatan ini. Harapannya sampai akhir 2019 tembus angka 85-90%," kata Erani.

Di sisi lain, terkait pembiayaan BPJS Kesehatan, dia menegaskan pemerintah terus-menerus memastikan BPJS Kesehatan berjalan. Dikatakan, Presiden sudah memerintahkan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan menggodok kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Pemerintah ada dalam posisi mendukung sepenuhnya soal BPJS Kesehatan, isu kesehatan menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah dalam hal ini mendorong dan mendukung sepenuhnya agar pelayanan dan akses sebaik-baiknya," ujar Erani.

(miq/miq) Next Article Istana Sebut Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dua Tahap Lagi