Pantaskah Sri Mulyani Dianugerahi Gelar Menkeu Terbaik?

Pertama, dari sektor perpajakan. Berdasarkan data Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2016-2017, penerimaan pajak memang benar mengalami peningkatan.

Pada 2016, penerimaan pajak mencapai Rp 1.105 triliun atau 81% dari total target penerimaan sebesar Rp 1.355 triliun. Setahun setelahnya, penerimaan pajak meningkat jadi Rp 1.339,8 triliun atau 91% dari target sebesar Rp 1.450,9 triliun.

Dari data teranyar di APBN KiTA hingga akhir Agustus 2018, penerimaan pajak negara masih tercatat tumbuh 16,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) ke angka Rp 907,5 triliun, atau mencapai 60,6% dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.147,8 triliun.

Meskipun penerimaan pajak meningkat, namun dari sisi Rasio Pajak (Tax Ratio) justru terus menurun. Data dari nota keuangan per 2017, Tax Ratio hanya sebesar 10,7% atau terendah dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).



Tax Ratio atau sering disebut juga dengan rasio pendapatan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), merupakan formula untuk mengukur kinerja perpajakan dengan membandingkan antara penerimaan perpajakan dan PDB dalam kurun waktu tertentu.

Semakin rendah Tax Ratio, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam negeri. Selain itu, kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan pajak dari berbagai sektor ekonomi juga belum terlalu optimal.

Lantas, seberapa besar Tax Ratio yang bisa dibilang sudah cukup bagus? Berdasarkan data dari Bank Dunia tahun 2016, rata-rata Tax Ratio dunia mencapai 15,06%. Rasio pajak Indonesia yang hanya mentok di level 10%-an jelas masih jauh di bawah itu.

Tidak usah jauh-jauh membicarakan dunia, di Asia Tenggara saja Tax Ratio Indonesia menjadi yang paling rendah. Mengacu data Bank Dunia, IMF, dan OECD yang diolah oleh Kementerian Keuangan, Tax Ratio di tanah air masih kalah dari Malaysia (14,4%), Filipina (13,67%), Singapura (14,29%), bahkan Kamboja (15,3%).

Apalagi, jika dibandingkan dengan rasio pajak negara-negara maju, RI jelas lebih ketinggalan. Lihat saja rasio pajak Amerika Serikat (AS) sebesar 26%, Inggris (30,6%), Jerman (37%), dan negara-negara Skandinavia (di atas 40%).

Meski kita harus mengapresiasi penerimaan pajak yang membaik, namun data Tax Ratio yang masih rendah menunjukkan bahwa sebenarnya Menkeu masih punya banyak Pekerjaan Rumah (PR).

Baik secara basis pajak (tax base) maupun institusional (regulasi dan kebijakan), masih ada ruang yang perlu diperbaiki. Secara basis perpajakan, RI tidak bisa hanya bergantung pada sektor tradable seperti komoditas tambang, agrikultur, dan produk manufaktur.

Sektor non-tradable seperti jasa keuangan, seperti jasa keuangan dan konstruksi mempunyai potensi pajak yang besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor jasa “hanya” menyumbang 46% dari total PDB.

Angka tersebut masih tergolong kecil dibandingkan dengan kontribusi sektor jasa di negara-negara dengan Tax Ratio yang tinggi, seperti AS (80,2%), Inggris (80,4%), Singapura (69,4%), Malaysia (54%), dan Filipina (59,8%) Dengan kata lain, masih ada sumber-sumber penerimaan pajak yang bisa digali. Namun, tentu koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait juga perlu diperkuat untuk hal ini. Kementerian Keuangan tidak bisa berdiri sendiri.

"Tax to GDP Ratio atau Tax Ratio itu turun terus. Tak pernah dalam sejarah RI itu tax ratio itu single digit. Itu sebenarnya sudah lima tahun berturut-turut turun bukan Era Jokowi saja. Tapi di era Jokowi tax ratio pernah sampai 9,9% di 2017. Dan 2018 semester I itu turun lagi 9,1%," kata ekonom Faisal Basri.

Kemudian, dari sisi institusional, beberapa aspek yang nampaknya masih bisa dimaksimalkan oleh Kementerian Keuangan adalah penguatan sistem teknologi informasi (TI) yang selama ini digunakan, perbaikan administrasi perpajakan, dan kebijakan perpajakan (tax policy).

(NEXT)



(dru/prm)

Pages

Next