"Premium Ini Racun Bagi Pemerintah"
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
13 October 2018 17:06
Jakarta, CNBC Indonesia - Mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium merupakan dilema tersendiri bagi pemerintah. Pro dan kontra selalu terjadi jika ada perubahan, belum lagi risiko lain yang bisa menggerogoti neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.
Pengamat menganalogikan kebijakan mempertahankan harga Premium ibarat racun bagi pemerintah. Hal ini disampaikan oleh pengamat energi dan ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi.
"Saya katakan, Premium ini racun bagi pemerintah, siapapun pemerintahannya, bahkan Soeharto sekalipun, beliau jatuh setelah tidak lama dia menaikkan harga BBM. Premium merupakan racun makanya perlu dihapuskan," ujar Fahmy kepada media saat dijumpai dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).
Lebih lanjut, Fahmy mengatakan, pemerintah harus berkomitmen menghapus Premium, caranya dengan melakukan bridging ke Pertalite, atau membuat harga Premium dilepas sesuai mekanisme harga pasar, seperti Pertamax. Sehingga harganya bisa naik dan turun.
"Pertamax itu kan sesuai mekanisme pasar, berapapun harganya, bisa naik turun, tidak masalah," terang Fahmy.
Penghapusan Premium, lanjut Fahmy, bisa secara bertahap dengan membuat bridging dari Pertalite karena selisihnya tidak terlalu jauh dari Pemium. Secara pelan-pelan, dan jangan menaikkan harga Pertalite, karena kalau naik masyarakat bisa pindah lagi ke Premium.
Oleh karena itu, kata Fahmy, setelah berpindah, mungkin tinggal sedikit, pada saat itulah Premium harus dihapuskan, karena selalu menimbulkan masalah, tidak hanya lingkungan tetapi juga keuangan.
"Bagaimanapun juga, Premium ini jadi masalah dari waktu ke waktu. Jangka pendeknya memang tidak apa menahan kenaikan harganya, tetapi perlu ada roadmap jangka panjang hapus Premium, dan ganti dengan energi baru, terbarukan, yang sumber dayanya dari dalam negeri, sehingga tidak perlu impor," pungkas Fahmy.
(hps) Next Article Jika Harga Minyak Dunia Terus Turun, ICP Bisa US$ 45/Barel
Pengamat menganalogikan kebijakan mempertahankan harga Premium ibarat racun bagi pemerintah. Hal ini disampaikan oleh pengamat energi dan ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi.
"Saya katakan, Premium ini racun bagi pemerintah, siapapun pemerintahannya, bahkan Soeharto sekalipun, beliau jatuh setelah tidak lama dia menaikkan harga BBM. Premium merupakan racun makanya perlu dihapuskan," ujar Fahmy kepada media saat dijumpai dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).
Lebih lanjut, Fahmy mengatakan, pemerintah harus berkomitmen menghapus Premium, caranya dengan melakukan bridging ke Pertalite, atau membuat harga Premium dilepas sesuai mekanisme harga pasar, seperti Pertamax. Sehingga harganya bisa naik dan turun.
Penghapusan Premium, lanjut Fahmy, bisa secara bertahap dengan membuat bridging dari Pertalite karena selisihnya tidak terlalu jauh dari Pemium. Secara pelan-pelan, dan jangan menaikkan harga Pertalite, karena kalau naik masyarakat bisa pindah lagi ke Premium.
Oleh karena itu, kata Fahmy, setelah berpindah, mungkin tinggal sedikit, pada saat itulah Premium harus dihapuskan, karena selalu menimbulkan masalah, tidak hanya lingkungan tetapi juga keuangan.
"Bagaimanapun juga, Premium ini jadi masalah dari waktu ke waktu. Jangka pendeknya memang tidak apa menahan kenaikan harganya, tetapi perlu ada roadmap jangka panjang hapus Premium, dan ganti dengan energi baru, terbarukan, yang sumber dayanya dari dalam negeri, sehingga tidak perlu impor," pungkas Fahmy.
(hps) Next Article Jika Harga Minyak Dunia Terus Turun, ICP Bisa US$ 45/Barel
Most Popular