Sri Mulyani: Banyak yang Dapat WTP Tapi Korupsi
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
20 September 2018 13:09
Jakarta, CNBC Indonesia - Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan sejumlah pemerintah daerah dianggap sama sekali tak menjamin bebas dari suatu tindakan korupsi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak memungkiri, masih ada banyak institusi yang mendapatkan predikat tersebut, namun justru malah tersangkut masalah korupsi.
"Banyak yang mendapatkan WTP, tapi korupsi juga jalan," kata Sri Mulyani di depan ratusan kepala daerah dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018, Kamis (20/9/2018).
Berdasarkan catatan bendahara negara, selama periode Januari - Juli 2018 ada setidaknya 19 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tadi yang menerima WTP lima tahun berturut-turut hanya 8 provinsi, yang ditangkap lebih dari dua kali lipat. Semoga tidak bertambah sampai Desember," jelasnya.
Tak hanya itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyindir sejumlah laporan keuangan yang pada akhirnya tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh institusi terkait.
"Praktek untuk menggunakan laporan keuangan sebagai feedback itu masih sangat lemah. Orang senangnya pas lagi negosiasi anggaran. Proses tahap akhir inilah yang lemah," katanya.
"Setelah dapat WTP, seolah sudah selesai. Padahal itu seharusnya dipakai untuk membahas. [...] Mengelola APBN dan APBD jadi penting untuk diperbaiki kualitasnya karena Indonesia dihadapkan pada situasi global yang tidak baik," tegasnya.
(dru) Next Article Sri Mulyani: Opini WTP Belum Tentu Anggaran Bebas Korupsi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak memungkiri, masih ada banyak institusi yang mendapatkan predikat tersebut, namun justru malah tersangkut masalah korupsi.
"Banyak yang mendapatkan WTP, tapi korupsi juga jalan," kata Sri Mulyani di depan ratusan kepala daerah dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018, Kamis (20/9/2018).
 Foto: Sri Mulyani Indrawati |
Berdasarkan catatan bendahara negara, selama periode Januari - Juli 2018 ada setidaknya 19 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tak hanya itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyindir sejumlah laporan keuangan yang pada akhirnya tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh institusi terkait.
"Praktek untuk menggunakan laporan keuangan sebagai feedback itu masih sangat lemah. Orang senangnya pas lagi negosiasi anggaran. Proses tahap akhir inilah yang lemah," katanya.
"Setelah dapat WTP, seolah sudah selesai. Padahal itu seharusnya dipakai untuk membahas. [...] Mengelola APBN dan APBD jadi penting untuk diperbaiki kualitasnya karena Indonesia dihadapkan pada situasi global yang tidak baik," tegasnya.
(dru) Next Article Sri Mulyani: Opini WTP Belum Tentu Anggaran Bebas Korupsi
Most Popular