Jokowi Rayu Vietnam Agar Ekspor Mobil RI Tak Dihambat
13 September 2018 17:13
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dan Vietnam sepakat menghilangkan berbagai hambatan perdagangan di antara kedua negara. Kesepakatan ini guna mencapai target perdagangan kedua negara sebesar US$ 10 miliar pada 2020.
Hal tersebut dipastikan usai Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam, Tran Dai Quang, melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan di Hanoi, Selasa (11/9/2018).
"Di dalam perbincangan kedua pemimpin negara tersebut, antara lain dibahas isu mengenai perdagangan bilateral sekaligus target yang akan dicapai sebesar USD10 miliar pada tahun 2020," kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, melalui siaran pers hari ini, Kamis (13/9/2018).
Menperin mengatakan salah satu kemudahan yang diminta RI adalah terkait dengan ekspor mobil.
"Oleh karena itu perlu ditinjau kembali kebijakan tentang double inspection untuk otomotif," ujarnya. Permintaan ini akan segera ditindaklanjuti sehingga ekspor mobil Indonesia ke Vietnam dapat kembali normal.
Perlu diketahui, Pemerintah Vietnam menerapkan kebijakan impor mobil completely built up (CBU) dari negara-negara ASEAN. Vietnam menerapkan kebijakan terkait uji tipe dan uji emisi melalui Regulasi No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import Of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services).
Sejauh ini, ekspor mobil RI ke Vietnam cukup besar yakni sekitar 30-40 ribu unit per tahun, dari total ekspor nasional 225 ribu per tahun.
Ketika peraturan itu diterapkan oleh Vietnam, jumlah ekspor RI ke negara tersebut turun drastis di mana pada Januari-Juli 2018 hanya 1.528 unit.
"Isu lainnya terkait dengan pajak ekspor untuk semen. Tentu Pemerintah Vietnam menjanjikan akan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan peraturan ataupun hukum yang mereka bisa perhatikan," ungkap Airlangga.
Adapun Vietnam meminta agar Indonesia mempermudah peraturan penerapan lokal konten atau TKDN bagi produk ponsel.
Selanjutnya, Vietnam menanyakan mengenai bea masuk yang dikenakan Indonesia untuk produk baja impor dari Vietnam yang sudah ada keputusan melalui WTO.
"Bapak Presiden Jokowi menyatakan akan meminta waktu untuk segera menyesuaikan terhadap keputusan itu dan Indonesia menghargai yang diputuskan oleh lembaga arbitrase tersebut," jelas Airlangga.
Berbagai hambatan perdagangan antara kedua negara itu diharapkan dapat diselesaikan saat pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 yang digelar di Bali pada 8-14 Oktober 2018.
(ray/roy)
Hal tersebut dipastikan usai Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam, Tran Dai Quang, melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan di Hanoi, Selasa (11/9/2018).
"Di dalam perbincangan kedua pemimpin negara tersebut, antara lain dibahas isu mengenai perdagangan bilateral sekaligus target yang akan dicapai sebesar USD10 miliar pada tahun 2020," kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, melalui siaran pers hari ini, Kamis (13/9/2018).
Menperin mengatakan salah satu kemudahan yang diminta RI adalah terkait dengan ekspor mobil.
"Oleh karena itu perlu ditinjau kembali kebijakan tentang double inspection untuk otomotif," ujarnya. Permintaan ini akan segera ditindaklanjuti sehingga ekspor mobil Indonesia ke Vietnam dapat kembali normal.
Sejauh ini, ekspor mobil RI ke Vietnam cukup besar yakni sekitar 30-40 ribu unit per tahun, dari total ekspor nasional 225 ribu per tahun.
Ketika peraturan itu diterapkan oleh Vietnam, jumlah ekspor RI ke negara tersebut turun drastis di mana pada Januari-Juli 2018 hanya 1.528 unit.
"Isu lainnya terkait dengan pajak ekspor untuk semen. Tentu Pemerintah Vietnam menjanjikan akan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan peraturan ataupun hukum yang mereka bisa perhatikan," ungkap Airlangga.
Adapun Vietnam meminta agar Indonesia mempermudah peraturan penerapan lokal konten atau TKDN bagi produk ponsel.
Selanjutnya, Vietnam menanyakan mengenai bea masuk yang dikenakan Indonesia untuk produk baja impor dari Vietnam yang sudah ada keputusan melalui WTO.
"Bapak Presiden Jokowi menyatakan akan meminta waktu untuk segera menyesuaikan terhadap keputusan itu dan Indonesia menghargai yang diputuskan oleh lembaga arbitrase tersebut," jelas Airlangga.
Berbagai hambatan perdagangan antara kedua negara itu diharapkan dapat diselesaikan saat pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 yang digelar di Bali pada 8-14 Oktober 2018.
(ray/roy)
