Pandangan Fraksi RAPBN 2019
Demi Selamatkan Rupiah, Golkar: Kurangi Impor!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
28 August 2018 12:32
Jakarta, CNBC Indonesia - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) memberi sejumlah catatan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018). Rapat membahas RUU tentang APBN 2019 beserta nota keuangannya.
Dari sisi nilai tukar rupiah, juru bicara Fraksi Golkar Salim Fakhry mengapresiasi langkah pemerintah mengusulkan nilai Rp 14.400 per dolar AS. Kendati demikian, Salim mengingatkan bahwa tugas itu tidaklah mudah.
Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus meningkatkan koordinasi dalam merespons kebijakan menghadapi situasi eksternal. Misalnya dengan jalan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS yang diperkirakan bakal terus berlanjut.
Salim juga berpesan soal ekspor dan impor. "Ekspor juga harus digenjot. Golkar meminta komitmen pemerintah mengurangi impor mengingat pentingya stabitias nilai tukar dalam roda perekonomian nasional," katanya.
Terkait target pertumbuhan ekonomi 5,3%, Golkar menyebut angka itu membutuhkan kerja keras. Dari sisi konsumsi rumah tangga, pemilu serentak tahun depan diperkirakan akan mendorong konsumsi. "Pemerintah harus merumuskan kebijakan dan menjaga stabilitas dan ekonomi serta meningkatkan daya beli," ujar Salim.
Terlepas dari catatan-catatan itu, Fraksi Golkar menyetujui RUU APBN 2019 dan nota keuangannya untuk dibahas.
(miq/miq) Next Article Bupati Serang Dapat Pesan Khusus dari Airlangga, Apa Itu?
Dari sisi nilai tukar rupiah, juru bicara Fraksi Golkar Salim Fakhry mengapresiasi langkah pemerintah mengusulkan nilai Rp 14.400 per dolar AS. Kendati demikian, Salim mengingatkan bahwa tugas itu tidaklah mudah.
Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus meningkatkan koordinasi dalam merespons kebijakan menghadapi situasi eksternal. Misalnya dengan jalan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS yang diperkirakan bakal terus berlanjut.
Terkait target pertumbuhan ekonomi 5,3%, Golkar menyebut angka itu membutuhkan kerja keras. Dari sisi konsumsi rumah tangga, pemilu serentak tahun depan diperkirakan akan mendorong konsumsi. "Pemerintah harus merumuskan kebijakan dan menjaga stabilitas dan ekonomi serta meningkatkan daya beli," ujar Salim.
Terlepas dari catatan-catatan itu, Fraksi Golkar menyetujui RUU APBN 2019 dan nota keuangannya untuk dibahas.
 Foto: Edward Ricardo |
(miq/miq) Next Article Bupati Serang Dapat Pesan Khusus dari Airlangga, Apa Itu?
Most Popular