Sindiran Ketua MPR di Depan Jokowi: Dari Utang sampai Rupiah

Arys Aditya & Rivi Satrianegara & Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
16 August 2018 10:51
Sindiran Ketua MPR di Depan Jokowi: Dari Utang sampai Rupiah
Foto: CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua MPR Zulkifli Hasan langsung bertubi-tubi menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Agustus 2018.

Tak hanya Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hadir dalam sidang tahunan tersebut Presiden RI ke-3 BJ Habibie, Presiden RI ke-4 Megawati.

Zulkifli Hasan mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi tiga tantangan perekonomian.

Apa saja sindiran Ketua MPR kepada Jokowi?
(NEXT)
Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah selalu menggunakan alasan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ketika ketahanan ekonomi mendapat cobaan.

"Jangan pakai alasan nilai tukar melemah, tapi tidak melihat ke dalam," kata dia dalam pidatonya di sidang tahunan MPR.

Zulkifli menyoroti juga penduduk golongan miskin dan hampir miskin.

"Kami mensyukuri penurunan Gini ratio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0.41 menjadi 0.39 saat ini. Ini terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah," kata Zulkifli.

"Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga."

Menyusul hal itu, lanjut dia, pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus.


Zulkifli kemudian memaparkan masalah kedua yakni stabilitas dan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

"Pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro perlu terus dikembangkan, diantaranya melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh dan berkembang. Kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil."

Kemudian, masalah ketiga menurut Ketua MPR adalah pengelolaan utang. Dia mengatakan negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini.

"Masalah pengelolaan utang, mencegah krisis secara dini ini harus diselesaikan. Pola utang tak bisa aman dengan rasio 30% yaitu beban utang pemerintah adalah Rp 400 triliun di 2018 ini yang diperhatikan," ungkap Zulkifli.

"Ini setara tujuh kali dana desa di seluruh Indonesia. Sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar," ungkap Zulkifli.
Next Page
Rupiah
Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular